Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menginginkan RUU Daerah Kepulauan dapat segera selesai karena aturan perundangan tersebut dinilai merupakan dasar penting untuk pengembangan konsep maritim bagi Republik Indonesia.
Fahri Hamzah menyatakan, karena tahun ini adalah tahun politik, maka kemungkinan pembahasan RUU tersebut kemungkinan bisa tertunda.
"Namun, saya harap DPR RI lebih fokus dalam membahas RUU tersebut, sehingga bisa tuntas sebelum penggantian tahun," kata dia melalui siaran pers, di Jakarta, Sabtu (11/8/2018).
Terkait RUU itu, ujar dia, ada satu variabel yang perlu disepakati, yakni berkaitan dengan alokasi anggaran khusus bagi daerah-daerah kepulauan.
"Jika penghitungan anggaran bagi daerah kepulauan disamakan dengan daerah tidak kepulauan dan berdasar pada luas tanah, maka cara tersebut tidak proporsional karena di daerah kepulauan yang luas adalah lautnya, bukan daratan," jelasnya.
Fahri mengingatkan, alat transportasi di daerah kepulauan tidak biasa, serta memiliki beragam rintangan, seperti dalam hal ombak tinggi di lautan. Sehingga berbagai hal itu harus diperhitungkan.
Ia menegaskan, RUU Daerah Kepulauan ini akan menjadi peletakan dasar konsepsi awal cara mengelola maritim di Nusantara, sehingga Indonesia bisa bersaing dengan peradaban besar dunia yang berbasis darat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
