Kredit Foto: Tri Yari Kurniawan
Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, angkat bicara mengenai rencana deklarasi 2019 Ganti Presiden di Kota Makassar, Minggu, 12 Agustus mendatang. Sumarsono menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian terkait izin, termasuk pengawalan rencana kegiatan yang menuai pro-kontra tersebut.
Meski demikian, Sumarsono menyampaikan kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi dijamin undang-undang. Jadi pada prinsipnya, aksi dalam bentuk apapun bukan sebuah masalah. Yang penting, kegiatan tersebut dilakukan dengan tertib dan memenuhi produser maupun aturan yang berlaku.
"Deklarasi 2019 Ganti Presiden merupakan urusan kepolisian untuk memberikan izin dan mengawalnya karena di masa demokrasi seperti saat ini, kebebasan berekspresi dan berpendapat sangat dibolehkan," kata Sumarsono, Rabu (8/8/2018).
"Deklarasi bisa saja dilaksanakan sepanjang berjalan sesuai koridor dan aturan hukum dan tidak menimbulkan masalah dan mengganggu aktivitas masyarakat," sambung Sumarsono yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI.
Ia juga meyakini kepolisian akan bertindak tegas, apabila dalam pelaksanaan deklarasi tidak berjalan sesuai aturan, apalagi kalau sampai menimbulkan kekacauan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Makassar akan dipusatkan di Monumen Nasional Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Sejumlah tokoh seperti Neno Warisman dan musisi John Sang Alang dijadwalkan hadir. Terdapat 40 timnas dan perwakilan kelompok Islam yang dikabarkan siap berpartisipasi.
Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Makassar sendiri masih menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang menyatakan dukungan, tapi tidak sedikit pula yang menolak. Bahkan, melarang kedatangan Neno Warisman yang akan mendeklarasikan gerakan 2019 Ganti Presiden.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Tri Yari Kurniawan
Editor: Kumairoh
Tag Terkait:
