Portal Berita Ekonomi Senin, 10 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:48 WIB. Obligasi - Indonesia Eximbank siap bayar obligasi Rp2,8 triliun.
  • 10:02 WIB. IPO - PT Urban Jakarta Propertindo catatkan saham perdana di BEM dengan kode URBN. 
  • 10:02 WIB. IPO - PT Satria Mega Kencana catatkan saham perdana di BEI dengan kode SOTS.
  • 09:41 WIB. Fintech - 45 fintech baru resmi terdaftar di Bank Indonesia.
  • 09:41 WIB. Kontrak - WIKA tergetkan raih kontrak internasional senilai Rp9 triliun di tahun depan.
  • 09:41 WIB. Produksi - Tahun 2019, Mark Dynamics tingkatkan produksi 16,67% menjadi 630 ribu unit per bulan.
  • 09:37 WIB. Rupiah - Rupiah terpantau melemah 0,23% ke level Rp14.515 per dolar AS. 
  • 09:09 WIB. IHSG - IHSG dibuka melemah 0,38% ke level 6.103,1. 
  • 09:03 WIB. EPL - Newcastle United 1 vs 2 Wolverhampton Wanderers
  • 09:03 WIB. Gaikindo - Gaikindo usul mobil listrik impor dulu sebelum rakit lokal.
  • 08:58 WIB. Xiaomi - Xiaomi Mi Mix versi 5G mulai tersedia awal 2019 mendatang di sejumlah negara Eropa.
  • 08:36 WIB. Gim - Gim legendaris Crash Team Racing bakal dibuat ulang dan bisa online.
  • 08:33 WIB. Uber - Uber diam-diam ajukan IPO.
  • 08:22 WIB. Xiaomi - Akhirnya Xiaomi Mi A1 cicipi Android Pie.
  • 07:54 WIB. Huawei - Bos Huawei terancam dihukum puluhan tahun penjara. 

Kementerian BUMN Dituding Berpihak pada KAP Big Four

Foto Berita Kementerian BUMN Dituding Berpihak pada KAP Big Four
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian BUMN diduga mendorong BUMN-BUMN menggunakan kantor akuntan publik (KAP) asing (big four) untuk mengaudit laporan keuangan. Hal itu terlihat dari proses pengadaan yang dilakukan BUMN tertentu yang mensyaratkan kompetensi profesional KAP big four dalam proses pengadaan.

Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarkosunaryo, menilai proses pengadaan BUMN yang mensyaratkan audit harus dilakukan oleh KAP big four sangat tidak adil. Hal itu jelas bertentangan dengan azas persaingan usaha yang sehat, tidak nasionalisme, dan tidak pro-terhadap pengembangan usaha lokal, seperti yang berulang kali diserukan oleh Presiden Joko Widodo melalui Nawacita.

"Itu kurang pas dan tidak memberi kesempatan yang sama kepada KAP," tegas Tarko kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Tarkosunaryo meminta agar BUMN maupun Kementerian BUMN memberi kesempatan yang sama kepada seluruh kantor akuntan publik (KAP) untuk mengaudit laporan tahunan BUMN-BUMN. Tindakan BUMN-BUMN yang membatasi audit hanya untuk KAP besar dinilai tidak tepat dan tidak fair.

Menurut dia, seharusnya proses pengadaan BUMN lebih menekankan pada persyaratan substansial, seperti pengalaman dan keahlian dari orang-orang yang mengerjakannya dan tidak semata hanya nama besar.  Apalagi dalam beberapa kasus menunjukkan KAP big four tidak cermat dalam menemukan ketidakwajaran audit laporan keuangan.

Oleh karena itu, Tarko menyarankan agar komisaris atau pemegang saham lebih cermat lagi dalam mengevaluasi dan menunjuk KAP dengan mengedepankan aspek substansial.

"Pihak-pihak yang harus meng-hire KAP agar lebih cermat mengevaluasi aspek substansial ketimbang nama. Aspek substansial itu seperti berapa orang yang terlibat (mengaudit), beban kerja auditornya apakah sedang tinggi sehingga prosedurnya menjadi berkurang atau kelewatan," kata dia.

Menurutnya, pasar kantor akuntan publik saat ini secara revenue memang menunjukkan penguasaan oleh KAP big four. Secara pribadi, Tarko mengaku tidak tahu apakah pasar seperti itu oligopolistik atau tidak.

"Mungkin ada yang menganggap seperti itu. Data-data yang saya dapat dari pemerintah tren market revenue-nya memang 60-65% dikuasai empat besar dan itu sudah sejak 5-6 tahun lalu. Apakah dengan market seperti itu, oligopoli atau tidak, tergantung definisi oligopolinya," ujar dia.

Agar KAP menengah bawah bisa besar, Tarkosunaryo menyarankan kepada pemerintah untuk mewajibkan semua perusahaan mengaudit laporan keuangannya. Pasalnya, meski sudah ada Peraturan Pemerintah, hingga kini baru 25 ribu perusahaan yang telah mengaudit laporan keuangan dari 600 ribuan perusahaan yang menyampaikan SPT kepada Ditjen Pajak.

Sebelumnya, dalam dokumen pengadaan BUMN ditemukan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat. Hal itu terlihat dari persyaratan kompetensi profesional yang mencantumkan persyaratan KAP yang mempunyai afiliasi dengan KAP big four dalam bentuk kerja sama lebih diutamakan. Selain itu, dokumen pengadaan BUMN tersebut mensyaratkan surat bentuk kerja sama atau member's afiliasi dengan KAP internasional big four.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kurnia Toha, belum dapat dimintai komentarnya.

Tag: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6126.356 10.863 618
2 Agriculture 1492.165 2.046 20
3 Mining 1738.408 -7.512 47
4 Basic Industry and Chemicals 842.327 5.814 71
5 Miscellanous Industry 1389.985 18.923 45
6 Consumer Goods 2509.280 14.409 49
7 Cons., Property & Real Estate 449.724 10.201 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1044.777 -3.591 71
9 Finance 1168.029 -6.789 91
10 Trade & Service 791.771 2.091 152
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 630 785 155 24.60
2 TFCO 565 700 135 23.89
3 KONI 344 418 74 21.51
4 ETWA 70 85 15 21.43
5 YPAS 515 625 110 21.36
6 KICI 176 212 36 20.45
7 POLA 1,510 1,790 280 18.54
8 JSPT 1,000 1,145 145 14.50
9 RUIS 252 286 34 13.49
10 MPMX 805 910 105 13.04
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 280 210 -70 -25.00
2 YULE 216 173 -43 -19.91
3 BUVA 240 212 -28 -11.67
4 UNIT 280 252 -28 -10.00
5 AMRT 935 850 -85 -9.09
6 TNCA 194 180 -14 -7.22
7 PICO 256 240 -16 -6.25
8 AKSI 352 332 -20 -5.68
9 PBSA 715 675 -40 -5.59
10 CSIS 330 314 -16 -4.85
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 280 210 -70 -25.00
2 WSKT 1,725 1,845 120 6.96
3 TLKM 3,710 3,670 -40 -1.08
4 BBRI 3,650 3,620 -30 -0.82
5 BBCA 26,300 25,950 -350 -1.33
6 ASII 8,100 8,225 125 1.54
7 DOID 560 580 20 3.57
8 PGAS 2,140 2,130 -10 -0.47
9 UNTR 29,000 29,375 375 1.29
10 PTBA 4,080 3,990 -90 -2.21