Portal Berita Ekonomi Selasa, 20 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:29 WIB. Startup - Alpha JWC Ventures menginjeksi dana serie A ke startup periklanan digital Target Media Nusantara.
  • 20:26 WIB. Liga 1 - Persija Jakarta 3 vs 0 Persela Lamongan
  • 05:54 WIB. UEFA Nations League - Denmark 0 vs 0 Republik Irlandia

Data Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Sulsel Segera Diverifikasi

Foto Berita Data Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Sulsel Segera Diverifikasi
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Pemerintah Provinsi Sulsel segera melakukan verifikasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal tersebut mendesak dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi kesimpangsiuran atau perbedaan data antara Pemprov Sulsel dan BPJS Kesehatan. 

"Kalau ada perbedaan data memang harus disinkronkan. Memang karena sering sekali laporan itu, yang masuk ke Pemprov dilaporkan secara parsial sehingga belum dikonsolidasikan dan yang masuk ke Pemprov itu kita verifikasi," kata Sumarsono, di Makassar. 

Data peserta BPJS untuk kategori PBI diketahui berbeda antara Pemprov Sulsel dengan BPJS Kesehatan. Hal tersebut terungkap saat rapat antara Komisi E DPRD Sulsel dengan BPJS Kesehatan, belum lama ini. Selisihnya pun cukup signifikan. 

Berdasarkan data pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tercatat 1,7 juta jiwa penduduk Sulsel yang ditanggung anggaran BPJS Kesehatan alias masuk kategori peserta PBI. Namun, data BPJS Kesehatan merilis jumlah peserta PBI mencapai 2,2 juta jiwa. 

Menurut Sumarsono, perbedaan data peserta PBI untuk BPJS Kesehatan bisa saja disebabkan adanya data yang dikeluarkan yang belum diverifikasi. Jika memang terjadi hal tersebut, pihaknya akan segera melakukan verifikasi dengan koordinasi dengan BPJS Kesehatan. 

"Kita akan melakukan verifikasi dengan konkrit jangan sampai ada data bodong. Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga dibanyakin," paparnya.

Sumarsono menekankan pentingnya verfikasi dan sinkronisasi untuk satu data. Toh, pemerintah hanya akan membayar seluruh jaminan kesehatan masyarakat yang memang benar-benar sudah terverifikasi. "Butuh satu data, pemerintah akan membayar semua jaminan itu apabila ada satu data, yang sudah terverifikasi," tutupnya. 

Tag: BPJS Kesehatan

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Sep
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Oct
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading

Selasa, 20/11/2018 17:39 WIB

Kelangkaan Semen Masih Terjadi di Palu

Selasa, 20/11/2018 14:24 WIB

Mitsubishi Akan Copot Carlos Ghosn

Selasa, 20/11/2018 13:49 WIB

Xiaomi Ambil Alih Bisnis Smartphone Meitu

Selasa, 20/11/2018 08:44 WIB

Bos Besar Nissan Ditangkap Otoritas Jepang

Selasa, 20/11/2018 06:27 WIB

Malaysia Jadi Gerbang Masuk Bawang Ilegal

Selasa, 20/11/2018 00:15 WIB

Relaksasi DNI Bakal Gaet Investasi Asing