Portal Berita Ekonomi Senin, 20 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:57 WIB. Apple - iPhone 2018 berlapis emas seharga Rp1,8 miliar sudah bisa dipesan.
  • 07:54 WIB. Instagram - Selebgram bisa kena hukuman bila endorse produk sembarangan di Instagram.
  • 07:53 WIB. Go-Jek - Go-Jek nyaris untung di semua segmen, kecuali transportasi.
  • 07:52 WIB. Google - Google siapkan asisten pintar untuk jaga rutinitas olahraga dan asupan nutrisi.
  • 07:51 WIB. WhatsApp - Mulai 12 November, backup pesan WhatsApp tak akan ambil kuota 15 GB di Google Drive. 
  • 07:50 WIB. Google - AI, Kecerdasaan buatan Google bisa deteksi lebih dari 50 tipe penyakit mata.
  • 05:49 WIB. Youtube - Youtube hapus iklan film horor The Nun karena mengandung kekerasan.
  • 05:44 WIB. Apple - Seorang remaja asal Melbourne curi data 90 GB dari server Apple.
  • 05:38 WIB. Google - Gmail hadirkan fitur mode rahasia untuk perangkat Android.
  • 05:35 WIB. Galaxy Note 9 - Caviar umunkan Galaxy Note 9 "Fine Gold" backplate emas seharga Rp900 juta.
  • 05:30 WIB. Ransomware - Ransomware masih jadi tren serangan siber.

Soal Cawapres, Demokrat Minta Para Ulama Jangan Maksa

Foto Berita Soal Cawapres, Demokrat Minta Para Ulama Jangan Maksa
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama jangan memaksakan kehendaknya agar Prabowo Subianto mengikuti hasil rekomendasi ijtima ulama terkait dua nama calon wakil presiden.

"Kami meminta GNPF jangan memaksakan kehendak dan menekan Prabowo," kata Ferdinand di Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Dia menilai usulan GNPF Ulama itu bagus namun jangan sampai menempatkan Prabowo seperti pemimpin yang bisa ditekan karena citranya tidak baik di hadapan publik. Menurut dia, biarkan Prabowo berpikir jernih dalam menentukan cawapres dan Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo.

"Dan biarkan publik melihat bahwa Prabowo pemimpin yang mampu memutuskan sendiri, bukan petugas partai. Kalau disana ada petugas partai yang tidak berdaulat namun di sini ada pemimpin yang berdaulat," ujarnya.

Dia mengatakan Demokrat bersama tiga parpol koalisi sedang fokus menyusun visi-misi sehingga soal cawapres diserahkan kepada Prabowo untuk memutuskan langsung. Ferdinand meyakini Prabowo memiliki analisis dan kalkulasi politik yang matang serta Prabowo merupakan pemimpin yang mampu memutuskan dengan tepat pasangannya dalam kontestasi Pilpres 2019.

Tag: Partai Demokrat

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Istimewa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading

Senin, 20/08/2018 03:42 WIB

Minyak Tumpah di Ambon, Apa Kata Pertamina?

Minggu, 19/08/2018 23:04 WIB

Rex Marindo: Jangan Jadi Pengusaha

Minggu, 19/08/2018 22:20 WIB

Google Hapus Layanan Pencarian Gambar

Minggu, 19/08/2018 18:28 WIB

DPR Akan Panggil OJK Soal Regulasi Fintech

Minggu, 19/08/2018 08:58 WIB

Apa Itu Merdeka Finansial?

Jum'at, 17/08/2018 17:08 WIB

Indeks Merosot 4,83% Sepanjang Pekan Ini

Jum'at, 17/08/2018 16:51 WIB

Ahok Dapat Remisi Dua Bulan, 2019 Bebas