Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:41 WIB. KAEF - Kimia Farma berencana mengembangkan kosmetik dekoratif.
  • 22:27 WIB. PNM - Kebutuhan pendanaan PNM membesar menjadi Rp 12 triliun pada 2019.
  • 22:16 WIB. PNM - PNM menerbitkan sukuk senilai Rp300 miliar.
  • 22:04 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti meraih marketing sales Rp700 miliar hingga Mei 2019.
  • 21:52 WIB. AP II - AP II siap menyesuaikan biaya jasa bandara agar tiket pesawat turun.
  • 21:39 WIB. WSKT - Waskita bekerja sama dengan Hyundai menggarap pasar kontruksi Indonesia.
  • 21:25 WIB. BRI - BRI resmi menjadi penyedia layanan kartu kredit pemerintah.
  • 21:15 WIB. BRI - BRI membuka ruang untuk menurunkan SBDK konsumsi.
  • 21:05 WIB. BRI - BRI meraih pendapatan Rp41,6 miliar dari bisnis remitansi.
  • 20:53 WIB. Telkomsel - Telkomsel fokus di 4 pilar CSR untuk membangun Indonesia digital.
  • 20:35 WIB. WSKT - Waskita Karya Realty melebarkan sayap usahanya bidang perhotelan.
  • 19:32 WIB. PGN - PGN dan Krakatau Steel teken MoU pengembangan energi.
  • 19:22 WIB. PTPP - PT PP meneken nota kesepahaman dengan PT Hyundai Engineering & Construction.
  • 19:04 WIB. Pelindo III - Pelindo III segera menerapkan gate in online di pelabuhan Tanjung Perak.
  • 18:48 WIB. Pelindo III - Pelindo III tambah fasilitas shore connection di pelabuhan Tanjung Emas.

Kata Menpar: Tax Refund Bisa Tarik Turis yang "Doyan" Belanja

Kata Menpar: Tax Refund Bisa Tarik Turis yang
WE Online, Jakarta -

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya meyakini kebijakan "tax refund" yang efektif akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata belanja di Indonesia.

Menpar Arief Yahya di Jakarta, Jumat (3/8/2018), mengatakan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai destinasi wisata belanja, "tax refund" di Indonesia perlu disesuaikan atau diregulasi agar bisa bersaing di tingkat regional dan global.

"Sistem pengembalian pajak bagi para wisatawan asing atau 'tax refund' perlu dikaji bersama dengan Kementerian Keuangan dan harus diikuti dengan komitmen semua anggota Hippindo," kata Arief Yahya.

Ia mendorong anggota Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) untuk mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Toko Kena Pajak.

"Dengan begitu, 'tax tefund' akan benar-benar menjadi daya tarik wisata belanja yang lebih mudah dipromosikan," katanya.

Meski begitu, ia menegaskan saat ini perlu adanya penyesuaian dalam sejumlah peraturan "tax refund".

Menpar Arief Yahya merinci peraturan "tax refund" yang perlu dikaji kembali di antaranya terkait perlunya ada relaksasi peraturan dari nilai belanja Rp5 juta dalam satu faktur agar dapat diturunkan menjadi Rp1 juta dalam satu faktur.

"Selain itu juga perlu menyederhanakan proses pengembalian pajak dan memperpanjang waktu klaim," katanya.

Tercatat saat ini waktu klaim hanya selama 1 bulan setelah pembelian, padahal di negara lain bisa sampai 3 bulan sehingga wisatawan memiliki kesempatan yang lebih panjang untuk dapat memprosesnya bahkan saat berkunjung kembali ke negara yang dimaksud.

Menteri Arief juga menilai perlunya upaya untuk meningkatkan jumlah PKP (Pengusaha Kena Pajak) Toko Retail sehingga jumlah peserta "tax refund" semakin banyak di Tanah Air.

Tag: Pariwisata

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,814.89 3,776.33
British Pound GBP 1.00 18,144.14 17,956.97
China Yuan CNY 1.00 2,079.35 2,058.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,307.00 14,165.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,856.09 9,751.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,829.80 1,811.57
Dolar Singapura SGD 1.00 10,506.72 10,400.91
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,112.54 15,946.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,439.18 3,401.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,277.96 13,142.51

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6335.698 -3.564 636
2 Agriculture 1412.814 5.106 21
3 Mining 1618.711 2.675 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.641 11.276 71
5 Miscellanous Industry 1309.244 -10.662 47
6 Consumer Goods 2443.659 -20.168 52
7 Cons., Property & Real Estate 498.736 6.765 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1196.374 -1.489 74
9 Finance 1290.556 -2.124 90
10 Trade & Service 804.307 -0.238 159
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 189 254 65 34.39
2 MTPS 1,010 1,260 250 24.75
3 SFAN 318 396 78 24.53
4 GLOB 258 318 60 23.26
5 SRAJ 222 270 48 21.62
6 INKP 8,175 9,900 1,725 21.10
7 SIMA 87 104 17 19.54
8 POLL 1,560 1,850 290 18.59
9 CNTX 490 580 90 18.37
10 SDMU 58 68 10 17.24
No Code Prev Close Change %
1 BRAM 12,500 10,000 -2,500 -20.00
2 NICK 274 230 -44 -16.06
3 PNSE 600 525 -75 -12.50
4 BOLA 422 376 -46 -10.90
5 MNCN 1,125 1,015 -110 -9.78
6 SIPD 890 805 -85 -9.55
7 SSTM 400 362 -38 -9.50
8 ZONE 600 550 -50 -8.33
9 TFCO 510 470 -40 -7.84
10 MFMI 525 486 -39 -7.43
No Code Prev Close Change %
1 INKP 8,175 9,900 1,725 21.10
2 CSIS 97 103 6 6.19
3 MNCN 1,125 1,015 -110 -9.78
4 BMTR 400 376 -24 -6.00
5 TKIM 11,075 12,725 1,650 14.90
6 BBRI 4,290 4,310 20 0.47
7 TLKM 4,100 4,040 -60 -1.46
8 BTPS 3,050 2,860 -190 -6.23
9 BBCA 29,700 29,550 -150 -0.51
10 APLN 234 226 -8 -3.42