Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:18 WIB. PEP - Pertamina EP Asset 3 Subang Field lepasliarkan keluarga Owa Jawa.
  • 23:17 WIB. PTPN - Menteri BUMN: PTPN bakal bertransformasi jadi BUMN Agrikultur modern.
  • 23:15 WIB. Pelindo II - Pelindo II mengincar pendapatan Rp13,5 triliun tahun ini.
  • 23:15 WIB. WTR - Wijaya Karya Realty menerbitkan MTN senilai Rp205 miliar.
  • 23:15 WIB. BNI - BNI menargetkan pendapatan non bunga tumbuh dobel digit sepanjang 2019.
  • 23:14 WIB. PGN - PGN berencana untuk bidik pasar luar negeri.
  • 23:14 WIB. PTPN - PTPN IX menjalin kerja sama distribusi pemasaran produk hilir dengan Jeera Foundation.
  • 23:14 WIB. Mandiri - Mandiri sabet gelar best domestic private bank.
  • 20:43 WIB. Pertamina - Pertamina MOR IV memasok kebutuhan BBM dan Pelumas Polda Jateng.
  • 20:42 WIB. Pertamina - Pertamina meresmikan dua titik BBM satu harga di Maluku dan Papua.
  • 20:42 WIB. Perindo - Perindo fokus perkuat ekspor perikanan ke Jepang dan AS.
  • 20:42 WIB. AXA - Axa Mandiri menargetkan premi nasabah prioritas naik 10% tahun ini.
  • 20:41 WIB. PTPN - Berdasarkan perkiraan PTPN, stok GKP pada awal tahun depan hanya 300.000-400.000 ton.
  • 20:41 WIB. PTPN - PTPN Holding akan meminta kuota untuk impor gula mentah pada tahun ini.
  • 20:41 WIB. Energi - Pertamina bersinergi dengan PLN terkait pemanfaatan listrik di lingkungan Pertamina RU II.

Dirjen Otda Kemendagri Diperiksa KPK Lima Jam

Foto Berita Dirjen Otda Kemendagri Diperiksa KPK Lima Jam
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap alokasi dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh (DOKA) atau dana otsus. Karenanya hari ini telah memeriksa Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono, selama lima jam lebih.

Soni sapaan akrabnya mengatakan, dirinya diperiksa lantaran KPK ingin mengetahui perbedaan aturan pakai anggaran antara daerah khusus dengan daerah umum. Bahkan dalam pertanyaan penyidik lebih mengerucut kepada pihak Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

"Penyidik menanyakan bagaimana regulasi peraturan mengenai otsus. Mengapa otsus, bagaimana otsus, dan mekanisme penyaluran dana," rincinya di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Menurutnya, di daerah yang otonominya khusus, kewenangan pemakaian anggaran berada di tangan gubernur. Sementara pihak yang berwenang melakukan pengawasan atas pemakaian anggaran daerah adalah Inspektorat Daerah. Sehingga gubernur memiliki cukup kekuatan. Sementara pihaknya hanya mengurus regulasi otsusnya, yakni mengenai syariat Islam dan sebagainya.

"Dana otsus itu memang untuk alokasinya memerlukan peraturan gubernur. Makanya gubernur memiliki power untuk itu," katanya.

Ia menambahkan, berdasarkan teori desentralisasi ada dua, yakni desentralisasi simetris yang sifatnya umum diseluruh Indonesia dan desentralisasi asimetris yang khusus seperti Aceh, Jogja, Papua, dan Papua Barat. 

"Bedanya apa, KPK mau tahu regulasinya," imbuhnya.

Diketahui, KPK dalam OTT yang dilakukan beberap waktu lalu berhasil menangkap Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi bersama Bupat Bener Meriah nonaktif, Ahmadi yang diduga menerima dana sebesar Rp500 juta.

Tag: Soni Sumarsono

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93