Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:52 WIB. Samsung - Samsung siap rilis kembali Galaxy Fold.
  • 22:33 WIB. Huawei - Fokus utama Huawei masih Android, belum pikirkan rencana B.
  • 22:21 WIB. Asus - Asus rilis ROG Phone II, pakai layar 120Hz dan Snapdragon 855 Plus.
  • 21:30 WIB. Hong Kong - Beijing mengatakan bahwa para demonstran sedang menguji kesabarannya.
  • 20:21 WIB. Go-Jek - Go-jek resmi ganti logo perusahaan.
  • 19:01 WIB. Milenial - Menperin: Skill yang harus dikuasai milenial adalah penguasaan data, artificial intelligence, IoT (device, network, aplikasi)
  • 18:53 WIB. Stimulus - Menteri Perindustrian: Segera diterbitkan regulasi PPnBM untuk otomotif berbasis emisi dan tax holiday untuk electric battery
  • 18:04 WIB. Pertahanan - Rabu, China akan meluncurkan buku putih pertahanan nasional
  • 17:58 WIB. Turki - Pemerintah Turki akan balas AS karena dikeluarkan dari program Jet Tempur F35
  • 17:28 WIB. Korea - Setelah bir dan paket tour, boikot Korea terhadap Jepang bisa menyentuh mobil mewah (analis).

KPK Hadirkan Dua Saksi Kasus Korupsi Asuransi Jasindo

KPK Hadirkan Dua Saksi Kasus Korupsi Asuransi Jasindo - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam penyidikan korupsi pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasindo dalam pengadaan Asuransi Oil and Gas pada BP Migas-KKKS tahun 2010-2012 dan 2012-2014, yakni Direktur Asuransi Bhakti Bhayangkara, Rifeldo Meisa dan mantan Direktur Pemasaran PT Asuransi Jasindo, Eko Wari Santoso.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan hari ini pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi untuk tersangka Budi Tjahjono dalam kasus korupsi pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasindo.

"Dalam penyidikan kasus itu, KPK tengah mengkonfirmasi pengetahuan para saksi yang dipanggil terkait dengan mekanisme pembayaran agen," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Sekadar diketahui, dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus itu berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Rp8,4 miliar dan 767 ribu dolar AS yang diduga merupakan pembayaran pada agen. Sejak Maret 2017, KPK telah memeriksa 30 orang saksi terkait kasus tersebut, di antaranya Ketua Tim Pemeriksaan Khusus atas PT Asuransi Jasindo Tahun 2014, Kepala Divisi Pendanaan dan Investasi, spesialis Utama di SKK Migas, karyawan PT Jasindo, Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia (Persero), dan unsur swasta lainnya.

Budi diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Jasindo dalam penutupan Asuransi Oil and Gas pada BP Migas-Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2010-2012 dan 2012-2014.

Budi selaku Direksi PT Jasindo memerintahkan dan menunjuk perseorangan menjadi agen terkait dengan dua proses pengadaan di tahun 2010-2012 dan 2012-2014.

Pengadaan pertama ditunjuk satu orang agen. Pada 2009, BP Migas mengadakan lelang terbuka pengadaan jasa asuransi untuk menutup aset dan proyek di KKKS. Panitia pengadaan asuransi oil and gas BP Migas mengumumkan PT Jasindo ditunjuk sebagai "leader" konsorsium.

Selanjutnya pengadaan kedua juga ditunjuk satu orang agen. Pada 2012 dilakukan proses lelang jasa asuransi aset dan proyek BP Migas-KKKS tahun 2012-2014. PT Jasindo ditunjuk sebagai "leader" konsorsium. Keanggotaan konsorsium itu terdiri dari Asuransi Jasindo, Tugu Pratama Indonesia, Astra Buana, Wahana Tata, Central Asia, dan Adira Dinamika.

Dua orang agen yang ditunjuk terkait proses pengadaan tersebut diberikan "fee" atau komisi karena dianggap berjasa dalam pemenangan lelang di BP Migas. Diduga komisi yang diterima kedua agen tersebut kemudian juga mengalir ke sejumlah pejabat di PT Jasindo.

Atas perbuatannya itu, Budi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Irfan Mualim/Ant

Editor: Irfan Mualim

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,741.34 3,703.91
British Pound GBP 1.00 17,552.48 17,370.42
China Yuan CNY 1.00 2,040.90 2,020.54
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,033.00 13,893.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,880.64 9,780.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,798.20 1,780.13
Dolar Singapura SGD 1.00 10,310.80 10,204.19
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,740.82 15,578.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,412.69 3,374.54
Yen Jepang JPY 100.00 12,998.33 12,865.08

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67