BNPB: 21 Ton Logistik Diterbangkan ke Lombok

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB) menyebut sebanyak 21 ton logistik dan peralatan untuk penanganan korban gempa 7 Skala Richter (SR) di Nusa Tenggara Barat (NTB), diterbangkan dengan pesawat kargo khusus.

"Hari ini sebanyak 21 ton logistik dan peralatan termasuk alat komunikasi untuk penanganan gempa diterbangkan dengan pesawat kargo khusus, bersama relawan, Basarnas, tim TNI/Polri," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/8/2018).

Hingga saat ini, Sutopo mengatakan memang masih kekurangan tenaga media, obat-obatan, makanan untuk balita, tenda pengungsian bersama maupun tenda pengungsian keluarga,makanan siap saji mengingat pengungsi mencapai puluhan ribu orang.

Sebagian mereka mengungsi di halaman rumah sambil mengawasi harta mereka. Jadi silahkan jika ingin memberikan bantuan untuk berkoordinasi dengan BPBD setempat atau posko atau lembaga penanganan bencana, sehingga bantuan terdaftra dan dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan, lanjutnya.

Fokus tim gabungan penanggulangan bencana saat ini ia mengatakan mengevakuasi, melakukan pencarian, serta penyelamatan.

TNI, menurut Sutopo, mengerahkan peralatan dan dua batalyon kesehatan yang diterbangkan dari Malang dan Halim Perdanakusuma. Selain itu, KRI Dr Soeharso juga telah diberangkatkan menuju Lombok dari Surabaya.

"Basarnas juga menambah personel operasi SAR, dan Kementerian Pariwisata mengaktivasi tim krisis center. Sedangkan PT PLN Persero mencoba mengaktifkan listrik karena sebagian besar masih padam," lanjutnya.

Sesuai arahan Gubernur NTB, Sutopo mengatakan semua sekolah di NTB diliburkan guna mengantisipasi korban tertimpa bangunan, mengingat banyak bangunan rawan roboh pascagempa 7 SR yang terjadi pada Minggu (6/8),pukul 18:46:35 WIB, berpusat pada kedalaman 15 kilometer dan berlokasi pada 8.37 Lintang Selatan dan 116.48 Bujur Timur.

Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan masa tanggap darurat hingga 11 Agustus 2018.