Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:13 WIB. Lombok - Kementerian PUPR perbaiki prasarana ekonomi fasilitas publik pascagempa di Lombok.
  • 13:10 WIB. RUU SDA - Apindo: RUU SDA berpotensi buat industri kolaps.
  • 13:08 WIB. Program Capres - CIPS: program capres harus perkuat kontribusi UMKM.
  • 13:06 WIB. Hukum - Tipikor Jakarta belum jadwalkan sidang Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola.
  • 13:05 WIB. PKS - Sekalipun ketua tim sukses pemenangan Jokowi-Ma'ruf belum ada, semua aktifitas berjalan lancar.
  • 13:04 WIB. PKS - Mardani Ali Sera kebanyakan makan kardus sehingga gagal fokus.
  • 13:04 WIB. PKS - Orang yang masuk di KIK tidak saling rebut kekuasaan.
  • 13:00 WIB. Jusuf Kalla - Mulai hari ini, Lombok bangun kembali. Jangan lagi bicara tentang kesedihan.
  • 13:00 WIB. Gempa Lombok - Kemensos berikan ahli waris korban gempa yang meninggal sebesar Rp15 juta.
  • 13:00 WIB. Gempa Lombok - Jusuf Kalla janji bangun rumah dan sekolah setelah gempa melanda Lombok.
  • 12:57 WIB. Hanura - Jika Jokowi itu baik, lantas siapa pemimpin jahat menurut Mahfud?
  • 12:56 WIB. Hanura - Beberapa kali Mahfud MD menyebutkan Jokowi itu baik.
  • 12:55 WIB. Hanura - Pemimpin jahat versi Mahfud MD itu, bukan ditujukan ke Jokowi.
  • 12:51 WIB. Djoko Santoso - GNPF Ulama bakal masuk Timses Prabowo-Sandi.
  • 12:49 WIB. GNPF Ulama - Peluang dukungan pada Prabowo masih terbuka.

Indef: Minimnya Fintech Berizin Timbulkan Masalah

Foto Berita Indef: Minimnya Fintech Berizin Timbulkan Masalah
Warta Ekonomi.co.id, Yogyakarta -

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, menilai semakin minimnya financial technology (fintech) berizin berarti juga menyuburkan fintech-fintech ilegal. Di mana fintech tak resmi ini sudah pasti lolos dari pengawasan OJK.

Lanjutnya, Ia menjelaskan status mereka menjadi tidak jelas, terdaftar tapi hanya menggengam masa izin temporer selama satu tahun. Untuk mendapatkan izin permanen, mereka harus mengurus perizinan resmi paling lambat setahun setelah status terdaftarnya diperoleh.

Sebelumnya, hingga saat ini Satgas Waspada Investasi sendiri sejauh ini sudah menemukan 227 entitas yang melakukan kegiatan usaha peer to peer lending. Fintech tersebut meski sudah beroperasi, tetapi tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dalam penawaran produknya, sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

“Potential lost-nya kalau jumlah fintech kalau berizinnya sedikit pastinya nanti ada risiko yang ditanggung masyarakat. Kayak kasus Rupiah Plus kemarin. Nanti ke mana-mana. Kalau tidak berizin, OJK susah dong memberikan sanksi atau teguran yang sifatnya antisipatif,” dalam keterangan resmi yang diterima di Yogyakarta, Rabu (8/8/2018).

Selain itu, semakin banyaknya fintech yang dianggap liar dan tidak termasuk dalam pengawasan OJK, berpotesi memicu kerugian besar, mulai dari pidana penipuan pencucian uang, transaski ilegal, hingga tidak adanya perlindungan soal data.

"Kerugian lainnya, fungsi fintech yang sejatinya berperan sebagai penyalur dana ke masyarakat, khususnya yang unbankable menjadi tak optimal. Dengan sedikitnya fintech yang berizin, potensi untuk menyalurkan kredit ke masyarakat juga jadi berkurang." Katanya lagi.

Berdasarkan data OJK, penyaluran dana dari fintech ke masyarakat hingga Juni 2018 telah mencapai Rp7,64 triliun. Jumlah transaksinya sendiri telah mencapai 3,16 juta kali yang tersalur ke 1,09 juta nasabah.

Ia menyadari untuk memperoleh status izin sebagai fintech resmi memang sangat menyulitkan. "Tidak hanya melulu harus memenuhi prasyarat dari OJK, penyelenggara pun akan berhadapan setidaknya dengan 14 kementerian dan lembaga." Tukasnya.

Untuk itulah, Bhima menyarankan, OJK membuat proses perizinan satu pintu sehingga semua syarat yang mesti dipenuhi penyelenggara cukup diurus di OJK. 

“Jadi sekarang OJK harus punya perizinan satu pintu, harus punya insentif juga. Jadi semua biaya perizinan itu digratiskan. Kalau misalnya nanti masih juga susah, OJK harus jemput bola mendatangi fintech-fintech,” tukas ekonom ini.

Ia meyakini konsep ini bisa dilakukan. Pasalnya, investasi-investasi dengan izin satu pintu untuk berbagai sektor sudah diterapkan oleh BKPM.  

"OJK pun mesti menjadi kepalanya dikarenakan sebagian besar fintech yang ada di Indonesia merupakan jenis fintech lending." Tutupnya.

Tag: Financial Technology (FinTech)

Penulis: Redaksi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Amartha

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5892.192 108.394 599
2 Agriculture 1588.944 4.751 20
3 Mining 2014.336 48.471 46
4 Basic Industry and Chemicals 803.050 21.046 70
5 Miscellanous Industry 1263.593 43.399 45
6 Consumer Goods 2363.210 31.896 46
7 Cons., Property & Real Estate 439.284 6.072 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1012.787 14.681 70
9 Finance 1060.303 19.100 91
10 Trade & Service 846.847 15.397 144
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10