Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Memanas! Nasdem dan Gerindra 'Perang', Ini Pembahasannya

Memanas! Nasdem dan Gerindra 'Perang', Ini Pembahasannya Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Beberapa hari lalu  Sekjen NasDem, Johnny G Plate, menyinggung rekomendasi Dewan Kehormatan Militer tentang pemecatan Prabowo Subianto dari TNI pada Mei 1998 silam. Atas pernyataan itu sejumlah kader Partai Gerindra pun angkat bicara. 

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, menjelaskan tidak ada namanya Dewan Kehormatan Militer. Menurutnya yang ada ialah Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Berdasarkan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor 838/1995 tentang DKP, Panglima ABRI tidak punya wewenang membuat DKP untuk perwira tinggi. Sehingga pemecatan Prabowo hanya melalui surat rekomendasi DKP.

"Johnny salah bicara soal Dewan Kehormatan Militer," katanya di Jakarta, Senin (6/8/2018).

Ia menambahkan, pemberhentian Prabowo dari ABRI bukan dikarenakan adanya tindakan melanggar hukum. Namun DKP yang dibentuk Wiranto, saat itu menjabat Panglima ABRI, melebihi wewenang sebagai Pangab demi ambisi pribadi untuk menyingkirkan Prabowo Subianto,

"Panglima ABRI hanya mempunyai modal membuat DKP untuk perwira menengah. Lalu dalam DKP itu disebutkan minimal tiga orang harus berpangkat lebih tinggi dari terperiksa. Faktanya dalam DKP Prabowo hanya satu yang lebih tinggi, yaitu KSAD Jenderal Subagyo," terangnya.

Untuk itu, dirinya meminta Sekjen NasDem tidak asal bicara apabila tidak mengetahui sejarah. 

Perlu diketahui, Johnny menanggapi pernyataan Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat (PD), Ferdinand Hutahaean, yang menyayangkan pernyataan 'berani jika diajak berantem' dari Jokowi kepada relawannya. PD meminta Jokowi tidak berlaku seperti provokator.

Atas pernyatan itu, Jhonny menyebut tudingan kekerasan yang dilontarkan Demokrat mengingatkan dirinya pada peristiwa Reformasi '98. Dia menyinggung rekomendasi dewan kehormatan militer saat itu.

"Ini membangun memori masyarakat bahwa tanda-tanda kekerasan dulu itu ada. Kita tahu peristiwa kekerasan 98, rekomendasi dewan kehormatan militer," ujarnya.

Sehingga ia menilai PD gagal paham dengan pesanJokowi kepada relawannya. 

"Jokowi justru berpesan agar Pemilu 2019 dipenuhi kegembiraan," imbuhnya.

 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim

Bagikan Artikel: