Portal Berita Ekonomi Rabu, 14 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:51 WIB. Suspensi - Mulai hari ini, perdagangan saham PT Transcoal Pacifik (TCIP) dihentikan sementara waktu. 
  • 10:39 WIB. Bursa - Saham SURE dan DIGI kembali diperdagangkan kembali mulai hari ini.
  • 10:39 WIB. OJK - OJK apresiasi 10 perusahaan pembiayaan dan 10 perusahaan modal ventura karena menyampaikan laporan keuangan tercepat dan terlengkap.
  • 09:48 WIB. Dolar - Dolar AS sentuh level terendah di Rp14.740.
  • 09:48 WIB. Angkasa Pura II - Angkasa Pura II bentuk anak usaha bernama PT Angkasa Pura Aviasi yang berkedudukan di Deli Serdang.
  • 09:23 WIB. Boeing - Boeing disebut rahasiakan anomali sensor kecelakaan Lion Air.
  • 09:23 WIB. Lion Air - Pilot Lion Air tak punya panduan saat kecelakaan terjadi.
  • 09:22 WIB. Kemenkominfo - Rudiantara sebut registrasi prabayar kurangi SMS penipuan.
  • 09:22 WIB. IoT - IoT disebut bakal sumbang 10% bisnis telekomunikasi.
  • 09:19 WIB. Facebook - Facebook tak lagi pakai Arbitrase selesaikan kasus pelecehan.
  • 09:21 WIB. Go-Jek : Go-Jek: Tak mungkin buka akun suspend mitra tanpa syarat.
  • 09:20 WIB. Lazada - Lazada catat 1,2 juta produk ludes dalam 60 menit saat 11.11.
  • 06:20 WIB. Narasi TV - Narasi TV jalin kerja sama strategis dengan GDP dan Go-Jek.
  • 05:56 WIB. SMS - Pemerintah sedang siapkan prosedur pemblokiran SMS spam.
  • 05:52 WIB. Twitter - Twitter bakal kedatangan fitur edit cuitan.

BNPB: Gempa Lombok Bukan Bencana Nasional

Foto Berita BNPB: Gempa Lombok Bukan Bencana Nasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menjelaskan bahwa tanpa perlu dinyatakan sebagai bencana nasional, penanganan terhadap gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), skalanya sudah nasional.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pemerintah pusat terus mendampingi dan memperkuat pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Perkuatan itu adalah bantuan anggaran, pengerahan personel, bantuan logistik dan peralatan, manajerial dan tertib administrasi," ujarnya.

Sutopo menjelaskan, wewenang penetapan status bencana ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

Untuk tingkat nasional ditetapkan oleh presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

Sutopo menambahkan, penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah didasarkan pada lima variabel utama, yakni jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Namun indikator itu saja tidak cukup, karena ada hal yang mendasar indikator yang sulit diukur, yaitu kondisi keberadaan dan keberfungsian pemerintah daerah apakah "collaps" atau tidak.

"Kepala daerah beserta jajaran di bawahnya masih ada dan dapat menjalankan pemerintahan atau tidak," katanya.

Pemerintah berkaca pada tsunami Aceh 2004 yang ditetapkan sebagai bencana nasional karena pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota termasuk unsur pusat di Aceh seperti Kodam dan Polda collaps atau tak berdaya.

Risikonya, lanjut dia, semua tugas pemerintah daerah diambil alih pusat termasuk pemerintahan umum. Bukan hanya bencana saja.

"Dengan adanya status bencana nasional maka terbukanya pintu seluas-luasnya bantuan internasional oleh negara-negara lain dan masyarakat internasional membantu penanganan kemanusiaan. Ini adalah konsekuensi Konvensi Geneva. Seringkali timbul permasalahan baru terkait bantuan internasional ini karena menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan," ujar Sutopo.

Jadi, katanya, ada konsekuensi jika menetapkan status bencana nasional. Sejak tsunami Aceh 2004 hingga saat ini belum ada bencana yang terjadi di Indonesia dinyatakan bencana nasional.

"Bangsa Indonesia banyak belajar dari pengalaman penanganan tsunami Aceh 2004. Yang utama adalah penanganan terhadap dampak korban bencana. Potensi nasional masih mampu mengatasi penanganan darurat bahkan sampai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana nanti," katanya.

Karen itu, lanjut Sutopo, tanpa ada status bencana nasional pun penanganan bencana saat ini skalanya sudah nasional.

"Dana cadangan penanggulangan bencana sebesar Rp4 trilyun yang ada di Kementerian Keuangan dengan pengguna oleh BNPB siap dikucurkan sesuai kebutuhan. Jika kurang Pemerintah siap akan menambahkan dengan dibahas bersama DPR RI. Kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok diperkirakan lebih dari Rp7 triliun juga akan dianggarkan oleh pemerintah pusat," katanya.

Bahkan, presiden akan mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Penanganan Dampak Gempa Lombok. Pemerintah pusat total memberikan dukungan penuh bantuan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota serta tentu saja yang paling penting kepada masyarakat.

"Pesiden terus memantau perkembangan penanganan gempa Lombok. Bahkan presiden telah hadir ke Lombok dan memberikan arahan penanganan bencana. Jadi, tidak usah berpolemik soal status bencana nasional," demikian Sutopo Purwo Nugroho.

Tag: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Zabur Karuru

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,953.45 3,913.79
British Pound GBP 1.00 19,296.98 19,098.51
China Yuan CNY 1.00 2,136.68 2,115.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,829.00 14,681.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,703.57 10,595.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,893.36 1,874.39
Dolar Singapura SGD 1.00 10,740.98 10,632.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,759.74 16,589.53
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.14 3,499.64
Yen Jepang JPY 1.00 13,025.03 12,891.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5835.198 58.145 615
2 Agriculture 1443.790 -27.403 20
3 Mining 1861.322 11.301 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.011 4.484 71
5 Miscellanous Industry 1341.419 17.562 45
6 Consumer Goods 2278.563 23.314 49
7 Cons., Property & Real Estate 414.177 3.741 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1059.066 3.668 71
9 Finance 1103.474 16.174 90
10 Trade & Service 799.263 8.563 150
No Code Prev Close Change %
1 SOSS 1,000 1,250 250 25.00
2 TCPI 7,550 8,925 1,375 18.21
3 IBFN 254 300 46 18.11
4 MYOH 970 1,100 130 13.40
5 DEAL 250 282 32 12.80
6 TIRA 140 157 17 12.14
7 TNCA 175 196 21 12.00
8 ABMM 2,020 2,260 240 11.88
9 DYAN 81 90 9 11.11
10 LPPS 86 95 9 10.47
No Code Prev Close Change %
1 BBLD 500 402 -98 -19.60
2 BAYU 2,210 1,950 -260 -11.76
3 GSMF 113 101 -12 -10.62
4 ALMI 350 318 -32 -9.14
5 HDFA 134 122 -12 -8.96
6 PGLI 214 195 -19 -8.88
7 SATU 137 125 -12 -8.76
8 KPAL 414 380 -34 -8.21
9 ERTX 139 128 -11 -7.91
10 SIMA 104 96 -8 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 86 95 9 10.47
2 HMSP 3,300 3,300 0 0.00
3 TLKM 3,860 3,830 -30 -0.78
4 PTBA 4,420 4,650 230 5.20
5 SMCB 1,905 1,985 80 4.20
6 KPAS 472 498 26 5.51
7 UNVR 39,375 39,950 575 1.46
8 BBCA 23,700 24,075 375 1.58
9 PGAS 2,070 2,070 0 0.00
10 ADRO 1,510 1,515 5 0.33