Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:46 WIB. Timses Prabowo-Sandi - Kini menjadi momentum yang tepat Prabowo jadi presiden.
  • 12:46 WIB. Timses Prabowo-Sandi - Kini masyarakat tak butuh uang banyak. Sebab rindu perubahan.
  • 12:46 WIB. Timses Prabowo-Sandi - Justru saat ini banyak media memberitakan Prabowo.
  • 12:45 WIB. Timses Prabowo-Sandi - Hasil survey Dennya JA soal miskin 3M (momentum, media, money)  itu salah.
  • 12:30 WIB. Harga -  Harga ikan cakalang segar di pasar ikan Arumbai naik mencapai Rp110.000/ekor.
  • 12:13 WIB. IHSG - Menjelang akhir perdagangan sesi I, IHSG berbalik melemah 0,02% ke level 5.836,07.
  • 12:02 WIB. SPKU - OJK berikan sanksi pencabutan Izin usaha kepada PT Gelora Karya Jasatama.
  • 11:40 WIB. Pengacara - Rubangi diperiksa sebagai saksi atas tersangka Ratna Sarumpaet.
  • 11:40 WIB. Polisi - Hari ini pemeriksaan asisten Ratna Sarumpaet, Ahmad Rubangi.
  • 11:38 WIB. PAN - Jokowi 'tenar' karena diliput media 24 jam non-stop.
  • 11:37 WIB. PAN - Jokowi merasa selalu mendekati warga, sebab memakai fasilitas negara.
  • 11:37 WIB. PAN - Berbuat tanpa publikasi luas jauh lebih ikhlas.
  • 11:37 WIB. PAN - Banyak tokoh politik berbuat dan berkeliling memenui warga tanpa fasilitas negara.
  • 11:34 WIB. OJK - OJK targetkan penawaran saham berbasis teknologi (equity crowdfunding) hadir di akhir tahun ini. 
  • 11:34 WIB. LSI Denny JA - Media sosial paling banyak meraih 30 hingga 40 persen pemilih di Pilpres 2019.

CIPS Ingin Upah Minimum Pekerja Ditentukan Pemda

Foto Berita CIPS Ingin Upah Minimum Pekerja Ditentukan Pemda
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan bahwa penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan lebih efektif kalau dilakukan oleh pemerintah daerah dibandingkan mengacu asumsi makro pemerintah pusat.

Peneliti CIPS Imelda Freddy di Jakarta, Jumat menyatakan asumsi makro sebagaimana tertuang dalam PP nomor 78 tahun 2015 dinilai tidak mencerminkan situasi nyata di lapangan.
Menurut dia, sejumlah poin yang dipermasalahkan antara lain terkait penggunaan asumsi makro dalam perhitungan upah tersebut hanya mendasarkan pada inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi (PDB).

Bila demikian, lanjutnya, maka peningkatan upah bagi tenaga kerja atau buruh Indonesia akan sangat kecil yaitu hanya mencapai 10 persen atau kurang, sedangkan berdasarkan data dari Bank Indonesia, rata-rata inflasi adalah 3,5 persen per tahun dengan rata rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pertahun.

"Hal ini tentunya akan merugikan para buruh dan tenaga kerja di Indonesia," katanya.

Selain besaran upah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, tambahnya, besaran upah yang ada juga tidak mencerminkan daerah masing-masing.

Selain itu, tambahnya, model perhitungan upah seperti ini memangkas aspirasi para buruh Indonesia untuk ikut menyuarakan opininya dalam proses ini, karena serikat buruh tidak dilibatkan dalam proses penghitungan besaran upah.

Untuk itu, ujar dia, penghitungan dan penetapan upah sebaiknya tidak dibuat tersentralisasi karena kondisi dan biaya hidup di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

Ia berpendapat bahwa wewenang penetapan besaran upah ini sebaiknya diberikan kembali kepada kepala daerah dan memberi kesempatan kepada serikat pekerja untuk terlibat dalam hal ini.

Pelibatan kepala derah dan serikat pekerja setempat diharapkan bisa memberikan cerminan besaran upah yang layak dengan kondisi di daerah tersebut.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) mengajukan tiga tuntuan yang terkait dengan kondisi kenaikan harga di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/7).

Berdasarkan keterangan siaran pers, presiden pekerja, Mirah Sumirat mengatakan tiga tuntutan itu adalah penurunan harga sembako, bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL), pencabutan PP 78/2015 yang mengakibatkan upah murah dan turunnya daya beli masyarakat, dan stop pemutusann hubungan kerja (PHK) massal, bertambahnya jumlah tenaga kerja asing (TKA), serta ciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,069.51 4,028.57
British Pound GBP 1.00 19,946.12 19,746.03
China Yuan CNY 1.00 2,205.21 2,183.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,268.00 15,116.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,849.44 10,739.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.25 1,927.84
Dolar Singapura SGD 1.00 11,081.43 10,967.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,573.47 17,397.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,672.84 3,632.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,569.14 13,432.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46