Portal Berita Ekonomi Selasa, 11 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:55 WIB. Investasi - Kembangkan kawasan perumahan, Keppel Land dan Metland tanda tangani kerja sama bernilai investasi Rp5 triliun.
  • 09:54 WIB. Perbankan - Bank Victoria resmikan kantor cabang baru di Panakkukang, Makasar.
  • 09:25 WIB. Rupiah - Nilai tukar rupiah makin melemah hingga tembus Rp14.614 per dolar AS. 
  • 09:03 WIB. IHSG - IHSG masih dibuka melemah 0,18% ke level 6.100,21 di awal perdagangan Selasa (11/12/2018). 
  • 08:41 WIB. Vivo - 2019, Vivo targetkan produksi lebih dari 800.000 unit per bulan.
  • 08:39 WIB. Australia - Australia akan awasi Google dan Facebook.
  • 08:25 WIB. Go-Jek - Go-Jek obral voucer Go-Deals di Harbolnas 2018.
  • 08:24 WIB. Realme - Realme belum mau bikin smartphone dengan kamera banyak.
  • 08:24 WIB. Grab - Fitur Chatting di aplikasi Grab sekarang bisa kirim foto dan suara.
  • 08:23 WIB. Realme - Smartphone selfie 25 MP Realme U1 resmi masuk Indonesia.
  • 08:23 WIB. Xiaomi - 2019, Xiaomi rilis Mi Mix 3 versi 5G dengan Snapdragon 855.
  • 08:18 WIB. Samsung - Samsung resmi rilis Galaxy A8s.
  • 06:36 WIB. Apple - Pengadilan China larang jual iPhone. 
  • 06:33 WIB. Google - Google percepat tutup Google+ pada April 2019.
  • 06:31 WIB. Facebook - Facebook rekrut para ahli dan periset Blockchain. 

DPRD: Honorer di Surabaya Diperlakukan Tidak Manusiawi

Foto Berita DPRD: Honorer di Surabaya Diperlakukan Tidak Manusiawi
Warta Ekonomi.co.id, Surabaya -

Pimpinan DPRD Kota Surabaya menemukan banyak tenaga kontrak (honorer) atau alih daya (outsourcing) di sejumlah instansi yang ada di ibu kota Provinsi Jawa Timur diperlakukan tidak manusiawi.

"Gaji yang diperoleh honorer ini kecil, jauh jika dibandingkan dengan aparatur sipil negara (ASN). Tapi beban kerja honorer jauh lebih besar dari pada ASN. Ini yang saya temukan di lapangan," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha kepada Antara di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, perlakuan tidak manusiawi tersebut di antaranya diperlihatkan dengan memberikan pekerjaan tambahan kepada honorer yang semestinya itu dilakukan ASN.

Atas beban kerja tersebut, lanjut dia, tidak jarang di antara para honorer tersebut terpaksa harus merelakan waktu istirahatnya untuk kerja lembur di kantor hingga tengah malam.

"Mereka bahkan diberi pekerjaan rumah, sementara para ASN dengan enaknya tidak diberi tugas itu. Tidak hanya itu, masih banyak perlakuan diskrimintaif terhadap honorer seperti halnya kegiatan out bound di sekolah yang sengsara honorer, tapi yang ASN enak-enakkan," katanya.

Hingga saat ini, lanjut dia, pihaknya sudah mendapat keluhan adanya perlakukan yang tidak manusiawi terhadap tenaga honorer di 10 kecamatan di Kota Surabaya di antaranya di Kecamatan Krembangan, Pakal, Bubutan dan Dukuh pakis.

Kebanyakan honorer itu, lanjut dia, bekerja di instansi kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit dan instansi pendidikan seperti sekolah-sekolah negeri maupun lembaga pendidikan lainnya.

"Ada beberapa honorer yang menemui saya langsung untuk mengutarakan apa yang dialami selama ini. Tapi mereka khawatir dan takut dipecat jika namanya dibeberkan," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Seharusnya, kata Masduki, Pemkot Surabaya membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak Juknis) apa yang seharusnya dikerjakan ASN dan apa yang mestinya dilakukan honorer.

