Portal Berita Ekonomi Minggu, 20 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 04:59 WIB. EPL - Liverpool 4 vs 3 Crystal Palace
  • 04:57 WIB. EPL - AFC Bournemouth 2 vs 0 West Ham United
  • 04:51 WIB. EPL - Wolverhampton Wanderers 4 vs 3 Leicester City

CIPS Ingin Upah Minimum Pekerja Ditentukan Pemda

Foto Berita CIPS Ingin Upah Minimum Pekerja Ditentukan Pemda
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan bahwa penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan lebih efektif kalau dilakukan oleh pemerintah daerah dibandingkan mengacu asumsi makro pemerintah pusat.

Peneliti CIPS Imelda Freddy di Jakarta, Jumat menyatakan asumsi makro sebagaimana tertuang dalam PP nomor 78 tahun 2015 dinilai tidak mencerminkan situasi nyata di lapangan.
Menurut dia, sejumlah poin yang dipermasalahkan antara lain terkait penggunaan asumsi makro dalam perhitungan upah tersebut hanya mendasarkan pada inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi (PDB).

Bila demikian, lanjutnya, maka peningkatan upah bagi tenaga kerja atau buruh Indonesia akan sangat kecil yaitu hanya mencapai 10 persen atau kurang, sedangkan berdasarkan data dari Bank Indonesia, rata-rata inflasi adalah 3,5 persen per tahun dengan rata rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pertahun.

"Hal ini tentunya akan merugikan para buruh dan tenaga kerja di Indonesia," katanya.

Selain besaran upah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, tambahnya, besaran upah yang ada juga tidak mencerminkan daerah masing-masing.

Selain itu, tambahnya, model perhitungan upah seperti ini memangkas aspirasi para buruh Indonesia untuk ikut menyuarakan opininya dalam proses ini, karena serikat buruh tidak dilibatkan dalam proses penghitungan besaran upah.

Untuk itu, ujar dia, penghitungan dan penetapan upah sebaiknya tidak dibuat tersentralisasi karena kondisi dan biaya hidup di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

Ia berpendapat bahwa wewenang penetapan besaran upah ini sebaiknya diberikan kembali kepada kepala daerah dan memberi kesempatan kepada serikat pekerja untuk terlibat dalam hal ini.

Pelibatan kepala derah dan serikat pekerja setempat diharapkan bisa memberikan cerminan besaran upah yang layak dengan kondisi di daerah tersebut.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) mengajukan tiga tuntuan yang terkait dengan kondisi kenaikan harga di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/7).

Berdasarkan keterangan siaran pers, presiden pekerja, Mirah Sumirat mengatakan tiga tuntutan itu adalah penurunan harga sembako, bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL), pencabutan PP 78/2015 yang mengakibatkan upah murah dan turunnya daya beli masyarakat, dan stop pemutusann hubungan kerja (PHK) massal, bertambahnya jumlah tenaga kerja asing (TKA), serta ciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56