Portal Berita Ekonomi Selasa, 16 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:15 WIB. UEFA Nations League - Luksemburg 3 vs 0 San Marino
  • 06:14 WIB. Meizu - Meizu rilis ponsel Rp1 juta hingga Rp8 juta.
  • 06:10 WIB. UEFA Nations League - Belarusia 0 vs 0 Moldova
  • 06:07 WIB. UEFA Nations League - Finlandia 2 vs 0 Yunani
  • 06:04 WIB. UEFA Nations League - Estonia 3 vs 3 Hungaria
  • 05:55 WIB. Jamal Khashoggi - Kasus wartawan Saudi yang hilang menciptakan kekhawatiran besar di pasar minyak.
  • 05:53 WIB. Minyak - Minyak mentah AS naik 44 sen, menetap di $71,78 per barel, di tengah ketegangan Saudi.
  • 05:53 WIB. Saudi - Raja Saudi memerintahkan penyelidikan dalam kasus Khashoggi.
  • 05:52 WIB. United States - Defisit anggaran Amerika melonjak 17% karena lonjakan belanja.
  • 05:52 WIB. Riyadh - Arab Saudi tetap mengadakan forum investasi meskipun para pembicara utama menarik diri.
  • 05:51 WIB. Korea Utara - Perancis siap membantu Korea Utara untuk upaya denuklirisasi.
  • 05:50 WIB. JP Morgan - JP Morgan dan Ford membatalkan rencana untuk hadir dalam acara investor oleh Saudi.
  • 05:50 WIB. Bahrain - Bahrain lakukan boikot terhadap Uber karena menolak hadir dalam konferensi investor di Riyadh.
  • 05:48 WIB. Microsoft - Co-founder Microsoft, Paul Allen, meninggal pada usia 65 tahun.
  • 05:47 WIB. GOOGL - Google ikut memboikot konferensi Saudi 'Davos in the desert' atas hilangnya jurnalis.

Kementerian BUMN Dituding Berpihak pada KAP Big Four

Foto Berita Kementerian BUMN Dituding Berpihak pada KAP Big Four
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian BUMN diduga mendorong BUMN-BUMN menggunakan kantor akuntan publik (KAP) asing (big four) untuk mengaudit laporan keuangan. Hal itu terlihat dari proses pengadaan yang dilakukan BUMN tertentu yang mensyaratkan kompetensi profesional KAP big four dalam proses pengadaan.

Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarkosunaryo, menilai proses pengadaan BUMN yang mensyaratkan audit harus dilakukan oleh KAP big four sangat tidak adil. Hal itu jelas bertentangan dengan azas persaingan usaha yang sehat, tidak nasionalisme, dan tidak pro-terhadap pengembangan usaha lokal, seperti yang berulang kali diserukan oleh Presiden Joko Widodo melalui Nawacita.

"Itu kurang pas dan tidak memberi kesempatan yang sama kepada KAP," tegas Tarko kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Tarkosunaryo meminta agar BUMN maupun Kementerian BUMN memberi kesempatan yang sama kepada seluruh kantor akuntan publik (KAP) untuk mengaudit laporan tahunan BUMN-BUMN. Tindakan BUMN-BUMN yang membatasi audit hanya untuk KAP besar dinilai tidak tepat dan tidak fair.

Menurut dia, seharusnya proses pengadaan BUMN lebih menekankan pada persyaratan substansial, seperti pengalaman dan keahlian dari orang-orang yang mengerjakannya dan tidak semata hanya nama besar.  Apalagi dalam beberapa kasus menunjukkan KAP big four tidak cermat dalam menemukan ketidakwajaran audit laporan keuangan.

Oleh karena itu, Tarko menyarankan agar komisaris atau pemegang saham lebih cermat lagi dalam mengevaluasi dan menunjuk KAP dengan mengedepankan aspek substansial.

"Pihak-pihak yang harus meng-hire KAP agar lebih cermat mengevaluasi aspek substansial ketimbang nama. Aspek substansial itu seperti berapa orang yang terlibat (mengaudit), beban kerja auditornya apakah sedang tinggi sehingga prosedurnya menjadi berkurang atau kelewatan," kata dia.

Menurutnya, pasar kantor akuntan publik saat ini secara revenue memang menunjukkan penguasaan oleh KAP big four. Secara pribadi, Tarko mengaku tidak tahu apakah pasar seperti itu oligopolistik atau tidak.

"Mungkin ada yang menganggap seperti itu. Data-data yang saya dapat dari pemerintah tren market revenue-nya memang 60-65% dikuasai empat besar dan itu sudah sejak 5-6 tahun lalu. Apakah dengan market seperti itu, oligopoli atau tidak, tergantung definisi oligopolinya," ujar dia.

Agar KAP menengah bawah bisa besar, Tarkosunaryo menyarankan kepada pemerintah untuk mewajibkan semua perusahaan mengaudit laporan keuangannya. Pasalnya, meski sudah ada Peraturan Pemerintah, hingga kini baru 25 ribu perusahaan yang telah mengaudit laporan keuangan dari 600 ribuan perusahaan yang menyampaikan SPT kepada Ditjen Pajak.

Sebelumnya, dalam dokumen pengadaan BUMN ditemukan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat. Hal itu terlihat dari persyaratan kompetensi profesional yang mencantumkan persyaratan KAP yang mempunyai afiliasi dengan KAP big four dalam bentuk kerja sama lebih diutamakan. Selain itu, dokumen pengadaan BUMN tersebut mensyaratkan surat bentuk kerja sama atau member's afiliasi dengan KAP internasional big four.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kurnia Toha, belum dapat dimintai komentarnya.

Tag: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,071.78 4,031.14
British Pound GBP 1.00 20,215.95 20,005.65
China Yuan CNY 1.00 2,209.20 2,187.21
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,270.00 15,118.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,875.29 10,764.02
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,948.90 1,929.37
Dolar Singapura SGD 1.00 11,118.39 11,003.71
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,722.36 17,544.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,677.75 3,637.63
Yen Jepang JPY 100.00 13,605.99 13,469.35

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5727.256 -29.234 610
2 Agriculture 1509.830 -12.368 20
3 Mining 1893.607 -32.593 47
4 Basic Industry and Chemicals 722.721 -27.621 70
5 Miscellanous Industry 1188.324 -0.762 45
6 Consumer Goods 2415.354 -13.287 49
7 Cons., Property & Real Estate 400.482 -4.050 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.524 -8.265 70
9 Finance 1048.064 10.116 91
10 Trade & Service 788.569 -6.051 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 785 970 185 23.57
2 RBMS 144 174 30 20.83
3 SMCB 1,570 1,850 280 17.83
4 APEX 1,510 1,760 250 16.56
5 VRNA 109 127 18 16.51
6 MFMI 680 770 90 13.24
7 GMFI 272 304 32 11.76
8 TMPO 126 140 14 11.11
9 SONA 4,950 5,500 550 11.11
10 TIRA 138 153 15 10.87
No Code Prev Close Change %
1 INKP 14,300 11,700 -2,600 -18.18
2 PANI 248 210 -38 -15.32
3 ASJT 392 332 -60 -15.31
4 LPCK 1,625 1,385 -240 -14.77
5 DIGI 930 805 -125 -13.44
6 TKIM 11,600 10,050 -1,550 -13.36
7 KONI 238 210 -28 -11.76
8 AKPI 930 825 -105 -11.29
9 MLPT 890 790 -100 -11.24
10 LPIN 1,005 900 -105 -10.45
No Code Prev Close Change %
1 SKRN 1,310 1,185 -125 -9.54
2 TKIM 11,600 10,050 -1,550 -13.36
3 INKP 14,300 11,700 -2,600 -18.18
4 SMCB 1,570 1,850 280 17.83
5 RBMS 144 174 30 20.83
6 PGAS 2,120 2,040 -80 -3.77
7 KPIG 131 133 2 1.53
8 MNCN 755 745 -10 -1.32
9 BBRI 2,950 3,000 50 1.69
10 TLKM 3,680 3,660 -20 -0.54