Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:21 WIB. Wamena - Pemerintah alokasikan Rp35 miliar untuk mengatasi krisis air bersih di Wamena. 
  • 21:13 WIB. OJK - OJK akan terbitkan aturan equity crowdfunding, layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. 
  • 20:48 WIB. Bekasi - Turbulensi keuangan daerah sebabkan tunggakan honor 3.800 guru honorer di Disdik Bekasi. 
  • 20:46 WIB. Bekasi - 3.800 guru honorer di lingkup Disdik Bekasi terima distribusi tunggakan honor Rp3,8 juta per bulan.
  • 20:01 WIB. Finansial - BI Surakarta dan BPR tanda tangani nota kesepahaman  pelayanan uang baru. 
  • 19:33 WIB. Banda - Gempa 5,4 Skala Richter mengguncang Banda, Sabtu pukul 18.47 WIT. 
  • 19:24 WIB. Transportasi - Kemenhub siapkan dana Rp400 miliar untuk subsidi pelayaran rakyat. 
  • 19:22 WIB. Bekasi - Rahmat Effendi ajak Menteri LHK dan Menteri PUPR untuk atas pencemaran Kali Bekasi.
  • 18:42 WIB. Palu - Susi Pudjiastuti memperpanjang penyelenggaraan charity sale untuk Palu sampai 24/10/2018. 
  • 18:42 WIB. Pasar - Harga cabai di Gorontalo turun dari Rp50 ribu menjadi Rp40 per kilo gram.
  • 18:42 WIB. Narkoba - Bareskrim Polri: Penyelundupan sabu per minggu ketiga Oktober mencapai 869 kasus.
  • 18:41 WIB. Narkoba - Bareskrim Polri sebut Dumai dan Bengkalis sebagai jalur baru penyelundupan sabu dari Narkoba. 
  • 18:41 WIB. Pemilu -  Bawaslu Papua ungkap temukan data 1.016.758 pemilih ganda.
  • 18:40 WIB. Golkar - Airlangga: Golkar akan berjuang menjadi partai yang kuasai Jawa Barat.
  • 18:39 WIB. Pilpres - Jokowi-Ma'ruf dijanjikan menang oleh tim Blusukan Jokowi di Medan. 

Aktivitas Perikanan Tangkap di Indonesia Meningkat, KKP Bimbing Pengusaha Perikanan

Foto Berita Aktivitas Perikanan Tangkap di Indonesia Meningkat, KKP Bimbing Pengusaha Perikanan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu benar-benar membimbing pengusaha perikanan agar dapat lancar dan mampu memenuhi berbagai persyaratan sertifikasi yang diperlukan untuk mengekspor ke AS dan Uni Eropa.

"Pembinaan oleh pemerintah sangat penting," kata Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo), Moh Abdi Suhufan, Minggu (5/8/2018).

Menurut Abdi Suhufan, KKP mesti melakukan pendampingan yang intensif seperti kepada kelompok nelayan tuna agar cara tangkap dan pemrosesan tidak merusak mutu ikan tuna.

Apalagi, ia mengingatkan produsen perikanan yang berorientasi ekspor mesti mematuhi dan memenuhi syarat negara tujuan ekspor.

"Kalau dari sisi regulasi atau perjanjian, instrumennya sudah cukup tersedia. Misalnya 'Catch Certificate' atau Sertifikat Hasil Tangkapan yang merupakan persyaratan yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap negara-negara yang ingin memasarkan produk perikanan ke wilayahnya. Aturan itu melengkapi aturan 'Health Certificate' atau Sertifikan Kesehatan," katanya.

Abdi berpendapat bahwa permasalahannya saat ini adalah bagaimana pelaku usaha perikanan nasional mau dan sanggup mengikuti berbagai persyaratan ekspor tersebut.

Sebelumnya, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar menyatakan bahwa beberapa tahun terakhir, minat aktivitas perikanan tangkap di Indonesia meningkat.

"Akan tetapi, masih banyak praktik pelanggaran yang menunjukkan rendahnya kepatuhan dan tanggung jawab pelaku industri perikanan," kata Zulficar.

Hal itu, ujar dia, berdampak kepada tata kelola perikanan yang berkelanjutan serta menimbulkan kerugian negara yang besar, antara lain melalui mark down puluhan ribu kapal, praktik pinjam meminjam izin, pemalsuan dokumen perizinan.

Selain itu, lanjutnya, ditemukan pula modus seperti ketidakpatuhan/rekayasa pelaporan hasil perikanan, ketidakpatuhan perpajakan (termasuk pelaporan omzet usaha), penyamaran dengan menggunakan modal asing dalam usaha penangkapan ikan.

"Sebagai tindak lanjut, KKP sedang mengembangkan kebijakan terkait pengawasan kepatuhan izin perikanan tangkap yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi serta mengatasi permasalahan pelanggaran hukum pada usaha perikanan," paparnya.

Sementara itu, pengamat perikanan dan Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan penerapan sistem pelayanan terpadu ("online single submission"/OSS) selaras dengan usulan perlunya perbaikan sistem perizinan usaha sektor kelautan dan perikanan.

Menurut Abdul Halim, penerapan perizinan yang telah digital tersebut selayaknya tinggal dieksekusi dan disambungkan dengan beragam sentra produksi perikanan yang terdapat di dalam negeri.

Dengan demikian, lanjutnya, maka sistem perizinan untuk sektor perikanan juga tidak sentralistik di KKP sehingga masyarakat juga bisa terlibat langsung dalam memantau dan memberikan masukan atau perbaikan.

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/KKP

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46