Portal Berita Ekonomi Kamis, 20 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:13 WIB. Rohingya - Muhammadiyah minta Presiden Jokowi suarakan Rohingya di PBB.
  • 17:12 WIB. Kemiskinan - Bank Dunia: angka kemiskinan global terendah tahun ini.
  • 16:50 WIB. UMKM - KPw BI cabang Gorontalo ajak UMKM menangkan pasar dengan memanfaatkan E-Commerce.
  • 16:46 WIB. Beras - 2,4 juta ton beras di gudang Bulog belum termasuk beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400 ribu ton.
  • 16:45 WIB. Beras - Buwas menyebutkan, saat ini cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton.
  • 16:42 WIB. Impor - Menko Perekonomian akan mempertemukan Mendag dengan Dirut Perum Bulog serta Mentan terkait polemik impor beras.
  • 16:25 WIB. BRI - BRI memantau debitur yang memiliki eksposur terhadap dampak volatilitas nilai tukar rupiah.
  • 16:06 WIB. PSI - Prabowo tak percaya ke tokoh muda, nyatanya menujuk mantan Panglima TNI sebagai ketua timses.
  • 16:05 WIB. PSI - AHY tidak pas sebagai Dewan Pembina, cocoknya ketua tim pemenangan Prabowo-Sandi.
  • 16:04 WIB. PSI - Posisi AHY di tim Prabowo-Sandi hanya pelengkap.
  • 15:35 WIB. Alibaba - Alibaba Cloud gandeng OBS maksimalkan transformasi digital Olimpiade Tokyo 2020.
  • 14:39 WIB. Grab - Grab sambut positif rencana Kemenhub bikin aplikasi ojek online.
  • 14:38 WIB. Kemenhub - Kemenhub izinkan BUMN buat aplikasi mirip Go-Jek dan Grab.
  • 14:37 WIB. BMW - BMW hentikan produksi MINI di Inggris sebagai antisipasi Brexit.
  • 14:32 WIB. XL - XL Axiata bersama Nokia hadirkan Wireless PON pertama di Indonesia.

Di Tahun Politik, Hakim Harus Jaga Independensi

Foto Berita Di Tahun Politik, Hakim Harus Jaga Independensi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Yudisial (KY) mengimbau hakim terus menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan perilaku kedinasan (tugas yudisial) maupun perilaku di luar tugas kedinasannya.

"Ini menjelang Pemilihan Umum 2019, KY mengimbau seluruh hakim tetap dapat menjaga independensinya," kata juru bicara KY Farid Wajdi di Jakarta, Senin (6/8/2018).

Di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara tegas menyebutkan, hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik.

Hakim juga dilarang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik, jelas Farid.

"Pelanggaran terhadap hal ini berarti berpotensi melanggar KEPPH karena berperilaku tidak arif dan bijaksana," kata Farid.

Farid menambahkan hakim juga dituntut agar arif dan bijaksana dalam bersikap dan bertutur kata di ruang media sosial.

"Penting bagi hakim untuk berpikir ulang sebelum mengirimkan atau membagikan konten tertentu di media sosial, jangan sampai seorang hakim tanpa sadar ikut mengirimkan atau membagikan informasi yang memuat kebencian, SARA, serta hoaks dan model kampanye negatif," kata Farid.

Selain itu Farid mengatakan hakim juga tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada calon yang ikut kontestasi pileg maupun pilpres.

Hal ini mengingat kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat dan terikat kode etik.

Sebagai warga negara, hakim memang memiliki hak pilih dalam pemilu, namun KY terus mengingatkan para hakim agar tetap selektif, hati-hati dan bijak dalam menyampaikan pendapat terkait Pemilu 2019 demi menjaga kemuliaan profesinya," kata Farid.

Tag: komisi yudisial

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Cahyo Prayogo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,976.27 3,936.70
British Pound GBP 1.00 19,606.12 19,408.59
China Yuan CNY 1.00 2,176.13 2,154.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,913.00 14,765.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,826.84 10,716.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,901.17 1,882.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,897.33 10,787.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,422.86 17,245.52
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,606.53 3,566.43
Yen Jepang JPY 100.00 13,299.74 13,164.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5931.266 57.669 602
2 Agriculture 1584.135 11.004 20
3 Mining 1936.077 20.470 46
4 Basic Industry and Chemicals 810.673 14.455 71
5 Miscellanous Industry 1272.514 15.152 45
6 Consumer Goods 2477.630 29.722 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.938 0.005 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.500 5.998 69
9 Finance 1067.861 11.961 91
10 Trade & Service 821.943 1.167 145
No Code Prev Close Change %
1 BKDP 62 83 21 33.87
2 HDTX 172 218 46 26.74
3 DIGI 424 530 106 25.00
4 PANI 246 306 60 24.39
5 KPAL 442 530 88 19.91
6 TRUS 170 200 30 17.65
7 OKAS 195 222 27 13.85
8 DYAN 88 100 12 13.64
9 MINA 464 525 61 13.15
10 ARTO 137 154 17 12.41
No Code Prev Close Change %
1 CNTX 680 580 -100 -14.71
2 DNAR 310 266 -44 -14.19
3 DSSA 16,300 14,000 -2,300 -14.11
4 GLOB 160 140 -20 -12.50
5 RELI 262 234 -28 -10.69
6 INPP 660 590 -70 -10.61
7 SRAJ 139 125 -14 -10.07
8 BULL 169 153 -16 -9.47
9 YPAS 700 635 -65 -9.29
10 ALMI 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 238 232 -6 -2.52
2 BMTR 406 406 0 0.00
3 KPIG 710 690 -20 -2.82
4 BBRI 3,000 3,090 90 3.00
5 DYAN 88 100 12 13.64
6 BHIT 88 90 2 2.27
7 TLKM 3,550 3,600 50 1.41
8 INKP 17,850 18,300 450 2.52
9 ADRO 1,740 1,805 65 3.74
10 PGAS 2,020 2,080 60 2.97