Portal Berita Ekonomi Senin, 20 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:58 WIB. KAI - Penjualan tiket "Promo Merdeka" KAI di Sumut terjual 1.550 kursi atau 93%.
  • 21:35 WIB. Kesehatan - MUI segera terbitkan keputusan soal vaksin MR.
  • 21:35 WIB. Nasional - Kemenpan RB gandeng BSSN untuk amankan E-Gov.
  • 21:35 WIB. Daerah - Mensos: Pusat dukung penuh penanganan gempa Lombok
  • 21:35 WIB. Finansial - Mensos: Ekonomi keumatan selaras dengan tugas kementerian.
  • 21:34 WIB. Nasional - Presiden Jokowi siapkan Inpres terkait gempa Lombok.
  • 21:33 WIB. Daerah - Mendikbud: Jangan hanya sekolah Joni yang dipasangi internet.
  • 21:33 WIB. Politik - Seskab: Menteri tim sukses Jokowi-Maruf tidak boleh orasi tapi cukup fokus bekerja.
  • 21:32 WIB. Daerah - Kapolri: Persoalan Papua adalah pembangunan ekonomi.
  • 21:32 WIB. Politik - Ketua Tim Kampanye Jokowi-Maruf belum ditentukan.
  • 21:31 WIB. Hukum - Ketum PPP tidak penuhi panggilan KPK.
  • 21:31 WIB. Hukum - Bawaslu akan kirimkan panggilan kedua kepada Andi Arief.
  • 21:31 WIB. Daerah - 1.084 hektare lahan Kalsel terbakar.
  • 21:30 WIB. Perikanan - Menteri Susi tenggelamkan delapan kapal asing.
  • 21:29 WIB. Politik - Cak Imin: Ketua TKN Jokowi-Maruf harus pintar jaga rahasia.

KPK: Tingkat Kepatuhan LHKPN 52 Persen

Foto Berita KPK: Tingkat Kepatuhan LHKPN 52 Persen
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK Cahya Harefa mengatakan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara secara nasional sampai 3 Agustus 2018 sekitar 52 persen.

"Terkait kepatuhan LHKPN bisa kami sampaikan bahwa jumlah wajib LHKPN per 3 Agustus 2018 sekitar 320 ribu orang. Dari jumlah tersebut yang telah melaporkan sekitar 165 ribu orang sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional adalah sekitar 52 persen," kata Cahya saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Adapun rinciannya, kata Cahya, untuk tingkat eksekutif kepatuhannya 53 persen, yudikatif 41 persen, MPR 50 persen, DPR 12,95 persen, DPD 47,76 persen, DPRD 19,81 persen, dan BUMN/BUMN 67 persen.

"Sementara untuk Pemilu Legislatif DPR RI maksudnya adalah calon ada juga yang sudah melaporkan itu 40 persen, DPD 66 persen, DPRD 23 persen," ungkap Cahaya.

Pihaknya pun mengapresiasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kepatuhan LHKPN-nya hampir mencapai 100 persen.

"Kalau kategori Kementerian, kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Bappenas, karena juga sudah 100 persen kemudian juga yang tinggi kepatuhannya yang nomor dua, tiga, empat, dan lima adalah Kementerian ESDM, Setneg, Kemenkeu, dan Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan ini juga bsa diikuti oleh Kementerian-Kementerian lain," tuturnya.

Sementara untuk sektor BUMN, KPK mengapresiasi PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Perkebunan Nusantara Holding, PT Telkom, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait tingkat kepatuhan LHKPN tersebut.

"Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan juga memacu BUMN-BUMN lain untuk segara melaporkan. Kami juga sudah koordinasi dengan Kementrian BUMN untuk segera bisa meminta para BUMN untuk segera melapor dan Kementerian BUMN juga sudah mengingatkan dan dikasih waktu sampai akhir Juli kemarin sekarang sedang direkap," ungkap Cahya.

KPK pun mengimbau kepada para pimpinan-pimpinan di BUMN untuk segera meng-"update" aturan-aturan terkait LHKPN tersebut.

"Ada beberapa BUMN yang masih hanya direksi atau mungkin satu tingkat di bawah direksinya misalnya Kadiv atau GM padahal kalau kita lihat di Undang-Undangnya untuk BUMN dan BUMD yang harus lapor adalah komisaris, direksi, dan pejabat struktural lainnya," ungkap Cahya.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5892.192 108.394 599
2 Agriculture 1588.944 4.751 20
3 Mining 2014.336 48.471 46
4 Basic Industry and Chemicals 803.050 21.046 70
5 Miscellanous Industry 1263.593 43.399 45
6 Consumer Goods 2363.210 31.896 46
7 Cons., Property & Real Estate 439.284 6.072 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1012.787 14.681 70
9 Finance 1060.303 19.100 91
10 Trade & Service 846.847 15.397 144
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10