Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:28 WIB. Pala - Petani: Harga pala per kilogramnya masih bertahan di kisaran Rp18 ribu sejak beberapa bulan terakhir, normalnya Rp23 ribu-Rp28 ribu.
  • 17:27 WIB. Pala - Kalangan petani di Kabupaten Aceh Selatan mengeluhkan murahnya harga pala sejak beberapa bulan terakhir.
  • 17:26 WIB. UMK - UMK Jabar 2019 terendah ditempati oleh Kota Banjar sebesar Rp1.688.217,52.
  • 17:26 WIB. UMK - UMK Provinsi Jawa Barat tahun 2019 tertinggi ditempati oleh Kabupaten Karawang yakni sebesar Rp4.234.010,27.
  • 17:25 WIB. Energi - Indonesia-Jerman peringati 25 tahun kerja sama di bidang energi terbarukan melalui Indonesian-German Renewable Energy Day (RE Day) 2018.
  • 17:22 WIB. Hutan - Pemerintah menargetkan penyerahan 3,5 juta hektare hutan sosial pada masyarakat untuk dikelola sebagai sumber ekonomi masyarakat.
  • 17:22 WIB. Sertifikat - Tahun 2019, sertifikat halal produk makanan menjadi mandatori.
  • 17:21 WIB. Ikan - Stok ikan di TPI Kota Pekalongan melimpah mengakibatkan harga ikan turun antara Rp2 ribu/kg hingga Rp5 ribu/kg.
  • 17:19 WIB. PAD - Pemkot Batam menargetkan PAD dari sektor hotel meningkat hingga 97,98 persen pada 2019.
  • 17:17 WIB. Ikan Asin - Ikan sotong juga mengalami kenaikan di Cianjur, dari Rp70 ribu naik menjadi Rp80 ribu per kilogram.
  • 17:17 WIB. Ikan Asin - Harga ikan asin yang mengalami kenaikan di Cianjur seperti ikan peda dari Rp40 ribu naik menjadi Rp60 ribu/kg.
  • 17:15 WIB. Ikan Asin - Harga ikan asin di Cianjur melambung karena minimnya stok.
  • 17:14 WIB. PNBP - PNBP untuk subsektor mineral dan batubara yang dikelola Kementerian ESDM mencapai Rp41,77 triliun.
  • 17:13 WIB. Kebun - 10 komoditi unggulan sektor perkebunan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) terpantau stabil harganya.
  • 17:12 WIB. Bawang - Harga bawang merah di Gorontalo naik menjadi Rp30.000/kg.

Gubernur Jatim Minta PPh Badan Usaha Bisa Masuk Daerah

Foto Berita Gubernur Jatim Minta PPh Badan Usaha Bisa Masuk Daerah
Warta Ekonomi.co.id, Surabaya -

Gubernur Jatim Soekarwo minta kepada pemerintah pusat untuk dapat memberikan kepada pemerintah daerah dana hasil pajak yang dihimpun dari Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha. Ini dimaksudkan untuk menjaga ekonomi di daerah, khususnya Jatim, tetap tumbuh.

Menurut Pakde Karwo sapaannya, selama ini pajak badan yang dibebankan membuat daerah tidak bisa optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebab, banyak produk produk usaha di daerah,  pembayaran pajaknya  dikantor pusatnya, yang berada di Jakarta.

"Ini kan tidak adil. Daerah kami yang terlibat dalam proses usaha harus terdampak pada lingkungan dan arus ekonomi. Sementara, pajak di kirim ke kantor pusat yang ada di Jakarta," tegas Pakde Karwo terkait PPh  usaha usai menghadiri sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di Jakarta kemarin.

Disinggung Dana Alokasi Umum (DAU), Secara tegas, Pakde Karwo yang juga Ketua APPSI berharap agar terdapat kesamaan dalam pengalokasian dana dari pemerintah pusat kepada daerah. Meskipun, terdapat beberapa daerah baik provinsi maupub kabupaten/kota di Indonesia tidak memberikan pendapatan atau hasil bagi negara.

