Portal Berita Ekonomi Jum'at, 22 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:35 WIB. Perindo - Perindo mendapatkan kontrak jual beli ikan tuna dengan perusahaan asal Jepang.
  • 20:34 WIB. BNI Life - BNI Life memperoleh predikat perusahaan dengan produk unit-linked terbaik.
  • 20:34 WIB. BNI - BNI meluncurkan program menabung dengan sampah atau bank sampah.
  • 20:34 WIB. BNI - BNI melibatkan para Agen BNI46 di beberapa wilayah untuk program bank sampah.
  • 20:33 WIB. KUR - Bank Mantap siap berpartisipasi menyalurkan KUR Pensiunan.
  • 19:37 WIB. BRIS - BRI Syariah menargetkan penyaluran kredit mikro Rp3 triliun di tahun ini.
  • 19:37 WIB. SMGR - Volume penjualan Semen Indonesia turun 6% di bulan Januari.
  • 19:37 WIB. WIKA - Nilai kontrak dari proyek Bandara Sultan Hasanudin mencapai Rp2,6 triliun.
  • 19:36 WIB. Mantap - Bank Mantap berencana menambah sekitar 60 jaringan kantor berbiaya rendah pada tahun ini.
  • 19:36 WIB. BTN - BTN mengambil porsi 10% di LinkAja.
  • 19:36 WIB. BTN - BTN menyebut LinkAja bisa membuat belanja modal perseroan makin efisien.
  • 19:35 WIB. KAI - KAI merekayasa keberangkatan kereta untuk mengantisipasi Munajat 212.
  • 19:35 WIB. Mandiri - Mandiri terlibat dalam kredit sindikasi dengan total nilai Rp6 triliun kepada anak usaha Salim Group.

Mantan Penasihat Imbau KPK Jangan Asal Rotasi Jabatan

Foto Berita Mantan Penasihat Imbau KPK Jangan Asal Rotasi Jabatan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Penasihat KPK masa jabatan 2005-2013 Abdullah Hehamahua menegaskan bahwa rotasi di lembaga penegak hukum tersebut harus dilakukan berdasarkan prestasi dan bukan semata diskresi dari pimpinan.

"Diskresi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang, satu-satunya lembaga yang punya PP SDM itu KPK dalam PP No 63/2005 mengenai Manajemen KPK, jangan sampai orang berprestasi kena dampak, orang tidak berprestasi tidak kena dampak," kata Abdullah di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Setidaknya ada enam direktur yang posisinya dirotasi pimpinan KPK yaitu direktur Pendidikan dan Layanan Masyarakat (Dikyanmas), direktur Gratifikasi, direktur Laporan Harta Kekayaan (LHKPN), Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan dua direktur lainnya.

Posisi lain yang dirotasi adalah kepala biro hingga kepala bagian termasuk Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang totalnya ada sekitar 15 direktur, kepala biro dan kepala bagian. Rotasi itu diduga tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya, sebab tak melibatkan Biro Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPK.

"Harus diingat, di KPK yang menangani pegawai KPK itu biro SDM, kalau ada masalah kepegawaian, pimpinan harus bicara dengan biro SDM atau Sekjennya kalau sudah ada kesepakatan yang tidak bertentangan dengan peraturan KPK baru eksekusinya pada Biro Hukum, jadi biro hukum membuat draft tapi ketentuannya dari SDM. Kalau pimpinan berniat baik, diajak dulu bicara biro SDM, sehingga tidak menimbulkan dampak, promosi dan demosi ada mekanismenya," tegas Abdullah.

Menurut Abdullah, para pegawai KPK tidak menolak rotasi, tapi persoalannya rotasi tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang ada dan penentuan seseorang dirotasi, mutasi atau demosi adalah kinerja.

