Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup merah 0,24% di akhir sesi I.
  • 11:50 WIB. BRI - BRI menghadirkan Agen BRILink untuk menggaet calon nasabah unbanked tahun ini.
  • 10:29 WIB. China - China berkomitmen tidak akan menggunakan nuklir untuk ancam negara bebas nuklir atau area bebas nuklir
  • 10:27 WIB. Nuklir - China tidak akan terlibat dalam perlombaan senjata nuklir dengan negara lain
  • 08:55 WIB. IHSG - IHSG dibuka hijau 0,15% di awal sesi I.
  • 08:30 WIB. Otomotif - GM mempercepat penggantian produknya di China untuk mendongkrak penjualannya
  • 08:28 WIB. Uni Eropa - Kinerja ekspor terbaik UE: daging babi, minuman, wine, dan makanan bayi
  • 08:24 WIB. Eletronik - China catatkan pendapatan manufaktur elektronik dan software tahun 2018 lebih dari US$2,3 triliun
  • 08:19 WIB. Cryptocurrency - CipherTrace:US$1,2 miliar lenyap di cryptocurrency dari Januari-Maret
  • 07:50 WIB. Apple - Apple Inc dikabarkan akan membeli  divisi chip untuk modem smartphone punya Intel Corp
  • 06:19 WIB. SMGR - Semen Indonesia mendapatkan dana Rp9,35 triliun melalui pinjaman sindikasi.
  • 16:28 WIB. Tekno - Rudiantara tegaskan Traveloka dan Tokopedia bukan penyelenggara umrah.

DPRD: Honorer di Surabaya Diperlakukan Tidak Manusiawi

DPRD: Honorer di Surabaya Diperlakukan Tidak Manusiawi - Warta Ekonomi
WE Online, Surabaya -

Pimpinan DPRD Kota Surabaya menemukan banyak tenaga kontrak (honorer) atau alih daya (outsourcing) di sejumlah instansi yang ada di ibu kota Provinsi Jawa Timur diperlakukan tidak manusiawi.

"Gaji yang diperoleh honorer ini kecil, jauh jika dibandingkan dengan aparatur sipil negara (ASN). Tapi beban kerja honorer jauh lebih besar dari pada ASN. Ini yang saya temukan di lapangan," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha kepada Antara di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, perlakuan tidak manusiawi tersebut di antaranya diperlihatkan dengan memberikan pekerjaan tambahan kepada honorer yang semestinya itu dilakukan ASN.

Atas beban kerja tersebut, lanjut dia, tidak jarang di antara para honorer tersebut terpaksa harus merelakan waktu istirahatnya untuk kerja lembur di kantor hingga tengah malam.

"Mereka bahkan diberi pekerjaan rumah, sementara para ASN dengan enaknya tidak diberi tugas itu. Tidak hanya itu, masih banyak perlakuan diskrimintaif terhadap honorer seperti halnya kegiatan out bound di sekolah yang sengsara honorer, tapi yang ASN enak-enakkan," katanya.

Hingga saat ini, lanjut dia, pihaknya sudah mendapat keluhan adanya perlakukan yang tidak manusiawi terhadap tenaga honorer di 10 kecamatan di Kota Surabaya di antaranya di Kecamatan Krembangan, Pakal, Bubutan dan Dukuh pakis.

Kebanyakan honorer itu, lanjut dia, bekerja di instansi kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit dan instansi pendidikan seperti sekolah-sekolah negeri maupun lembaga pendidikan lainnya.

"Ada beberapa honorer yang menemui saya langsung untuk mengutarakan apa yang dialami selama ini. Tapi mereka khawatir dan takut dipecat jika namanya dibeberkan," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Seharusnya, kata Masduki, Pemkot Surabaya membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak Juknis) apa yang seharusnya dikerjakan ASN dan apa yang mestinya dilakukan honorer.

Hal ini, lanjut dia, perlu dilakukan agar kepala instansi terkait dan ASN tidak semena-mena terhadap tenaga honorer. "Jangan menyengsarakan mereka. Apalagi hingga saat ini belum ada kepastian kapan mereka akan diangkat sebagai ASN," katanya.

Namun demikian, Masduki menilai perlakuan honorer yang ada di dinas atau kantor kecamatan dan kelurahan masih lebih baik, meskipun kadang-kadang masih ditemukan adanya diskriminasi. "Melalui komisi A, kami akan mengundang pihak-pihak terkait yang menangani masalah ini. Rencananya Senin depan akan kami laporkan," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Forum Komunikasi Honorer Kategori Dua Indonesia, Eko Mardiono sebelumnya mengatakan ada sekitar 2.200 pegawai honorer di Surabaya yang belum jelas nasibnya untuk bisa diangkat menjadi ASN karena pemerintah belum mengeluarkan regulasi rekrutmen ASN khusus K2.

Tentunya, lanjut dia, kondisi membuat ribuan K2 harap-harap cemas karena sebentar lagi pemerintah pusat akan membuka rekrutmen ASN. Sedangkan UU ASN hanya memungkinkan K2 yang berusia di bawah 35 tahun yang bisa ikut seleksi calon ASN.

"Kami terus mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasib K2 agar bisa diterima sebagai ASN," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya, Mia Santi Dewi, mengatakan sekarang Pemkot Surabaya mengalami kekurangan ASN sekitar 1917 orang, sejak adanya moratorium CPNS 3 tahun lalu.

"Ini karena banyak ASN yang pensiun. Sedangkan penggantinya tidak karena belum ada rekrutmen ASN yang baru," ujarnya.

Menurut Mia, dengan rencana pemerintah membuka rekrutmen ASN, pihaknya mengajukan ke Menpan RB sebanyak 513 orang, namun sampai sekarang belum ada jawaban berapa kuota Surabaya yang disetujui.

Terkait nasib K2, Mia mengatakan hingga kini pihaknya belum ada kabar dari pemerintah pusat apakah ada jalur khusus untuk K2. "Sekarang ini masih ada sekitar 2.000 K2 di Pemkot Surabaya," katanya.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,744.00 3,706.58
British Pound GBP 1.00 17,507.41 17,325.92
China Yuan CNY 1.00 2,040.60 2,020.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,043.00 13,903.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,869.42 9,768.25
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,797.94 1,779.83
Dolar Singapura SGD 1.00 10,310.57 10,204.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,729.56 15,567.19
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,411.81 3,375.33
Yen Jepang JPY 100.00 13,000.37 12,867.19

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67