Saran Bankir untuk BI Hadapi Krisis Turki

Warta Ekonomi, Jakarta -

Seorang bankir menilai Bank Indonesia tak perlu menaikkan suku bunga acuan pada rapat kebijakan Rabu (15/8). Pasalnya amunisi "pengetatan moneter" sebaiknya disimpan untuk menghadapi dua kali kenaikan suku bunga Federal Reserve di sisa tahun.

Direktur Keuangan dan Treasuri BTN Iman Nugroho Soeko mengatakan, tekanan global dari krisis keuangan di Turki yang telah melemahkan nilai Rupiah belum relevan menjadi alasan Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga "7-Day Reverse Repo Rate".

"Posisi suku bunga acuan BI saat ini sebesar 5,25% yang telah naik 100 basis poin sejak awal tahun masih cukup memadai. Lebih baik, BI melihat dahulu efek rambatan dari kenaikan suku bunga acuan yang telah dilakukan," kata dia di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Menurutnya, tekanan Rupiah saat ini hanya karena kepanikan asing yang keluar dari emerging market karena situasi kejatuhan mata uang Lira Turki.

"Depresiasi Lira yang begitu dalam dan pertikaian Tukri dengan AS membuat investor asing panik dan melarikan investasi valasnya dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia," jelasnya.

Padahal perlu diingat, kata Iman, Turki bukan negara mitra dagang utama Indonesia, sehingga krisis keuangan di Turki tidak akan serta merta langsung berdampak ke Indonesia, meskipun memang tetap perlu diwaspadai terkait dampak dari pelemahan nilai tukarnya.

"Lebih relevan jika kenaikan bunga untuk antisipasi The Fed," ujar Iman.

The Fed kuat diperkirakan konsensus pasar akan menaikkan suku bunga acuannya dua kali lagi pada tahun ini dari level sekarang di 1,75-2%.

Ekonom PT Bank Permata Tbk Joshua Pardede menilai Bank Sentral masih perlu mempertahankan kebijakan untuk meningkatkan ketertarikan asing terhadap aset-aset Rupiah. BI dinilai dia masih memiliki ruang kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin di sisa tahun ini.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, BI masih menimbang opsi menaikkan suku bunga acuan pada Agustus 2018 ini untuk menstabilkan nilai tukar, di samping upaya intervensi ganda di pasar valas dan Surat Berharga Negara.