Freeport Dituding Rusak Sungai di Mimika

Warta Ekonomi, Papua -

Tokoh masyarakat Amungme di Kabupaten Mimika, Papua, Yosep Yopi Kilangin mendesak pemerintah mencabut Kajian Lingkungan Hidup/KLH soal pembuangan limbah tailing PT Freeport Indonesia melalui sungai ke wilayah dataran rendah Mimika.

Dia mengatakan KLH Freeport tahun 1996 yang menyetujui pembuangan limbah tailing melalui sungai menjadi malapetaka bagi masyarakat setempat, terutama masyarakat Suku Kamoro yang hidup di wilayah pesisir Mimika.

"Menurut kami, KLH itu harus dibatalkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo," kata Yopi.

Mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009 itu mengisahkan bahwa masyarakat Amungme-Kamoro, dua suku asli Mimika, sejak awal menolak keras rencana Freeport untuk membuang limbah tailing dari pabrik pengolahan di Mil 74 Tembagapura melalui aliran Sungai Aijkwa dan Otomona ke wilayah dataran rendah Mimika.

Dukungan penolakan terhadap hal itu juga disuarakan oleh sejumlah LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup seperti Walhi dan lainnya. Pada 1996, kata Yopi, sejumlah tokoh perwakilan masyarakat Amungme-Kamoro diundang ke Jakarta guna membahas KLH terutama terkait pembuangan limbah tailing.

Tanpa persetujuan masyarakat Amungme-Kamoro, pada akhirnya Menteri Lingkungan Hidup saat itu kemudian menandatangani KLH Freeport yang menyetujui pembuangan limbah tailing Freeport melalui aliran sungai hingga menimbulkan bencana lingkungan terbesar di Mimika saat ini dan beberapa generasi ke depan.

"Saya ingat saat itu begitu mengetahui KLH itu sudah ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup, saya menangis keluar dari Gedung DPR RI. Sebab ini menjadi malapetaka bagi kami orang Amungme-Kamoro. Ternyata itu benar," katanya.

Dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun setelah KLH yang menyetujui pembuangan limbah tailing Freeport melalui aliran Sungai Aijkwa dan Otomona, kini ribuan hektare kawasan hutan di wilayah dataran rendah Mimika lenyap dan berubah wajah menjadi padang pasir raksasa.