Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:29 WIB. China - China berkomitmen tidak akan menggunakan nuklir untuk ancam negara bebas nuklir atau area bebas nuklir
  • 10:27 WIB. Nuklir - China tidak akan terlibat dalam perlombaan senjata nuklir dengan negara lain
  • 08:55 WIB. IHSG - IHSG dibuka hijau 0,15% di awal sesi I.
  • 08:30 WIB. Otomotif - GM mempercepat penggantian produknya di China untuk mendongkrak penjualannya
  • 08:28 WIB. Uni Eropa - Kinerja ekspor terbaik UE: daging babi, minuman, wine, dan makanan bayi
  • 08:24 WIB. Eletronik - China catatkan pendapatan manufaktur elektronik dan software tahun 2018 lebih dari US$2,3 triliun
  • 08:19 WIB. Cryptocurrency - CipherTrace:US$1,2 miliar lenyap di cryptocurrency dari Januari-Maret
  • 07:50 WIB. Apple - Apple Inc dikabarkan akan membeli  divisi chip untuk modem smartphone punya Intel Corp
  • 06:19 WIB. SMGR - Semen Indonesia mendapatkan dana Rp9,35 triliun melalui pinjaman sindikasi.
  • 22:03 WIB. Iran - Zhuhai Zhenrong, BUMN China, yang membeli minyak dari Iran, kena sanksi AS.
  • 21:12 WIB. Huawei - Pendapatan Huawei naik 30% pada semester I di tengah tekanan AS.
  • 16:28 WIB. Tekno - Rudiantara tegaskan Traveloka dan Tokopedia bukan penyelenggara umrah.

Risalah Amandemen UUD Jelas Batasi Presiden dan Wakil Presiden

Risalah Amandemen UUD Jelas Batasi Presiden dan Wakil Presiden - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menekankan risalah amandemen pasal 7 UUD 1945 secara jelas membatasi masa jabatan Presiden/Wapres sebanyak dua periode baik berturut-turut maupun tidak.

"Kalau dilihat dalam risalah amandemen pasal 7 UUD 1945 sebetulnya sudah tuntas. Dalam risalah itu ada perdebatan masa jabatan Presiden/Wapres, tapi keputusan panitia adhoc waktu itu jelas dibatasi dua periode mau berturut-turut maupun tidak," jelas peneliti Perludem, Fadil Ramadhanil, pada diskusi publik bertajuk Ujian Konstitusional Jabatan Wapres yang diselenggarakan lembaga Persatuan Pergerakan di Jakarta, Senin (6/8/2018)

Fadil menegaskan jika mengacu pada risalah itu maka dalam konteks saat ini Wapres Jusuf Kalla hanya dapat kembali maju sebagai Presiden karena yang bersangkutan sudah menjabat sebagai wapres selama dua periode.

"Kalau wapres sudah dua kali masa jabatan, mau naik jadi presiden boleh silakan saja," ujar dia.

Fadil mengatakan MK harus mengambil keputusan yang tegas terkait masa jabatan Presiden/Wapres ini. Jika putusan yang diambil salah, maka akan menimbulkan kegaduhan luar biasa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

"Kalau mau ditafsirkan masa jabatan Wapres bisa lebih dari dua periode selama tidak berturut-turut maka akan berdampak luar biasa ke kehidupan ketatanegaraan kita. Sebab Presiden, hakim konstitusi, pejabat negara, juga dibatasi dua kali. Dengan logika ini semua akan merasa boleh lebih dari dua periode selama tidak berturut-turut, sehingga timbul kegaduhan dan kekacauan," kata dia.

Sebelumnya Partai Perindo mengajukan uji materi pasal 169 UU Pemilu yang mengatur pembatasan masa jabatan Presiden/Wapres. Menurut Perindo pasal itu tidak sesuai pasal 7 UUD 1945.

Permohonan uji materi itu dilakukan agar Wapres JK, yang sudah menjabat dua periode secara tidak berturut-turut, dapat kembali mendampingi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Tag: Pemilu Presiden (Pilpres)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Wakil Presiden

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,744.00 3,706.58
British Pound GBP 1.00 17,507.41 17,325.92
China Yuan CNY 1.00 2,040.60 2,020.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,043.00 13,903.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,869.42 9,768.25
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,797.94 1,779.83
Dolar Singapura SGD 1.00 10,310.57 10,204.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,729.56 15,567.19
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,411.81 3,375.33
Yen Jepang JPY 100.00 13,000.37 12,867.19

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67