Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

JK: Ojek Online Jangan Buat Malu

JK: Ojek Online Jangan Buat Malu Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengemudi ojek 'online' boleh melakukan demonstrasi, tetapi hendaknya tidak sampai membuat malu nama Indonesia di mata internasional mengingat demonstrasi tersebut akan bertepatan dengan hari pembukaan Asian Games di Jakarta.

"Bisa saja (berunjuk rasa), silakan di tempat tertentu, tapi tidak sampai mempermalukan kita, seperti menghalangi jalan dan juga tidak simpatik. Itu merusak kehormatan bangsa," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Wapres mengatakan penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang menjadi kehormatan bagi bangsa. Oleh karena itu, Wapres berharap para pengemudi ojek "online" untuk tidak mencoreng nama Indonesia dengan menggelar unjuk rasa yang sifatnya merusak.

"(Menjadi tuan rumah) Asian Games ini kan merupakan martabat bangsa, ya janganlah situasi ini digunakan pula oleh teman-teman ojek 'online' yang sebenarnya selama ini juga tetap boleh beroperasi," tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah pengemudi ojek daring Grab berniat akan menggelar aksi unjuk rasa pada 18 Agustus, bersamaan dengan hari pembukaan Asian Games 2018 di Jakarta. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan mereka terhadap kenaikan tarif.

Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia menyayangkan sikap manajemen Grab yang mempersilakan mitranya melakukan demonstrasi saat Pembukaan Asian Games 2018 (Aksi 188).

Ketua Presidium Garda Igun Wicaksono mengatakan manajemen perusahaan Grab seakan mendorong para mitranya untuk melanjutkan "Aksi 188" dengan menolak mengakomodiasi tuntutan para mitra ojek onlinenya tersebut.

Grab bersikukuh pada kebijakannya melakukan tarif rendah seperti saat ini dan dinilai melakukan strategi "bakar uang" (jual rugi/predatory pricing) dengan harapan bisa memenangkan persaingan secara mudah.

"Manajemen Grab sangat tidak kooperatif dan tidak menghargai usaha yang dilakukan oleh negara dan Pemerintah RI untuk meredam gejolak aksi yang akan dilakukan oleh para mitranya," ujar Igun.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: