Portal Berita Ekonomi Sabtu, 18 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:11 WIB. ANDI - Andira Agro menganggarkan capital expenditure sebesar Rp15 miliar sampai Rp20 miliar pada tahun ini.
  • 16:10 WIB. ANDI - Andira Agro mencatat laba bersih sebesar Rp7,07 miliar per Maret 2018.
  • 16:09 WIB. ANDI - Andira Agro mencatat penjualan bersih sebesar Rp72,43 miliar per Maret 2018.
  • 16:08 WIB. ANDI - Andira Agro membidik penjualan dapat mencapai Rp500 miliar pada 2018.
  • 16:07 WIB. ANDI - Andira Agro akan menggunakan dana hasil IPO untuk membangun pabrik kelapa sawit senilai Rp135 miliar.
  • 16:01 WIB. Kemensos - Kemensos mengerahkan 623 personel Tagana untuk mendistribusikan ribuan sembako warga terdampak gempa NTB.
  • 15:59 WIB. Kanmo Group - Kanmo Group membuka dua gerai baru Mothercare dan Early Learning Centre di Lippo Mall Puri.
  • 15:53 WIB. Kemenhub - Menhub Budi Karya menyampaikan keinginan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  • 15:51 WIB. Makassar - Pemerintah Kota Makassar meresmikan Pedagang Kaki Lima Center di Lapangan Karebosi.
  • 15:51 WIB. Schalke 04 - Schalke 04 memboyong bek Maroko Hamza Mendyl dan dikontrak dengan durasi lima tahun.
  • 15:49 WIB. Inggris - Pemerintah Inggris meresmikan kantor Konsulat Jenderal di Bali.
  • 15:49 WIB. Grab - Grab Makassar menggelar sejumlah event dan berbagai promo menarik untuk memeriahkan HUT ke-73 RI.

Gubernur Jatim Minta PPh Badan Usaha Bisa Masuk Daerah

Foto Berita Gubernur Jatim Minta PPh Badan Usaha Bisa Masuk Daerah
Warta Ekonomi.co.id, Surabaya -

Gubernur Jatim Soekarwo minta kepada pemerintah pusat untuk dapat memberikan kepada pemerintah daerah dana hasil pajak yang dihimpun dari Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha. Ini dimaksudkan untuk menjaga ekonomi di daerah, khususnya Jatim, tetap tumbuh.

Menurut Pakde Karwo sapaannya, selama ini pajak badan yang dibebankan membuat daerah tidak bisa optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebab, banyak produk produk usaha di daerah,  pembayaran pajaknya  dikantor pusatnya, yang berada di Jakarta.

"Ini kan tidak adil. Daerah kami yang terlibat dalam proses usaha harus terdampak pada lingkungan dan arus ekonomi. Sementara, pajak di kirim ke kantor pusat yang ada di Jakarta," tegas Pakde Karwo terkait PPh  usaha usai menghadiri sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di Jakarta kemarin.

Disinggung Dana Alokasi Umum (DAU), Secara tegas, Pakde Karwo yang juga Ketua APPSI berharap agar terdapat kesamaan dalam pengalokasian dana dari pemerintah pusat kepada daerah. Meskipun, terdapat beberapa daerah baik provinsi maupub kabupaten/kota di Indonesia tidak memberikan pendapatan atau hasil bagi negara.

Tak hanya itu kata dia, DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah yang memiliki kekhususan seperti luas wilayah cukup besar, jumlah penduduk, daerah kepulauan dan kelautan bisa menjadi variable utama dalam memberikan tambahan dana yang berbeda.

Oleh karena itu, lanjut Pakde Karwo, Wapres yang juga sebagai Dewan Pertimbangan Daerah memerintahkan kepada daerah agar segera menyusun anggaran terencana sehingga bisa diterima oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, pada pertemuan yang dipimpin oleh Wapres dan berlangsung terbatas itu, batas minimum segera ditentukan.

 "Jadi, anggaran yang diberikan kepada daerah harus terdapat batas minimum anggarannya hingga berapa. Jangan sampai ditengah jalan terdapat anggaran yang lebih kemudian ditambah, tapi yang kurang dikurangi akibat pendapatan negara yang tidak memenuhi," ungkapnya di Surabaya, Jumat (3/8/2018).

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan, bahwa sidang yang dilakukan kemarin  merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota untuk memberikan kesempatan dalam menyampaikan ide dan gagasan terhadap setiap permasalahan yang ada. Terutama pada penggunaan DAU, DAK dan DBH.

Ia meminta, agar daerah segera menyusun DAU secara konkrit agar hasilnya bisa langsung berdampak terhadap daerah. Sementara, pemerintah daerah harus memahami dana pengeluaran dan perimbangan, baik itu definisi, formulasinya seperti apa.

 “Sidang ini kami ingin mendengar aspirasi daerah terkait DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil yang ada. Kemudian dijadikan rumusan dalam menyusun anggaran pada APBN mendatang,” tegas JK.

Tag: Soekarwo (Pakde Karwo)

Penulis: Mochamad Ali Topan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Mochamad Ali Topan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading