Menteri Desa Siapkan Agen Pengentasan Kemiskinan Desa

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) seluruh pegawainya. Selain sebagai upaya mempercepat reformasi birokrasi, penguatan SDM juga merupakan bagian dari pembentukan karakter pegawai untuk siap menjadi agen perubahan pengentasan kemiskinan di desa-desa.

"Kami mengalokasikan cukup banyak anggaran untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan SDM. Sehingga kementerian ini bisa menjadi agen perubahan atau fasilitator untuk mengentaskan kemiskinan, pengurangan desa-desa tertinggal serta meningkatkan desa berkembang di Indonesia," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, dalam keterangan tulisnya, Selasa (14/8/2018).

Eko menjelaskan, pengembangan SDM dilakukan  agar para pegawai memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik. Dengan memiliki kapasitas tersebut akan membantu para pengambil keputusan mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Perubahan tidak akan berhenti karena tuntutan itu selalu bertambah. Untuk itu perlu terus beradaptasi agar tidak tertinggal.

"Perubahan itu tentunya perlu jiwa kepemimpinan di semua level. Leadership perlu pengetahuan. Pimpinan harus terus dilatih dan diisi supaya tidak tertinggal dan rendahkan hati untuk terus belajar,” tambahnya.

Sementara itu, pakar manajemen yang juga merupakan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Presiden Soeharto, Tanri Abeng, menegaskan pentingnya memahami konsep-konsep kepemimpinan dalam upaya percepatan reformasi birokrasi. Menurutnya, reformasi tidak akan jalan jika tidak memenuhi tiga hal, yaitu strukturnya harus benar, metode perubahan yang benar, serta pemimpinnya benar.

"Reformasi birokrasi memang tidak mudah. Reformasi juga berarti mendidik orang-orangnya. Kalau orang-orangnya tidak termotivasi, pola pikirnya tidak akan berubah. Ini kembali kepada komitmen seorang pemimpin," terangnya.

Dirinya melanjutkan, pemimpin yang ingin melakukan reformasi itu harus mengesampingkan kepentingan pribadi, mengutamakan organisasi, serta berpikiran mengenai apa yang bisa ia tinggalkan di dalam organisasi itu.