Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pertamina Resmikan 3 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga

Pertamina Resmikan 3 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Pertamina (Persero) kembali meresmikan tiga Lembaga Penyalur BBM Satu Harga pada Kamis (2/8) di tiga lokasi berbeda yakni  di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Kabupaten Asmat, Papua dan Kabupaten Nias, Sumatera Utara.

Hal ini merupakan upaya pemerintah dan Pertamina guna terus mendukung Program BBM Satu Harga di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di seluruh wilayah Indonesia.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, menyatakan peresmian Lembaga Penyalur BBM Satu Harga merupakan komitmen Pertamina untuk menjalankan tugas dari Pemerintah dalam rangka memberikan keadilan energi bagi masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan energi di seluruh pelosok negeri.

“Tahun 2017, Pertamina sudah mengoperasikan 54 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga, dan tahun 2018 ditargetkan sebanyak 67 Lembaga Penyalur. Hingga Pertengahan 2018, Pertamina sudah mengoperasikan 9 titik BBM Satu Harga,” jelas Adiatma pada, Jum'at (3/8/2018).

Pertamina, lanjut Adiatma menargetkan akan meresmikan 18 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga  pada bulan Agustus serta 40 Lembaga Penyalur pada bulan September, sehingga total 67 Lembaga Penyalur akan tuntas sebelum akhir tahun.

Peresmian ketiga Lembaga Penyalur BBM Satu Harga tersebut dilaksanakan secara serentak di Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Maluku Utara.

Hadir dalam peresmian ini Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa, Direktur BBM Kementerian ESDM Patuan Alfon, Anggota Komisi VII DPR RI Tjatur Sapto Edy, Bupati Hendrata Theis, Perwakilan Project Coordinator BBM Satu Harga Pertamina Gunawan Wibisono dan Marketing Branch Manager Pertamina MOR VIII Dody Brilianto.

Sementara itu, Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa menegaskan bahwa pembangunan SPBU di wilayah 3T ini bukan merupakan hal yang mudah mengingat kondisi geografis yang sulit dan ongkos angkut yang tinggi sehingga perlu diperhatikan agar tepat sasaran.

"Perlu ada monitoring dari Pemerintah Daerah dan Aparat agar penyaluran BBM Satu Harga ini tepat sasaran," kata Fanshurullah.

Baca Juga: Tegas! Bule Inggris Eks Napi Narkoba Diusir dari Bali

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Kumairoh

Bagikan Artikel: