Portal Berita Ekonomi Rabu, 22 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:15 WIB. Qatar - Bahrain berhenti keluarkan visa bagi warga Qatar.
  • 00:00 WIB. Turki - Erdogan sapa para prajurit di tenggara Turki saat Idul Adha.
  • 23:59 WIB. Iran - Perusahaan minyak Perancis 'Total' mundur dari proyek gas Iran.
  • 23:59 WIB. Rusia - Inggris Serukan Eropa Tingkatkan Sanksi ke Rusia.
  • 23:59 WIB. Gempa Lombok - BNPB catat kerugian gempa Lombok Rp7,7 triliun.
  • 23:58 WIB. Afghanistan - Afghanistan: Serangan roket hantam zona diplomatik di Kabul.
  • 21:57 WIB. Satelit Merah Putih - Satelit Merah Putih milik Telkom tengah menjalani tes di orbit 108 derajat Bujur Timur.
  • 21:45 WIB. PGN - PGN membukukan pendapatan sebesar US$1,62 miliar, naik 14,98% dari tahun sebelumnya.
  • 19:26 WIB. BRI - Bank BRI yakin menyalurkan dana Rp22,68 triliun (tumbuh 14% sampai dengan 15% y-o-y).
  • 19:21 WIB. BNI - BNI mengejar target pendirian agen "laku pandai" mencapai 325 unit.
  • 19:20 WIB. BNI - Bank BNI menyasar UKM di perdesaan menjadi agen laku pandai (agen46).
  • 19:17 WIB. Rumah Kreatif BUMN - Rumah Kreatif BUMN (RKB) di Payakumbuh, Sumbar, membina sebanyak 3.900 UMKM.
  • 19:15 WIB. PELNI - PELNI telah mengangkut 12.000 wisatawan ke Karimunjawa sejak 2017 - Juli 2018.
  • 19:07 WIB. Pertamina - Pertamina menambah pasokan elpiji 3kg di Bali sebanyak 585 metrik ton saat Hari Raya Idul Adha.
  • 18:35 WIB. Jusuf Kalla - Masyarakat jangan sengaja merusak rumahnya dengan tujuan menambah bantuan yang diterima.

CIPS Ingin Upah Minimum Pekerja Ditentukan Pemda

Foto Berita CIPS Ingin Upah Minimum Pekerja Ditentukan Pemda
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan bahwa penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan lebih efektif kalau dilakukan oleh pemerintah daerah dibandingkan mengacu asumsi makro pemerintah pusat.

Peneliti CIPS Imelda Freddy di Jakarta, Jumat menyatakan asumsi makro sebagaimana tertuang dalam PP nomor 78 tahun 2015 dinilai tidak mencerminkan situasi nyata di lapangan.
Menurut dia, sejumlah poin yang dipermasalahkan antara lain terkait penggunaan asumsi makro dalam perhitungan upah tersebut hanya mendasarkan pada inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi (PDB).

Bila demikian, lanjutnya, maka peningkatan upah bagi tenaga kerja atau buruh Indonesia akan sangat kecil yaitu hanya mencapai 10 persen atau kurang, sedangkan berdasarkan data dari Bank Indonesia, rata-rata inflasi adalah 3,5 persen per tahun dengan rata rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pertahun.

"Hal ini tentunya akan merugikan para buruh dan tenaga kerja di Indonesia," katanya.

Selain besaran upah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, tambahnya, besaran upah yang ada juga tidak mencerminkan daerah masing-masing.

Selain itu, tambahnya, model perhitungan upah seperti ini memangkas aspirasi para buruh Indonesia untuk ikut menyuarakan opininya dalam proses ini, karena serikat buruh tidak dilibatkan dalam proses penghitungan besaran upah.

Untuk itu, ujar dia, penghitungan dan penetapan upah sebaiknya tidak dibuat tersentralisasi karena kondisi dan biaya hidup di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

Ia berpendapat bahwa wewenang penetapan besaran upah ini sebaiknya diberikan kembali kepada kepala daerah dan memberi kesempatan kepada serikat pekerja untuk terlibat dalam hal ini.

Pelibatan kepala derah dan serikat pekerja setempat diharapkan bisa memberikan cerminan besaran upah yang layak dengan kondisi di daerah tersebut.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) mengajukan tiga tuntuan yang terkait dengan kondisi kenaikan harga di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/7).

Berdasarkan keterangan siaran pers, presiden pekerja, Mirah Sumirat mengatakan tiga tuntutan itu adalah penurunan harga sembako, bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL), pencabutan PP 78/2015 yang mengakibatkan upah murah dan turunnya daya beli masyarakat, dan stop pemutusann hubungan kerja (PHK) massal, bertambahnya jumlah tenaga kerja asing (TKA), serta ciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5944.301 52.109 599
2 Agriculture 1614.738 25.794 20
3 Mining 1998.786 -15.550 46
4 Basic Industry and Chemicals 823.432 20.382 70
5 Miscellanous Industry 1273.081 9.488 45
6 Consumer Goods 2419.918 56.708 46
7 Cons., Property & Real Estate 443.209 3.925 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.366 -1.421 70
9 Finance 1061.408 1.105 91
10 Trade & Service 853.400 6.553 144
No Code Prev Close Change %
1 ANDI 424 530 106 25.00
2 PGLI 199 248 49 24.62
3 FILM 1,360 1,545 185 13.60
4 PSDN 256 290 34 13.28
5 APLI 91 103 12 13.19
6 IPCM 392 440 48 12.24
7 ERAA 2,590 2,890 300 11.58
8 HERO 905 1,000 95 10.50
9 RELI 260 286 26 10.00
10 NICK 130 143 13 10.00
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 103 87 -16 -15.53
2 LPIN 1,085 965 -120 -11.06
3 INCF 212 190 -22 -10.38
4 PYFA 189 170 -19 -10.05
5 PALM 398 360 -38 -9.55
6 GLOB 170 154 -16 -9.41
7 LMSH 655 600 -55 -8.40
8 TGKA 2,720 2,500 -220 -8.09
9 SIMA 139 128 -11 -7.91
10 PBSA 615 575 -40 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 TLKM 3,390 3,350 -40 -1.18
2 BBRI 3,180 3,150 -30 -0.94
3 FILM 1,360 1,545 185 13.60
4 PTBA 4,260 4,120 -140 -3.29
5 PGAS 1,860 1,930 70 3.76
6 TRAM 224 220 -4 -1.79
7 ERAA 2,590 2,890 300 11.58
8 TKIM 14,125 15,150 1,025 7.26
9 LPPS 108 106 -2 -1.85
10 ENRG 130 138 8 6.15