Portal Berita Ekonomi Senin, 20 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:58 WIB. KAI - Penjualan tiket "Promo Merdeka" KAI di Sumut terjual 1.550 kursi atau 93%.
  • 21:35 WIB. Kesehatan - MUI segera terbitkan keputusan soal vaksin MR.
  • 21:35 WIB. Nasional - Kemenpan RB gandeng BSSN untuk amankan E-Gov.
  • 21:35 WIB. Daerah - Mensos: Pusat dukung penuh penanganan gempa Lombok
  • 21:35 WIB. Finansial - Mensos: Ekonomi keumatan selaras dengan tugas kementerian.
  • 21:34 WIB. Nasional - Presiden Jokowi siapkan Inpres terkait gempa Lombok.
  • 21:33 WIB. Daerah - Mendikbud: Jangan hanya sekolah Joni yang dipasangi internet.
  • 21:33 WIB. Politik - Seskab: Menteri tim sukses Jokowi-Maruf tidak boleh orasi tapi cukup fokus bekerja.
  • 21:32 WIB. Daerah - Kapolri: Persoalan Papua adalah pembangunan ekonomi.
  • 21:32 WIB. Politik - Ketua Tim Kampanye Jokowi-Maruf belum ditentukan.
  • 21:31 WIB. Hukum - Ketum PPP tidak penuhi panggilan KPK.
  • 21:31 WIB. Hukum - Bawaslu akan kirimkan panggilan kedua kepada Andi Arief.
  • 21:31 WIB. Daerah - 1.084 hektare lahan Kalsel terbakar.
  • 21:30 WIB. Perikanan - Menteri Susi tenggelamkan delapan kapal asing.
  • 21:29 WIB. Politik - Cak Imin: Ketua TKN Jokowi-Maruf harus pintar jaga rahasia.

Rawan Korupsi Dana Bantuan Pertanian

Foto Berita Rawan Korupsi Dana Bantuan Pertanian
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menduga kasus korupsi pemotongan dana bantuan kepada kelompok tani banyak terjadi karena penyaluran dana kepada kelompok-kelompok tani rawan diselewengkan.

"Bahkan termasuk ada juga kemungkinan kelompok tani fiktif," kata Sufmi, di Jakarta, Minggu (12/8/2018).


Pernyataan ini menyusul tindakan Polda Sumut yang membongkar dugaan korupsi dana penyaluran kelompok tani yang melibatkan Kepala Dinas Pertanian Padang Lawas.
Ia menilai kasus serupa bisa juga terjadi di daerah lain.

"Bisa jadi kasus seperti ini masih terjadi di berbagai daerah," kata politisi Partai Gerindra tersebut.


Pihaknya mengimbau agar polda-polda lain juga meniru pengungkapan penyidik Polda Sumut, karena mungkin saja penyelewengan dana program Kementerian Pertanian juga terjadi di berbagai daerah.


Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji meminta polisi mengungkap keterlibatan pihak-pihak lainnya dalam kasus Dinas Pertanian Padang Lawas.
Ia meminta polisi-polisi di berbagai daerah lain juga mengusut kemungkinan adanya korupsi di sektor pertanian.

"Prestasi polda ini harus ditindaklanjuti oleh polda-polda lainnya secara paralel untuk menciptakan zona zero korupsi bagi pemerintahan yang bersih," kata Indriyanto yang juga mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)itu.


Indriyanto menambahkan, dalam pengembangan kasus ini ke depan, KPK bisa dilibatkan untuk melakukan pengawasan dan koordinasi.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan bahwa perlu adanya evaluasi sistem dana bantuan sosial yang selama ini berjalan. Evaluasi tersebut harus dilakukan mulai dari proses penentuan penerima hingga laporan pertanggungjawaban.

Almas mengkhawatirkan program bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan berpotensi terjadi penyalahgunaan atau korupsi.

Tag: Pertanian

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Antara/Anis Efizudin

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5892.192 108.394 599
2 Agriculture 1588.944 4.751 20
3 Mining 2014.336 48.471 46
4 Basic Industry and Chemicals 803.050 21.046 70
5 Miscellanous Industry 1263.593 43.399 45
6 Consumer Goods 2363.210 31.896 46
7 Cons., Property & Real Estate 439.284 6.072 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1012.787 14.681 70
9 Finance 1060.303 19.100 91
10 Trade & Service 846.847 15.397 144
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10