Kredit Foto: Boyke P. Siregar
Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang menyebut kemiskinan di masa Presiden Jokowi naik 50%. Mendapat tanggapan serius dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya, presentase tersebut tidak berdasarkan fakta.
Kepala BPS RI, Suhariyanto, mempertanyakan temuan Prabowo terkait angka perolehan itu, sebab berbeda dengan versi BPS yang dirilis pada Maret 2018. Dimana angka kemiskinan di Indonesia 9,82% atau menjadi 25,95 juta orang.
"Angka dari mana dulu? kalau kita ngomong (bicara) harus pakai data," ujarnya di Jakarta, Senin (30/7/2018).
Ia bahkan meminta Prabowo untuk mengecek sendiri data tersebut. Bahkan menurutnya, jika sebuah statement tidak berdasarkan data, maka sulit untuk dikonfirmasi. Olehnya itu, metodenya harus jelas dan tidak asal sebut.
"Kalau cuma ngomong, nggak pakai data susah. Cek saja data yang ada. Kalau sebuah statement tidak ada datanya agak susah kita mengkonfirmasi," terangnya.
Ia menambahkan, seharusnya mengacu kepada standar metode yang baku, yang biasa dilakukan oleh semua negara. Seperti BPS, yang metodenya mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang dibuat oleh lembaga internasional.
"Bukan BPS yang bikin metodenya, tapi mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang dibuat oleh lembaga internasional," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