Hal ini, lanjut dia, perlu dilakukan agar kepala instansi terkait dan ASN tidak semena-mena terhadap tenaga honorer. "Jangan menyengsarakan mereka. Apalagi hingga saat ini belum ada kepastian kapan mereka akan diangkat sebagai ASN," katanya.

Namun demikian, Masduki menilai perlakuan honorer yang ada di dinas atau kantor kecamatan dan kelurahan masih lebih baik, meskipun kadang-kadang masih ditemukan adanya diskriminasi. "Melalui komisi A, kami akan mengundang pihak-pihak terkait yang menangani masalah ini. Rencananya Senin depan akan kami laporkan," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Forum Komunikasi Honorer Kategori Dua Indonesia, Eko Mardiono sebelumnya mengatakan ada sekitar 2.200 pegawai honorer di Surabaya yang belum jelas nasibnya untuk bisa diangkat menjadi ASN karena pemerintah belum mengeluarkan regulasi rekrutmen ASN khusus K2.

Tentunya, lanjut dia, kondisi membuat ribuan K2 harap-harap cemas karena sebentar lagi pemerintah pusat akan membuka rekrutmen ASN. Sedangkan UU ASN hanya memungkinkan K2 yang berusia di bawah 35 tahun yang bisa ikut seleksi calon ASN.

"Kami terus mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasib K2 agar bisa diterima sebagai ASN," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya, Mia Santi Dewi, mengatakan sekarang Pemkot Surabaya mengalami kekurangan ASN sekitar 1917 orang, sejak adanya moratorium CPNS 3 tahun lalu.

"Ini karena banyak ASN yang pensiun. Sedangkan penggantinya tidak karena belum ada rekrutmen ASN yang baru," ujarnya.

Menurut Mia, dengan rencana pemerintah membuka rekrutmen ASN, pihaknya mengajukan ke Menpan RB sebanyak 513 orang, namun sampai sekarang belum ada jawaban berapa kuota Surabaya yang disetujui.

Terkait nasib K2, Mia mengatakan hingga kini pihaknya belum ada kabar dari pemerintah pusat apakah ada jalur khusus untuk K2. "Sekarang ini masih ada sekitar 2.000 K2 di Pemkot Surabaya," katanya.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6111.360 -14.996 620
2 Agriculture 1498.070 5.905 20
3 Mining 1737.944 -0.464 47
4 Basic Industry and Chemicals 843.964 1.637 71
5 Miscellanous Industry 1377.909 -12.076 45
6 Consumer Goods 2503.452 -5.828 49
7 Cons., Property & Real Estate 448.927 -0.797 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.764 -1.013 71
9 Finance 1163.047 -4.982 91
10 Trade & Service 790.568 -1.203 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 165 280 115 69.70
2 URBN 1,200 1,800 600 50.00
3 PTSN 645 805 160 24.81
4 MDIA 126 153 27 21.43
5 YULE 173 208 35 20.23
6 PJAA 1,125 1,350 225 20.00
7 MERK 5,400 6,475 1,075 19.91
8 YPAS 625 725 100 16.00
9 SHID 3,500 4,000 500 14.29
10 KPAS 442 505 63 14.25
No Code Prev Close Change %
1 DEAL 525 394 -131 -24.95
2 NUSA 210 158 -52 -24.76
3 HERO 920 770 -150 -16.30
4 AKSI 332 280 -52 -15.66
5 FORU 120 103 -17 -14.17
6 ETWA 85 73 -12 -14.12
7 LMAS 64 55 -9 -14.06
8 SIPD 1,100 960 -140 -12.73
9 PNSE 740 650 -90 -12.16
10 HDTX 150 132 -18 -12.00
No Code Prev Close Change %
1 KPAS 442 505 63 14.25
2 RIMO 163 186 23 14.11
3 TLKM 3,670 3,680 10 0.27
4 NUSA 210 158 -52 -24.76
5 WSKT 1,845 1,845 0 0.00
6 BBRI 3,620 3,610 -10 -0.28
7 PTBA 3,990 4,020 30 0.75
8 ASII 8,225 8,150 -75 -0.91
9 ADRO 1,300 1,310 10 0.77
10 ITMG 20,425 19,800 -625 -3.06