Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Rawan Korupsi Dana Bantuan Pertanian

Rawan Korupsi Dana Bantuan Pertanian Kredit Foto: Antara/Anis Efizudin
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menduga kasus korupsi pemotongan dana bantuan kepada kelompok tani banyak terjadi karena penyaluran dana kepada kelompok-kelompok tani rawan diselewengkan.

"Bahkan termasuk ada juga kemungkinan kelompok tani fiktif," kata Sufmi, di Jakarta, Minggu (12/8/2018).


Pernyataan ini menyusul tindakan Polda Sumut yang membongkar dugaan korupsi dana penyaluran kelompok tani yang melibatkan Kepala Dinas Pertanian Padang Lawas.
Ia menilai kasus serupa bisa juga terjadi di daerah lain.

"Bisa jadi kasus seperti ini masih terjadi di berbagai daerah," kata politisi Partai Gerindra tersebut.


Pihaknya mengimbau agar polda-polda lain juga meniru pengungkapan penyidik Polda Sumut, karena mungkin saja penyelewengan dana program Kementerian Pertanian juga terjadi di berbagai daerah.


Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji meminta polisi mengungkap keterlibatan pihak-pihak lainnya dalam kasus Dinas Pertanian Padang Lawas.
Ia meminta polisi-polisi di berbagai daerah lain juga mengusut kemungkinan adanya korupsi di sektor pertanian.

"Prestasi polda ini harus ditindaklanjuti oleh polda-polda lainnya secara paralel untuk menciptakan zona zero korupsi bagi pemerintahan yang bersih," kata Indriyanto yang juga mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)itu.


Indriyanto menambahkan, dalam pengembangan kasus ini ke depan, KPK bisa dilibatkan untuk melakukan pengawasan dan koordinasi.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan bahwa perlu adanya evaluasi sistem dana bantuan sosial yang selama ini berjalan. Evaluasi tersebut harus dilakukan mulai dari proses penentuan penerima hingga laporan pertanggungjawaban.

Almas mengkhawatirkan program bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan berpotensi terjadi penyalahgunaan atau korupsi.

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: