Kementerian PUPR Perhatikan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Infrastruktur

Kementrian PUPR berupaya memperhatikan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dimana infrasturktur dapat diakses dan memiliki fasilitas ramah bagi perempuan, anak-anak dan difabel.

“Selain tantangan penyediaan fasilitas infrastruktur yang dapat diakses semua orang, isu lainnya adalah peluang yang sama bagi kaum wanita dalam keterlibatan pembangunan infrastruktur,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Baby Setiawati Dipokusumo, saat menerima kunjungan delegasi Pemerintah Afghanistan dan perwakilan UN Women di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (15/08/2018).

Baby mencontohkan, salah satu upaya Kementerian PUPR mengakomodir kebutuhan wanita, anak-anak dan difabel, yakni telah disediakan 31 ruang ibu dan anak, tempat penitipan anak, jalur landai, lift dan ruang parkir, khusus bagi difabel di kantor Kementerian PUPR.

"Kementerian PUPR juga telah berhasil menerbitkan berbagai peraturan yang bersifat responsif gender. Misalnya dalam dalam pedoman pelaksanaan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) juga melibatkan peran aktif perempuan," ujar Baby.

Sebelumnya, Kementerian PUPR dinilai berhasil meningkatkan capaian dalam penerapan PUG dengan menerima penghargaan APE tingkat Pratama pada tahun 2008, tingkat Madya pada tahun 2009-2010, tingkat Utama tahun 2011-2013, hingga tingkat Mentor pada tahun 2014 - 2016.