Portal Berita Ekonomi Selasa, 16 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:59 WIB. Microsoft - Pendiri Microsoft, Paul Allen meninggal dunia.
  • 07:57 WIB. Google - Google kembangkan kecerdasan buatan deteksi kanker.
  • 06:15 WIB. UEFA Nations League - Luksemburg 3 vs 0 San Marino
  • 06:14 WIB. Meizu - Meizu rilis ponsel Rp1 juta hingga Rp8 juta.
  • 06:10 WIB. UEFA Nations League - Belarusia 0 vs 0 Moldova
  • 06:07 WIB. UEFA Nations League - Finlandia 2 vs 0 Yunani
  • 06:04 WIB. UEFA Nations League - Estonia 3 vs 3 Hungaria
  • 05:55 WIB. Jamal Khashoggi - Kasus wartawan Saudi yang hilang menciptakan kekhawatiran besar di pasar minyak.
  • 05:53 WIB. Minyak - Minyak mentah AS naik 44 sen, menetap di $71,78 per barel, di tengah ketegangan Saudi.
  • 05:53 WIB. Saudi - Raja Saudi memerintahkan penyelidikan dalam kasus Khashoggi.
  • 05:52 WIB. United States - Defisit anggaran Amerika melonjak 17% karena lonjakan belanja.
  • 05:52 WIB. Riyadh - Arab Saudi tetap mengadakan forum investasi meskipun para pembicara utama menarik diri.
  • 05:51 WIB. Korea Utara - Perancis siap membantu Korea Utara untuk upaya denuklirisasi.
  • 05:50 WIB. JP Morgan - JP Morgan dan Ford membatalkan rencana untuk hadir dalam acara investor oleh Saudi.
  • 05:50 WIB. Bahrain - Bahrain lakukan boikot terhadap Uber karena menolak hadir dalam konferensi investor di Riyadh.

Risalah Amandemen UUD Jelas Batasi Presiden dan Wakil Presiden

Foto Berita Risalah Amandemen UUD Jelas Batasi Presiden dan Wakil Presiden
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menekankan risalah amandemen pasal 7 UUD 1945 secara jelas membatasi masa jabatan Presiden/Wapres sebanyak dua periode baik berturut-turut maupun tidak.

"Kalau dilihat dalam risalah amandemen pasal 7 UUD 1945 sebetulnya sudah tuntas. Dalam risalah itu ada perdebatan masa jabatan Presiden/Wapres, tapi keputusan panitia adhoc waktu itu jelas dibatasi dua periode mau berturut-turut maupun tidak," jelas peneliti Perludem, Fadil Ramadhanil, pada diskusi publik bertajuk Ujian Konstitusional Jabatan Wapres yang diselenggarakan lembaga Persatuan Pergerakan di Jakarta, Senin (6/8/2018)

Fadil menegaskan jika mengacu pada risalah itu maka dalam konteks saat ini Wapres Jusuf Kalla hanya dapat kembali maju sebagai Presiden karena yang bersangkutan sudah menjabat sebagai wapres selama dua periode.

"Kalau wapres sudah dua kali masa jabatan, mau naik jadi presiden boleh silakan saja," ujar dia.

Fadil mengatakan MK harus mengambil keputusan yang tegas terkait masa jabatan Presiden/Wapres ini. Jika putusan yang diambil salah, maka akan menimbulkan kegaduhan luar biasa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

"Kalau mau ditafsirkan masa jabatan Wapres bisa lebih dari dua periode selama tidak berturut-turut maka akan berdampak luar biasa ke kehidupan ketatanegaraan kita. Sebab Presiden, hakim konstitusi, pejabat negara, juga dibatasi dua kali. Dengan logika ini semua akan merasa boleh lebih dari dua periode selama tidak berturut-turut, sehingga timbul kegaduhan dan kekacauan," kata dia.

Sebelumnya Partai Perindo mengajukan uji materi pasal 169 UU Pemilu yang mengatur pembatasan masa jabatan Presiden/Wapres. Menurut Perindo pasal itu tidak sesuai pasal 7 UUD 1945.

Permohonan uji materi itu dilakukan agar Wapres JK, yang sudah menjabat dua periode secara tidak berturut-turut, dapat kembali mendampingi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Tag: pemilu presiden

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Wakil Presiden

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,071.78 4,031.14
British Pound GBP 1.00 20,215.95 20,005.65
China Yuan CNY 1.00 2,209.20 2,187.21
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,270.00 15,118.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,875.29 10,764.02
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,948.90 1,929.37
Dolar Singapura SGD 1.00 11,118.39 11,003.71
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,722.36 17,544.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,677.75 3,637.63
Yen Jepang JPY 100.00 13,605.99 13,469.35

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5727.256 -29.234 610
2 Agriculture 1509.830 -12.368 20
3 Mining 1893.607 -32.593 47
4 Basic Industry and Chemicals 722.721 -27.621 70
5 Miscellanous Industry 1188.324 -0.762 45
6 Consumer Goods 2415.354 -13.287 49
7 Cons., Property & Real Estate 400.482 -4.050 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.524 -8.265 70
9 Finance 1048.064 10.116 91
10 Trade & Service 788.569 -6.051 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 785 970 185 23.57
2 RBMS 144 174 30 20.83
3 SMCB 1,570 1,850 280 17.83
4 APEX 1,510 1,760 250 16.56
5 VRNA 109 127 18 16.51
6 MFMI 680 770 90 13.24
7 GMFI 272 304 32 11.76
8 TMPO 126 140 14 11.11
9 SONA 4,950 5,500 550 11.11
10 TIRA 138 153 15 10.87
No Code Prev Close Change %
1 INKP 14,300 11,700 -2,600 -18.18
2 PANI 248 210 -38 -15.32
3 ASJT 392 332 -60 -15.31
4 LPCK 1,625 1,385 -240 -14.77
5 DIGI 930 805 -125 -13.44
6 TKIM 11,600 10,050 -1,550 -13.36
7 KONI 238 210 -28 -11.76
8 AKPI 930 825 -105 -11.29
9 MLPT 890 790 -100 -11.24
10 LPIN 1,005 900 -105 -10.45
No Code Prev Close Change %
1 SKRN 1,310 1,185 -125 -9.54
2 TKIM 11,600 10,050 -1,550 -13.36
3 INKP 14,300 11,700 -2,600 -18.18
4 SMCB 1,570 1,850 280 17.83
5 RBMS 144 174 30 20.83
6 PGAS 2,120 2,040 -80 -3.77
7 KPIG 131 133 2 1.53
8 MNCN 755 745 -10 -1.32
9 BBRI 2,950 3,000 50 1.69
10 TLKM 3,680 3,660 -20 -0.54