Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:03 WIB. Elnusa - Hery: dua proyek ini nilainya signifikan, lebih dari Rp1 triliun.  
  • 16:02 WIB. Deflasi - BPS:  perdesaan di Jambi pada September 2018 mengalami deflasi sebesar 0,72 persen.
  • 16:02 WIB. Elnusa - Elnusa raih dua kontrak strategis sekaligus, kinerja perusahaan makin positif.
  • 16:00 WIB. PPN - Kasi Operasional PPN: nilai pendapatan itu didominasi oleh penjualan hasil tangkapan jenis cumi-cumi mencapai total Rp2,181 miliar.
  • 15:58 WIB. Ikan - nilai penjualan ikan hasil tangkapan nelayan di PPN Sungailiat mencapai volume produksi sebanyak 301.731 kg.
  • 15:57 WIB. Ikan - Nilai penjualan ikan di PPN Sungailiat mencapai Rp6,8 miliar lebih.
  • 15:56 WIB. Bawang - Para petani bawang di Karo berharap terus dibina BI. 
  • 15:54 WIB. Beras - Bulog: stok beras di gudang Bulog saat ini sekitar 12.000 ton cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran.
  • 15:53 WIB. Beras - Bulog pastikan stok beras di Sulteng aman.
  • 15:51 WIB. Bursa - RBMS tambah 9,7 juta saham hasil HMETD.
  • 15:51 WIB. Beras - Palu menerima tambahan beras 500 ton dari pemerintah.
  • 15:50 WIB. Padi - Barito Utara targetkan tanam padi 10.200 Ha.
  • 15:49 WIB. UPT - Riau bentuk UPT khusus peremajaan sawit.
  • 15:47 WIB. UKM - Pinjaman lunak PTPNV kepada pelaku usaha baru untuk memulai usahanya maupun yang sudah pernah menerima bantuan.
  • 15:46 WIB. UKM - Kasubbag PKBL PTPN V,: total bantuan dana kemitraan untuk UKM ini dalam bentuk dana bergulir.

Soal Kampanye di Masjid, DMI Klaim Tidak Berhak Ambil Keputusan

Foto Berita Soal Kampanye di Masjid, DMI Klaim Tidak Berhak Ambil Keputusan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid lndonesia (DMI) Komjen Pol Syafruddin menuturkan pihaknya tidak memiliki wewenang dalam mengatur kampanye di masjid, melainkan sebatas mengatur kenyamanan masjid sebagai tempat beribadah.

"Tidak punya kewenangan melarang mengatur. Mengurusi masjid tempat ibadah supaya nyaman tenteram dan tenang orang beribadah. Umat supaya nyaman bisa beraktivitas," ujar dia, di kantor DMI di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, DMI tidak mengurusi ulama serta ceramah, karena urusan dakwah merupakan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ia menyerahkan aturan tentang ceramah di masjid kepada MUI, sementara kewenangan DMI lebih kepada operasional masjid.

Selain itu, Syafruddin menuturkan anggota DMI terbatas, sehingga yang bisa memonitor kampanye atau ujaran kebencian adalah para takmir masjid.

Apalagi masjid di Indonesia disebutnya tidak dikontrol oleh pemerintah, melainkan didirikan, dikelola dan diawasi sendiri oleh masyarakat.

"Masyarakat membangun, masyarakat sendiri yang mengontrol. Inilah kelebihan, kelebihan unggulan keberadaan masjid di Indonesia," ujar dia.

Sebelumnya, MUI menyatakan masjid boleh digunakan sebagai tempat untuk pendidikan politik serta memberi saran mengenai etika politik kepada masyarakat, seperti sikap saling menghormati perbedaan dalam berpolitik dan toleransi.

Namun, MUI menegaskan pendidikan politik di masjid harus berupa politik kemuliaan, bukan politik praktis yang bernuansa politik kekuasaan, seperti melaksanakan kegiatan kampanye dan mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon pemimpin tertentu.

Tag: Dewan Masjid Indonesia (DMI)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,068.72 4,027.56
British Pound GBP 1.00 19,989.95 19,789.37
China Yuan CNY 1.00 2,203.25 2,181.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,263.00 15,111.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,877.94 10,768.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.23 1,927.82
Dolar Singapura SGD 1.00 11,073.79 10,961.92
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,549.40 17,371.61
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.29 3,634.20
Yen Jepang JPY 100.00 13,565.91 13,424.84

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5868.620 67.803 610
2 Agriculture 1522.460 22.946 20
3 Mining 1933.517 25.132 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.459 12.246 70
5 Miscellanous Industry 1214.073 6.640 45
6 Consumer Goods 2489.664 17.513 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.238 3.862 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1074.895 28.399 70
9 Finance 1064.617 9.032 91
10 Trade & Service 800.207 9.982 147
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 73 98 25 34.25
2 SURE 970 1,210 240 24.74
3 MLPL 71 88 17 23.94
4 TRIO 188 228 40 21.28
5 KBLM 242 284 42 17.36
6 ABBA 99 116 17 17.17
7 DIGI 1,005 1,130 125 12.44
8 KARW 82 92 10 12.20
9 APEX 1,600 1,780 180 11.25
10 TPMA 258 286 28 10.85
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 420 330 -90 -21.43
2 CITY 545 478 -67 -12.29
3 INCF 143 127 -16 -11.19
4 MKPI 24,000 22,000 -2,000 -8.33
5 AKPI 970 890 -80 -8.25
6 BCAP 157 145 -12 -7.64
7 SMCB 1,750 1,625 -125 -7.14
8 TMPO 140 130 -10 -7.14
9 MPOW 134 125 -9 -6.72
10 LMAS 78 73 -5 -6.41
No Code Prev Close Change %
1 CPRO 50 50 0 0.00
2 MNCN 730 775 45 6.16
3 ABBA 99 116 17 17.17
4 PGAS 2,200 2,310 110 5.00
5 TLKM 3,780 3,900 120 3.17
6 BHIT 79 80 1 1.27
7 DOID 755 805 50 6.62
8 ISSP 73 98 25 34.25
9 TRAM 199 200 1 0.50
10 TKIM 10,300 11,200 900 8.74