Portal Berita Ekonomi Selasa, 11 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:03 WIB. IHSG - IHSG masih dibuka melemah 0,18% ke level 6.100,21 di awal perdagangan Selasa (11/12/2018). 
  • 08:41 WIB. Vivo - 2019, Vivo targetkan produksi lebih dari 800.000 unit per bulan.
  • 08:39 WIB. Australia - Australia akan awasi Google dan Facebook.
  • 08:25 WIB. Go-Jek - Go-Jek obral voucer Go-Deals di Harbolnas 2018.
  • 08:24 WIB. Realme - Realme belum mau bikin smartphone dengan kamera banyak.
  • 08:24 WIB. Grab - Fitur Chatting di aplikasi Grab sekarang bisa kirim foto dan suara.
  • 08:23 WIB. Realme - Smartphone selfie 25 MP Realme U1 resmi masuk Indonesia.
  • 08:23 WIB. Xiaomi - 2019, Xiaomi rilis Mi Mix 3 versi 5G dengan Snapdragon 855.
  • 08:18 WIB. Samsung - Samsung resmi rilis Galaxy A8s.
  • 06:36 WIB. Apple - Pengadilan China larang jual iPhone. 
  • 06:33 WIB. Google - Google percepat tutup Google+ pada April 2019.
  • 06:31 WIB. Facebook - Facebook rekrut para ahli dan periset Blockchain. 
  • 19:03 WIB. Asia - Bank Dunia: Penduduk Asia Timur ingin berpenghasilan tinggi.

Bila Tak Efisien, BPJS Kesehatan Bisa Ambruk

Foto Berita Bila Tak Efisien, BPJS Kesehatan Bisa Ambruk
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Penerbitan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes), yang mengatur penjaminan pelayanan operasi katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medis, merupakan langkah BPJS Kesehatan untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan memastikan peserta JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien.

Menurut Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohammad Arief, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri awal 2018 yang membahas keberlanjutan JKN-KIS, di mana BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan.

"Faktanya, BPJS Kesehatan tetap menjamin biaya persalinan, operasi katarak, dan rehabilitasi medis. Hanya saja, kami ingin menyempurnakan sistem yang sudah ada agar pelayanan kesehatan bisa berjalan lebih efektif dan efisien, serta memperhatikan kemampuan finansial BPJS Kesehatan," kata Budi dalam acara Ngopi Bareng JKN di Jakarta Timur, Kamis (2/8/2018). 

Dia menuturkan, kendali mutu dan biaya merupakan salah satu cara BPJS Kesehatan untuk menjamin kesinambungan JKN-KIS. Diakuinya, BPJS Kesehatan tengah mengalami defisit. Oleh sebab itu, Perdirjampelkes merupakan cara untuk menyelamatkan JKN-KIS agar tidak ambruk.

"Program JKN-KIS harus kami selamatkan, BPJS Kesehatan defisit jadi perlu efisiensi. Kalau tidak dijalankan (efisiensi) bisa ambruk, menjalar kemana-mana. Regulasi dibuat bukan untuk menurunkan standar pelayanan, tapi membuat standar bersama asosiasi profesi," ungkapnya.

Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan telah melakukan analisis pelayanan kesehatan berbiaya tinggi pada 2017, di antaranya pelayanan jantung, kanker, cuci darah, termasuk pelayanan bayi baru lahir yang mencapai 1,17 triliun, katarak 2,65 triliun, dan rehabilitasi medis 965 miliar. 

Dari analisis tersebut, maka untuk memenuhi prinsip ekuitas dalam penyelenggaraan JKN, BPJS Kesehatan melakukan prioritas prosedur penjaminan pada pelayanan katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medis menyesuaikan dengan kapasitas dana jaminan sosial melalui implementasi tiga peraturan.

"Contoh rehabilitasi medis itu ada yang 2 kali, 4 kali, bahkan 29 kali. Setelah kami diskusi dengan asosiasi padahal maksimal 3 kali sudah cukup. BPJS tetapkan 2 kali per minggu atau 8 kali per bulan karena keterbatasan dana. Kemudian bayi yang lahir sehat tidak kami bayarkan, tetapi kalau bayinya mengalami gangguan saat persalinan baru kami bayarkan," paparnya.

Ia pun menekankan, dengan implementasi tiga peraturan ini, bukan untuk menghilangkan manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Manfaat tetap diberikan, disesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini. Dalam peraturan tersebut ditegaskan pentingnya standar pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS.

Ia melanjutkan, tentunya peraturan tersebut guna menjamin kesinambungan program agar masyarakat Indonesia, termasuk peserta yang harus segera mendapatkan pelayanan kesehatan berbiaya tinggi lain, dapat terus merasakan manfaat dari JKN-KIS.

Budi berharap, ke depannya mitra fasilitas kesehatan dapat menjadikan efektivitas dan efisiensi sebagai prinsip utama dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Jika hal tersebut diimplementasikan dengan optimal, maka seluruh pihak akan merasakan masing-masing manfaatnya. Peserta JKN-KIS puas karena terlayani dengan baik, fasilitas kesehatan kian sejahtera, dan JKN-KIS dapat terus sustain berputar memberi manfaat dan meningkatkan derajat kesehatan penduduk Indonesia.

Sampai 1 Agustus 2018, terdapat 200.290.408 jiwa penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta JKN-KIS. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, sampai akhir Juli 2018. BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.365 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.418 rumah sakit dan klinik utama, 1.579 apotek, dan 1.081 optik.

Tag: BPJS Kesehatan

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Rosmayanti

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6111.360 -14.996 620
2 Agriculture 1498.070 5.905 20
3 Mining 1737.944 -0.464 47
4 Basic Industry and Chemicals 843.964 1.637 71
5 Miscellanous Industry 1377.909 -12.076 45
6 Consumer Goods 2503.452 -5.828 49
7 Cons., Property & Real Estate 448.927 -0.797 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.764 -1.013 71
9 Finance 1163.047 -4.982 91
10 Trade & Service 790.568 -1.203 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 165 280 115 69.70
2 URBN 1,200 1,800 600 50.00
3 PTSN 645 805 160 24.81
4 MDIA 126 153 27 21.43
5 YULE 173 208 35 20.23
6 PJAA 1,125 1,350 225 20.00
7 MERK 5,400 6,475 1,075 19.91
8 YPAS 625 725 100 16.00
9 SHID 3,500 4,000 500 14.29
10 KPAS 442 505 63 14.25
No Code Prev Close Change %
1 DEAL 525 394 -131 -24.95
2 NUSA 210 158 -52 -24.76
3 HERO 920 770 -150 -16.30
4 AKSI 332 280 -52 -15.66
5 FORU 120 103 -17 -14.17
6 ETWA 85 73 -12 -14.12
7 LMAS 64 55 -9 -14.06
8 SIPD 1,100 960 -140 -12.73
9 PNSE 740 650 -90 -12.16
10 HDTX 150 132 -18 -12.00
No Code Prev Close Change %
1 KPAS 442 505 63 14.25
2 RIMO 163 186 23 14.11
3 TLKM 3,670 3,680 10 0.27
4 NUSA 210 158 -52 -24.76
5 WSKT 1,845 1,845 0 0.00
6 BBRI 3,620 3,610 -10 -0.28
7 PTBA 3,990 4,020 30 0.75
8 ASII 8,225 8,150 -75 -0.91
9 ADRO 1,300 1,310 10 0.77
10 ITMG 20,425 19,800 -625 -3.06