"Yang menentukan kinerja adalah Biro SDM kalau sudah jelas dituangkan dalam kebijakan yang tidak boleh bertentangan dengan PP 63 tahun 2005 dan peraturan-peraturan komisi di KPK, jadi saran saya pimpinan lakukan konsolidasi internal, lalu bicara dengan WP untuk mencari jalan keluar dengan cara kembali ke kode etik," ungkap Abdullah.

Abdullah juga meminta agar rencana pelantikan pada 24 Agustus 2018 dibatalkan. Pelantikan yang sedianya dilakukan pada 14 Agustus 2018 itu ditunda menjadi 24 Agustus 2018.

Sebelumnya Ketua Agus Rahardjo mengatakan rotasi itu tidak memasukkan orang luar dan merupakan hal yang alamiah yang seharusnya dilakukan setiap dua tahun sekali.

"Tapi bahkan ada yang delapan tahun tidak pernah berpindah tempat. Awalnya pimpinan baru masuk itu membuat aturannya sampai tiga tahun aturan itu tidak bisa muncul jadi pimpinan mengambil alih. Sudahlah orang-orang yang mungkin kerjanya tidak seperti yang kita harapkan dilakukan rotasi supaya aturan itu nanti cepat dimunculkan," kata Agus.

Agus juga menilai bahwa mutasi itu sudah seharusnya dilakukan.

"Yang transparan adalah proses orang itu naik jabatan. Itu pasti ada penilaian yang transparan. Transparansi itu bukan pada saat final pengangkatan tapi pada waktu di jenjang untuk mencapai kriteria itu harus transparan, jadi tetap sama-sama direktur, apa salahnya?" ungkap Agus. 

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,767.30 3,729.07
British Pound GBP 1.00 18,411.72 18,223.66
China Yuan CNY 1.00 2,101.61 2,080.78
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,127.00 13,987.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,109.28 10,006.30
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.01 1,782.15
Dolar Singapura SGD 1.00 10,447.42 10,343.12
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,020.02 15,854.26
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,471.01 3,432.39
Yen Jepang JPY 100.00 12,756.91 12,629.35

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6537.766 24.982 628
2 Agriculture 1616.672 15.458 21
3 Mining 1935.600 28.600 47
4 Basic Industry and Chemicals 903.282 9.632 71
5 Miscellanous Industry 1347.154 -12.736 46
6 Consumer Goods 2654.468 -5.813 51
7 Cons., Property & Real Estate 459.894 1.147 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1214.069 7.199 72
9 Finance 1243.721 7.000 91
10 Trade & Service 827.313 1.685 155
No Code Prev Close Change %
1 JAYA 288 432 144 50.00
2 OCAP 54 72 18 33.33
3 PUDP 356 430 74 20.79
4 PJAA 1,260 1,500 240 19.05
5 YULE 175 208 33 18.86
6 INPS 2,100 2,400 300 14.29
7 BRAM 6,200 7,000 800 12.90
8 IKAI 179 200 21 11.73
9 INDY 1,955 2,180 225 11.51
10 IBFN 240 266 26 10.83
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,900 1,425 -475 -25.00
2 ARTA 980 780 -200 -20.41
3 KBLV 525 454 -71 -13.52
4 CSAP 600 540 -60 -10.00
5 AKPI 690 625 -65 -9.42
6 CLAY 1,540 1,395 -145 -9.42
7 BNLI 1,150 1,055 -95 -8.26
8 PSDN 260 242 -18 -6.92
9 SIPD 1,030 960 -70 -6.80
10 TRIS 236 220 -16 -6.78
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,490 2,640 150 6.02
2 ADRO 1,345 1,415 70 5.20
3 JPFA 2,310 2,330 20 0.87
4 INDY 1,955 2,180 225 11.51
5 BUMI 150 163 13 8.67
6 BMRI 7,100 7,325 225 3.17
7 UNTR 26,000 26,500 500 1.92
8 ESTI 91 92 1 1.10
9 BNLI 1,150 1,055 -95 -8.26
10 LEAD 92 86 -6 -6.52