Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:50 WIB. BRI - BRI menghadirkan Agen BRILink untuk menggaet calon nasabah unbanked tahun ini.
  • 10:29 WIB. China - China berkomitmen tidak akan menggunakan nuklir untuk ancam negara bebas nuklir atau area bebas nuklir
  • 10:27 WIB. Nuklir - China tidak akan terlibat dalam perlombaan senjata nuklir dengan negara lain
  • 08:55 WIB. IHSG - IHSG dibuka hijau 0,15% di awal sesi I.
  • 08:30 WIB. Otomotif - GM mempercepat penggantian produknya di China untuk mendongkrak penjualannya
  • 08:28 WIB. Uni Eropa - Kinerja ekspor terbaik UE: daging babi, minuman, wine, dan makanan bayi
  • 08:24 WIB. Eletronik - China catatkan pendapatan manufaktur elektronik dan software tahun 2018 lebih dari US$2,3 triliun
  • 08:19 WIB. Cryptocurrency - CipherTrace:US$1,2 miliar lenyap di cryptocurrency dari Januari-Maret
  • 07:50 WIB. Apple - Apple Inc dikabarkan akan membeli  divisi chip untuk modem smartphone punya Intel Corp
  • 06:19 WIB. SMGR - Semen Indonesia mendapatkan dana Rp9,35 triliun melalui pinjaman sindikasi.
  • 21:12 WIB. Huawei - Pendapatan Huawei naik 30% pada semester I di tengah tekanan AS.
  • 16:28 WIB. Tekno - Rudiantara tegaskan Traveloka dan Tokopedia bukan penyelenggara umrah.

Rawan Korupsi Dana Bantuan Pertanian

Rawan Korupsi Dana Bantuan Pertanian - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menduga kasus korupsi pemotongan dana bantuan kepada kelompok tani banyak terjadi karena penyaluran dana kepada kelompok-kelompok tani rawan diselewengkan.

"Bahkan termasuk ada juga kemungkinan kelompok tani fiktif," kata Sufmi, di Jakarta, Minggu (12/8/2018).


Pernyataan ini menyusul tindakan Polda Sumut yang membongkar dugaan korupsi dana penyaluran kelompok tani yang melibatkan Kepala Dinas Pertanian Padang Lawas.
Ia menilai kasus serupa bisa juga terjadi di daerah lain.

"Bisa jadi kasus seperti ini masih terjadi di berbagai daerah," kata politisi Partai Gerindra tersebut.


Pihaknya mengimbau agar polda-polda lain juga meniru pengungkapan penyidik Polda Sumut, karena mungkin saja penyelewengan dana program Kementerian Pertanian juga terjadi di berbagai daerah.


Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji meminta polisi mengungkap keterlibatan pihak-pihak lainnya dalam kasus Dinas Pertanian Padang Lawas.
Ia meminta polisi-polisi di berbagai daerah lain juga mengusut kemungkinan adanya korupsi di sektor pertanian.

"Prestasi polda ini harus ditindaklanjuti oleh polda-polda lainnya secara paralel untuk menciptakan zona zero korupsi bagi pemerintahan yang bersih," kata Indriyanto yang juga mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)itu.


Indriyanto menambahkan, dalam pengembangan kasus ini ke depan, KPK bisa dilibatkan untuk melakukan pengawasan dan koordinasi.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan bahwa perlu adanya evaluasi sistem dana bantuan sosial yang selama ini berjalan. Evaluasi tersebut harus dilakukan mulai dari proses penentuan penerima hingga laporan pertanggungjawaban.

Almas mengkhawatirkan program bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan berpotensi terjadi penyalahgunaan atau korupsi.

Tag: Pertanian

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Antara/Anis Efizudin

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,744.00 3,706.58
British Pound GBP 1.00 17,507.41 17,325.92
China Yuan CNY 1.00 2,040.60 2,020.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,043.00 13,903.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,869.42 9,768.25
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,797.94 1,779.83
Dolar Singapura SGD 1.00 10,310.57 10,204.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,729.56 15,567.19
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,411.81 3,375.33
Yen Jepang JPY 100.00 13,000.37 12,867.19

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67