Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:29 WIB. China - China berkomitmen tidak akan menggunakan nuklir untuk ancam negara bebas nuklir atau area bebas nuklir
  • 10:27 WIB. Nuklir - China tidak akan terlibat dalam perlombaan senjata nuklir dengan negara lain
  • 08:55 WIB. IHSG - IHSG dibuka hijau 0,15% di awal sesi I.
  • 08:30 WIB. Otomotif - GM mempercepat penggantian produknya di China untuk mendongkrak penjualannya
  • 08:28 WIB. Uni Eropa - Kinerja ekspor terbaik UE: daging babi, minuman, wine, dan makanan bayi
  • 08:24 WIB. Eletronik - China catatkan pendapatan manufaktur elektronik dan software tahun 2018 lebih dari US$2,3 triliun
  • 08:19 WIB. Cryptocurrency - CipherTrace:US$1,2 miliar lenyap di cryptocurrency dari Januari-Maret
  • 07:50 WIB. Apple - Apple Inc dikabarkan akan membeli  divisi chip untuk modem smartphone punya Intel Corp
  • 06:19 WIB. SMGR - Semen Indonesia mendapatkan dana Rp9,35 triliun melalui pinjaman sindikasi.
  • 21:12 WIB. Huawei - Pendapatan Huawei naik 30% pada semester I di tengah tekanan AS.
  • 16:28 WIB. Tekno - Rudiantara tegaskan Traveloka dan Tokopedia bukan penyelenggara umrah.

Bila Tak Efisien, BPJS Kesehatan Bisa Ambruk

Bila Tak Efisien, BPJS Kesehatan Bisa Ambruk - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Penerbitan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes), yang mengatur penjaminan pelayanan operasi katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medis, merupakan langkah BPJS Kesehatan untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan memastikan peserta JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien.

Menurut Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohammad Arief, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri awal 2018 yang membahas keberlanjutan JKN-KIS, di mana BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan.

"Faktanya, BPJS Kesehatan tetap menjamin biaya persalinan, operasi katarak, dan rehabilitasi medis. Hanya saja, kami ingin menyempurnakan sistem yang sudah ada agar pelayanan kesehatan bisa berjalan lebih efektif dan efisien, serta memperhatikan kemampuan finansial BPJS Kesehatan," kata Budi dalam acara Ngopi Bareng JKN di Jakarta Timur, Kamis (2/8/2018). 

Dia menuturkan, kendali mutu dan biaya merupakan salah satu cara BPJS Kesehatan untuk menjamin kesinambungan JKN-KIS. Diakuinya, BPJS Kesehatan tengah mengalami defisit. Oleh sebab itu, Perdirjampelkes merupakan cara untuk menyelamatkan JKN-KIS agar tidak ambruk.

"Program JKN-KIS harus kami selamatkan, BPJS Kesehatan defisit jadi perlu efisiensi. Kalau tidak dijalankan (efisiensi) bisa ambruk, menjalar kemana-mana. Regulasi dibuat bukan untuk menurunkan standar pelayanan, tapi membuat standar bersama asosiasi profesi," ungkapnya.

Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan telah melakukan analisis pelayanan kesehatan berbiaya tinggi pada 2017, di antaranya pelayanan jantung, kanker, cuci darah, termasuk pelayanan bayi baru lahir yang mencapai 1,17 triliun, katarak 2,65 triliun, dan rehabilitasi medis 965 miliar. 

Dari analisis tersebut, maka untuk memenuhi prinsip ekuitas dalam penyelenggaraan JKN, BPJS Kesehatan melakukan prioritas prosedur penjaminan pada pelayanan katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medis menyesuaikan dengan kapasitas dana jaminan sosial melalui implementasi tiga peraturan.

"Contoh rehabilitasi medis itu ada yang 2 kali, 4 kali, bahkan 29 kali. Setelah kami diskusi dengan asosiasi padahal maksimal 3 kali sudah cukup. BPJS tetapkan 2 kali per minggu atau 8 kali per bulan karena keterbatasan dana. Kemudian bayi yang lahir sehat tidak kami bayarkan, tetapi kalau bayinya mengalami gangguan saat persalinan baru kami bayarkan," paparnya.

Ia pun menekankan, dengan implementasi tiga peraturan ini, bukan untuk menghilangkan manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Manfaat tetap diberikan, disesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini. Dalam peraturan tersebut ditegaskan pentingnya standar pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS.

Ia melanjutkan, tentunya peraturan tersebut guna menjamin kesinambungan program agar masyarakat Indonesia, termasuk peserta yang harus segera mendapatkan pelayanan kesehatan berbiaya tinggi lain, dapat terus merasakan manfaat dari JKN-KIS.

Budi berharap, ke depannya mitra fasilitas kesehatan dapat menjadikan efektivitas dan efisiensi sebagai prinsip utama dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Jika hal tersebut diimplementasikan dengan optimal, maka seluruh pihak akan merasakan masing-masing manfaatnya. Peserta JKN-KIS puas karena terlayani dengan baik, fasilitas kesehatan kian sejahtera, dan JKN-KIS dapat terus sustain berputar memberi manfaat dan meningkatkan derajat kesehatan penduduk Indonesia.

Sampai 1 Agustus 2018, terdapat 200.290.408 jiwa penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta JKN-KIS. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, sampai akhir Juli 2018. BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.365 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.418 rumah sakit dan klinik utama, 1.579 apotek, dan 1.081 optik.

Tag: BPJS Kesehatan

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Rosmayanti

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,744.00 3,706.58
British Pound GBP 1.00 17,507.41 17,325.92
China Yuan CNY 1.00 2,040.60 2,020.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,043.00 13,903.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,869.42 9,768.25
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,797.94 1,779.83
Dolar Singapura SGD 1.00 10,310.57 10,204.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,729.56 15,567.19
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,411.81 3,375.33
Yen Jepang JPY 100.00 13,000.37 12,867.19

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67