Portal Berita Ekonomi Rabu, 22 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:15 WIB. Qatar - Bahrain berhenti keluarkan visa bagi warga Qatar.
  • 00:00 WIB. Turki - Erdogan sapa para prajurit di tenggara Turki saat Idul Adha.
  • 23:59 WIB. Iran - Perusahaan minyak Perancis 'Total' mundur dari proyek gas Iran.
  • 23:59 WIB. Rusia - Inggris Serukan Eropa Tingkatkan Sanksi ke Rusia.
  • 23:59 WIB. Gempa Lombok - BNPB catat kerugian gempa Lombok Rp7,7 triliun.
  • 23:58 WIB. Afghanistan - Afghanistan: Serangan roket hantam zona diplomatik di Kabul.
  • 21:57 WIB. Satelit Merah Putih - Satelit Merah Putih milik Telkom tengah menjalani tes di orbit 108 derajat Bujur Timur.
  • 21:45 WIB. PGN - PGN membukukan pendapatan sebesar US$1,62 miliar, naik 14,98% dari tahun sebelumnya.
  • 19:26 WIB. BRI - Bank BRI yakin menyalurkan dana Rp22,68 triliun (tumbuh 14% sampai dengan 15% y-o-y).
  • 19:21 WIB. BNI - BNI mengejar target pendirian agen "laku pandai" mencapai 325 unit.
  • 19:20 WIB. BNI - Bank BNI menyasar UKM di perdesaan menjadi agen laku pandai (agen46).
  • 19:17 WIB. Rumah Kreatif BUMN - Rumah Kreatif BUMN (RKB) di Payakumbuh, Sumbar, membina sebanyak 3.900 UMKM.
  • 19:15 WIB. PELNI - PELNI telah mengangkut 12.000 wisatawan ke Karimunjawa sejak 2017 - Juli 2018.
  • 19:07 WIB. Pertamina - Pertamina menambah pasokan elpiji 3kg di Bali sebanyak 585 metrik ton saat Hari Raya Idul Adha.
  • 18:35 WIB. Jusuf Kalla - Masyarakat jangan sengaja merusak rumahnya dengan tujuan menambah bantuan yang diterima.

Risalah Amandemen UUD Jelas Batasi Presiden dan Wakil Presiden

Foto Berita Risalah Amandemen UUD Jelas Batasi Presiden dan Wakil Presiden
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menekankan risalah amandemen pasal 7 UUD 1945 secara jelas membatasi masa jabatan Presiden/Wapres sebanyak dua periode baik berturut-turut maupun tidak.

"Kalau dilihat dalam risalah amandemen pasal 7 UUD 1945 sebetulnya sudah tuntas. Dalam risalah itu ada perdebatan masa jabatan Presiden/Wapres, tapi keputusan panitia adhoc waktu itu jelas dibatasi dua periode mau berturut-turut maupun tidak," jelas peneliti Perludem, Fadil Ramadhanil, pada diskusi publik bertajuk Ujian Konstitusional Jabatan Wapres yang diselenggarakan lembaga Persatuan Pergerakan di Jakarta, Senin (6/8/2018)

Fadil menegaskan jika mengacu pada risalah itu maka dalam konteks saat ini Wapres Jusuf Kalla hanya dapat kembali maju sebagai Presiden karena yang bersangkutan sudah menjabat sebagai wapres selama dua periode.

"Kalau wapres sudah dua kali masa jabatan, mau naik jadi presiden boleh silakan saja," ujar dia.

Fadil mengatakan MK harus mengambil keputusan yang tegas terkait masa jabatan Presiden/Wapres ini. Jika putusan yang diambil salah, maka akan menimbulkan kegaduhan luar biasa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

"Kalau mau ditafsirkan masa jabatan Wapres bisa lebih dari dua periode selama tidak berturut-turut maka akan berdampak luar biasa ke kehidupan ketatanegaraan kita. Sebab Presiden, hakim konstitusi, pejabat negara, juga dibatasi dua kali. Dengan logika ini semua akan merasa boleh lebih dari dua periode selama tidak berturut-turut, sehingga timbul kegaduhan dan kekacauan," kata dia.

Sebelumnya Partai Perindo mengajukan uji materi pasal 169 UU Pemilu yang mengatur pembatasan masa jabatan Presiden/Wapres. Menurut Perindo pasal itu tidak sesuai pasal 7 UUD 1945.

Permohonan uji materi itu dilakukan agar Wapres JK, yang sudah menjabat dua periode secara tidak berturut-turut, dapat kembali mendampingi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Tag: pemilu presiden

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Wakil Presiden

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5944.301 52.109 599
2 Agriculture 1614.738 25.794 20
3 Mining 1998.786 -15.550 46
4 Basic Industry and Chemicals 823.432 20.382 70
5 Miscellanous Industry 1273.081 9.488 45
6 Consumer Goods 2419.918 56.708 46
7 Cons., Property & Real Estate 443.209 3.925 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.366 -1.421 70
9 Finance 1061.408 1.105 91
10 Trade & Service 853.400 6.553 144
No Code Prev Close Change %
1 ANDI 424 530 106 25.00
2 PGLI 199 248 49 24.62
3 FILM 1,360 1,545 185 13.60
4 PSDN 256 290 34 13.28
5 APLI 91 103 12 13.19
6 IPCM 392 440 48 12.24
7 ERAA 2,590 2,890 300 11.58
8 HERO 905 1,000 95 10.50
9 RELI 260 286 26 10.00
10 NICK 130 143 13 10.00
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 103 87 -16 -15.53
2 LPIN 1,085 965 -120 -11.06
3 INCF 212 190 -22 -10.38
4 PYFA 189 170 -19 -10.05
5 PALM 398 360 -38 -9.55
6 GLOB 170 154 -16 -9.41
7 LMSH 655 600 -55 -8.40
8 TGKA 2,720 2,500 -220 -8.09
9 SIMA 139 128 -11 -7.91
10 PBSA 615 575 -40 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 TLKM 3,390 3,350 -40 -1.18
2 BBRI 3,180 3,150 -30 -0.94
3 FILM 1,360 1,545 185 13.60
4 PTBA 4,260 4,120 -140 -3.29
5 PGAS 1,860 1,930 70 3.76
6 TRAM 224 220 -4 -1.79
7 ERAA 2,590 2,890 300 11.58
8 TKIM 14,125 15,150 1,025 7.26
9 LPPS 108 106 -2 -1.85
10 ENRG 130 138 8 6.15