Zulkifli Hasan 'Perangi' Sri Mulyani Soal Utang Pemerintah, Siapa yang Menang?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tengah berselisih dengan Ketua MPR, Zulkifli Hasan terkait kondisi utang pemerintah yang mencapai Rp400 triliun.

Mulanya, ketua PAN itu menyindir kondisi utang pemerintah yang disebut tidak wajar, saat melakukan pidato dalam sidang tahunan MPR  pada Kamis (16/8/2017) lalu. Atas sindiran itu, Sri Mulyani membantah dan menganggap pernyataan Zulkifli Hasan terkesan politis dan menyesatkan.

Zulkifli menegaskan, kapasitasnya sebagai Ketua MPR memang berbicara terkait politik. Bahkan menurutnya yang menyesatkan ialah Menteri Keuangan.

"Yang sesat itu Menteri Keuangan bukan ketua MPR ya. MPR DPR, ini lembaga politik bukan lembaga sosial," katanya di Jakarta, Senin (20/8/2018).

Ia menambahkan, dari pernyataan Ekonom Senior, Rizal Ramli, menyebutkan pemerintah tidak memiliki manajemen inovatif dalam rangka pembayaran utang. Hasilnya beban pemerintah berat saat utang jatuh tempo. Selain itu, ia juga mengutip pernyataan dari ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, yang mengatakan utang jatuh tempo itu tidak sepenuhnya warisan pemerintah sebelumnya tapi juga ada hasil penerbitan surat utang di 2016 hingga 2018.

"Banyak ini pernyataan. Jadi yang menyesatkan itu Menteri Keuangan ya," ujarnya.

Tidak hanya itu, ia juga mengutip pernyataan Sri Mulyani yang mengakui tahun depan merupakan tahun yang berat bagi pemerintah karena akan ada utang jatuh tempo sebesar Rp 409 triliun.

Sehingga memberatkan sebab harus mencari sumber pembiayaan lain selain yang sudah ada.

"Ini pernyataan beliau loh di APBN 2018 akan memberatkan anggaran di tahun 2019 nanti. Itu kata Menteri loh," jelasnya.