Portal Berita Ekonomi Selasa, 20 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:29 WIB. Startup - Alpha JWC Ventures menginjeksi dana serie A ke startup periklanan digital Target Media Nusantara.
  • 20:26 WIB. Liga 1 - Persija Jakarta 3 vs 0 Persela Lamongan
  • 05:54 WIB. UEFA Nations League - Denmark 0 vs 0 Republik Irlandia

Kemenkop-UKM Nilai Perlu Perlindungan KUMKM di Era Pasar Bebas

Foto Berita Kemenkop-UKM Nilai Perlu Perlindungan KUMKM di Era Pasar Bebas
Warta Ekonomi.co.id, Kendari -

Saat ini Indonesia sedang memasuki era baru dalam komunitas masyarakat ekonomi Asean atau MEA yang menjadi pasar tunggal (single market) dan tempat berproduksi bersama (production base) untuk masyarakat Asean dan luar Asean.

Plt Asisten Deputi Bidang Standardisasi dan Sertifikasi, Kemenkop-UKM Sitti Darmawasita mengatakan, keterbukaan di pasar global menuntut perlunya perlindungan terhadap produk-produk KUMKM agar tidak ditiru. Seperti fasilitas pemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas produk dan desain, serta mendorong sertifikat HAKI.

"Perlu pemberian perlindungan terhadap produk-produk tersebut agar tidak dijiplak oleh yang tidak bertanggung jawab," kata Sitti dalam acara Konsultasi Desain dan Kemasan serta Pemberkasan Pendaftaran Hak Merek dan Sertifikasi Halal Produk KUMKM di Kendari, Sulawesi Tenggara, melalui siaran pers, Jumat (10/8/2018).

Era keterbukaan membuka ruang bagi para pelaku KUMKM untuk menawarkan dan sekaligus mengajarkan tentang produknya kepada pembeli luar negeri. Meski cara seperti ini dipandang sebagai hal yang positif, namun di sisi lain ada kekhawatiran ditiru.

"Saya tahu betul keikhlasan para perajin untuk mengajarkan dan menularkan talentanya kepada rekan, mitra, bahkan buyer luar negeri yang rendah hati dan jujur, bersedia menceritakan semua talentanya kepada orang lain," katanya.

Menurut Sitti, kepemilikan merek dagang bagi UMKM merupakan kebutuhan utama karena akan menjadi identitas dan tanda pengenal masing-masing produk UMKM. Karena itu, sangat perlu untuk didaftarkan hak kepemilikan merek dagangnya.

"Seiring dengan itu, para pelaku UMKM perlu dilindungi kreativitas dan hasil karyanya agar tidak diakui oleh pihak-pihak lain sebagai miliknya," sambung Sitti.

Tahun ini sebanyak 2.500 KUMKM ditargetkan akan distandarisasi dan disertifikasi. Terdiri dari 330 KUMKM untuk Sertifikasi ISO/HACCP/SNI/PIRT, 1.514 KUMKM untuk Sertifikasi Hak Merek, 100 KUMKM untuk Sertifikasi Halal, dan 556 KUMKM untuk Sertifikasi Hak Cipta.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Rosmayanti

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Sep
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Oct
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading

Selasa, 20/11/2018 17:39 WIB

Kelangkaan Semen Masih Terjadi di Palu

Selasa, 20/11/2018 14:24 WIB

Mitsubishi Akan Copot Carlos Ghosn

Selasa, 20/11/2018 13:49 WIB

Xiaomi Ambil Alih Bisnis Smartphone Meitu

Selasa, 20/11/2018 08:44 WIB

Bos Besar Nissan Ditangkap Otoritas Jepang

Selasa, 20/11/2018 06:27 WIB

Malaysia Jadi Gerbang Masuk Bawang Ilegal

Selasa, 20/11/2018 00:15 WIB

Relaksasi DNI Bakal Gaet Investasi Asing