Ekspor Ditingkatkan. Tetap Perhatikan Kebutuhan Domestik!

Pemerintah sedang mendorong peningkatan ekspor berbagai komoditas dalam rangka mengurangi defisit neraca perdagangan atau lebih banyaknya nilai impor dibandingkan nilai ekspor yang dialami pada semester I-2018.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 1,74 miliar Dolar AS pada Juni 2018. Namun, neraca perdagangan Indonesia sepanjang semester satu 2018 tercatat masih defisit 1,02 miliar Dolar AS, dibanding semester satu 2017 yang mencatat surplus besar mencapai 7,66 miliar Dolar AS.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Juni 2018 mencapai 88,02 miliar dolar AS atau meningkat 10,03 persen dibanding periode yang sama tahun 2017 80 miliar Dolar AS.

“Dorongan untuk melakukan ekspor perikanan perlu memperhatikan faktor inflasi yang juga kerap disorot oleh Presiden Joko Widodo,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim.

Menurutnya, salah satu solusi untuk menahan laju inflasi adalah dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan domestik sehingga tidak ada komoditas yang diekspor sebelum dipenuhinya kebutuhan nasional.

Untuk itu, pemerintah sebaiknya jangan berpikir pendek dengan menggenjot ekspor dan membuka impor seluas-luasnya bila pasokan berkurang. Hal tersebut dinilai malah berpotensi menambah harga terhadap sejumlah komoditas pangan yang diimpor, apalagi bila harga rupiah sedang melemah terhadap dolar AS.

Ia mencontohkan untuk komoditas ikan yang dinilai BPS masih berandil terhadap keseluruhan inflasi pada Juni 2018, pemerintah seharusnya memperkuat industri sektor pengolahan dan pemasaran ikan di dalam negeri.

Sejauh ini, pemerintah justru mendorong ekspor raw material ke luar negeri, praktik yang justru bertolak belakang dengan mandat UU Perikanan. Ia juga mengemukakan, untuk mendukung aktivitas pengolahan dan pemasaran itu, harus dipastikan infrastruktur pendukungnya, seperti "cold storage", daya listrik, dan jalur transportasi yang memadai.

Selain itu, ujar Abdul Halim, pemda juga dapat saling berkoordinasi dengan daerah tetangganya agar dapat bekerja sama mendatangkan komoditas dari daerah yang kelebihan pasokan ke daerah yang mengalami kekurangan pasokan.

Abdul Halim menyatakan penguatan industri pengolahan yang terserbar di berbagai daerah bisa menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk menggalakkan ekspor.

Untuk itu, ujar dia, cara alternatif selain ekspor untuk meningkatkan devisa dan memperkuat nilai mata uang rupiah dapat dilakukan dengan memperkuat pengolahan-pemasaran serta memberi insentif.

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan insentif kepada setiap unit usaha untuk memasarkan yang sudah diolah, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Bimbing Pengusaha Sedangkan terkait dengan hambatan ekspor, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai perlu benar-benar membimbing pengusaha perikanan agar dapat lancar dan mampu memenuhi berbagai persyaratan sertifikasi yang diperlukan untuk mengekspor ke AS dan Uni Eropa.