PDIP Sebut Mahar Sandiaga Uno Rp500 M Sebagai Skandal Politik

Isu pemberian mahar Sandiaga Uno Rp500 masing-masing ke PKS dan PAN terus bergulir. PDIP menilai hal itu merupakan skandal politik jika benar adanya. bahkan dapat memperparah Pemilu 2019 nantinya.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan adanya mahar politik dalam penentuan cawapres merupakan kemunduran demokrasi. Bahkan hal itulah yang membuat cacat demokrasi di Indonesia.

"Untuk menjadi wapres harus keluar dana Rp1 triliun, itu kemunduran demokrasi," katanya di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Menurut Hasto, dengan mahar Rp1 triliun yang diberikan ke PAN dan PKS sepertinya adanya pengerdilan suara rakyat. Dimana suara rakyat seolah-olah ditukar dengan uang. Padahal, perbuatan itu tidak diperbolehkan di Indonesia, sebab negara menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan.

"Jangan jual suara rakyat hanya untuk menjadi sebuah posisi strategis, posisi presiden, wapres, menteri, kapolri, panglima TNI semua harus bebas politik uang," terangnya. 

Diketahui, Andi Arief sempat menyebut Sandiaga Uno memberikan mahar masing-masing Rp 500 miliar ke PAN-PKS untuk syarat pencawapresan. Andi mengaku mendapat informasi itu dari tim kecil Gerindra yaitu Fadli Zon, Prasetyo, Sufmi Dasco, dan Fuad Bawazier, saat pertemuan tanggal 7 Agustus 2018.