Tak hanya itu kata dia, DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah yang memiliki kekhususan seperti luas wilayah cukup besar, jumlah penduduk, daerah kepulauan dan kelautan bisa menjadi variable utama dalam memberikan tambahan dana yang berbeda.

Oleh karena itu, lanjut Pakde Karwo, Wapres yang juga sebagai Dewan Pertimbangan Daerah memerintahkan kepada daerah agar segera menyusun anggaran terencana sehingga bisa diterima oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, pada pertemuan yang dipimpin oleh Wapres dan berlangsung terbatas itu, batas minimum segera ditentukan.

 "Jadi, anggaran yang diberikan kepada daerah harus terdapat batas minimum anggarannya hingga berapa. Jangan sampai ditengah jalan terdapat anggaran yang lebih kemudian ditambah, tapi yang kurang dikurangi akibat pendapatan negara yang tidak memenuhi," ungkapnya di Surabaya, Jumat (3/8/2018).

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan, bahwa sidang yang dilakukan kemarin  merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota untuk memberikan kesempatan dalam menyampaikan ide dan gagasan terhadap setiap permasalahan yang ada. Terutama pada penggunaan DAU, DAK dan DBH.

Ia meminta, agar daerah segera menyusun DAU secara konkrit agar hasilnya bisa langsung berdampak terhadap daerah. Sementara, pemerintah daerah harus memahami dana pengeluaran dan perimbangan, baik itu definisi, formulasinya seperti apa.

 “Sidang ini kami ingin mendengar aspirasi daerah terkait DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil yang ada. Kemudian dijadikan rumusan dalam menyusun anggaran pada APBN mendatang,” tegas JK.

Tag: Soekarwo (Pakde Karwo)

Penulis: Mochamad Ali Topan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Mochamad Ali Topan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5948.052 -57.245 616
2 Agriculture 1420.064 -22.607 20
3 Mining 1752.232 -92.706 47
4 Basic Industry and Chemicals 794.852 4.282 71
5 Miscellanous Industry 1405.848 -7.667 45
6 Consumer Goods 2338.754 0.545 49
7 Cons., Property & Real Estate 427.067 3.402 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1070.304 -6.551 71
9 Finance 1128.672 -17.324 91
10 Trade & Service 795.747 -11.763 150
No Code Prev Close Change %
1 HOME 123 166 43 34.96
2 MPRO 860 1,075 215 25.00
3 POLA 284 354 70 24.65
4 MINA 535 665 130 24.30
5 NIPS 350 428 78 22.29
6 AKSI 260 310 50 19.23
7 MPPA 157 184 27 17.20
8 ABMM 1,885 2,190 305 16.18
9 AMAG 272 314 42 15.44
10 GOLD 510 560 50 9.80
No Code Prev Close Change %
1 SOSS 1,950 1,465 -485 -24.87
2 PALM 254 220 -34 -13.39
3 PTIS 380 330 -50 -13.16
4 TRUK 202 176 -26 -12.87
5 ADRO 1,485 1,310 -175 -11.78
6 GLOB 218 194 -24 -11.01
7 GEMA 316 282 -34 -10.76
8 INDY 2,430 2,180 -250 -10.29
9 MAIN 1,300 1,170 -130 -10.00
10 LEAD 66 60 -6 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 ADRO 1,485 1,310 -175 -11.78
2 PTBA 4,660 4,350 -310 -6.65
3 PGAS 2,030 1,945 -85 -4.19
4 UNTR 34,400 31,950 -2,450 -7.12
5 BBRI 3,520 3,430 -90 -2.56
6 ERAA 1,980 2,010 30 1.52
7 ITMG 22,025 20,025 -2,000 -9.08
8 TRUK 202 176 -26 -12.87
9 BMRI 7,475 7,275 -200 -2.68
10 TLKM 3,950 3,960 10 0.25