Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:44 WIB. Suriah - Netanyahu: Israel akan Lanjutkan Serangan di Suriah.
  • 22:44 WIB. Israel - Indonesia desak PBB segera akhiri impunitas Israel.
  • 22:43 WIB. PBB - PBB berjanji libatkan generasi muda dalam pembangunan global.
  • 22:42 WIB. Tiongkok - China raup Rp94,3 triliun selama libur musim gugur.
  • 22:42 WIB. Rohingya - AS tuding Myanmar rencanakan pembunuhan massal Rohingya.
  • 22:42 WIB. Retno Marsudi - Menlu Retno: Peningkatan jumlah pasukan perdamaian perempuan jadi dibahas di PBB.
  • 22:40 WIB. Google - Fitur baru Google Maps 'Decide with Friends meluncur untuk pengguna.
  • 22:38 WIB. Donald Trump - Trump mengkritik Iran sebagai sebuah 'kediktatoran korup'.
  • 22:37 WIB. Venezuela - AS menjatuhkan sanksi terhadap istri presiden Venezuela.
  • 22:36 WIB. Twitter - Twitter sebar kampanye #BeAVoter jelang Pemilu AS.
  • 22:36 WIB. Amerika - Kepercayaan konsumen AS melonjak pada bulan September.
  • 22:36 WIB. Argentina - Peso Argentina jatuh karena kepala bank sentral mengundurkan diri.
  • 22:36 WIB. Malaysia - Istri mantan PM Malaysia Najib akan ditanyai oleh lembaga anti-korupsi Malaysia.
  • 22:35 WIB. The Fed - Dolar melemah menjelang keputusan suku the Fed.
  • 22:34 WIB. Instagram - Saham Facebook tergelincir setelah pendiri Instagram berhenti dari jabatannya.

BNPB: Gempa Lombok Bukan Bencana Nasional

Foto Berita BNPB: Gempa Lombok Bukan Bencana Nasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menjelaskan bahwa tanpa perlu dinyatakan sebagai bencana nasional, penanganan terhadap gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), skalanya sudah nasional.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pemerintah pusat terus mendampingi dan memperkuat pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Perkuatan itu adalah bantuan anggaran, pengerahan personel, bantuan logistik dan peralatan, manajerial dan tertib administrasi," ujarnya.

Sutopo menjelaskan, wewenang penetapan status bencana ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

Untuk tingkat nasional ditetapkan oleh presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

Sutopo menambahkan, penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah didasarkan pada lima variabel utama, yakni jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Namun indikator itu saja tidak cukup, karena ada hal yang mendasar indikator yang sulit diukur, yaitu kondisi keberadaan dan keberfungsian pemerintah daerah apakah "collaps" atau tidak.

"Kepala daerah beserta jajaran di bawahnya masih ada dan dapat menjalankan pemerintahan atau tidak," katanya.

Pemerintah berkaca pada tsunami Aceh 2004 yang ditetapkan sebagai bencana nasional karena pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota termasuk unsur pusat di Aceh seperti Kodam dan Polda collaps atau tak berdaya.

Risikonya, lanjut dia, semua tugas pemerintah daerah diambil alih pusat termasuk pemerintahan umum. Bukan hanya bencana saja.

"Dengan adanya status bencana nasional maka terbukanya pintu seluas-luasnya bantuan internasional oleh negara-negara lain dan masyarakat internasional membantu penanganan kemanusiaan. Ini adalah konsekuensi Konvensi Geneva. Seringkali timbul permasalahan baru terkait bantuan internasional ini karena menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan," ujar Sutopo.

Jadi, katanya, ada konsekuensi jika menetapkan status bencana nasional. Sejak tsunami Aceh 2004 hingga saat ini belum ada bencana yang terjadi di Indonesia dinyatakan bencana nasional.

"Bangsa Indonesia banyak belajar dari pengalaman penanganan tsunami Aceh 2004. Yang utama adalah penanganan terhadap dampak korban bencana. Potensi nasional masih mampu mengatasi penanganan darurat bahkan sampai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana nanti," katanya.

Karen itu, lanjut Sutopo, tanpa ada status bencana nasional pun penanganan bencana saat ini skalanya sudah nasional.

"Dana cadangan penanggulangan bencana sebesar Rp4 trilyun yang ada di Kementerian Keuangan dengan pengguna oleh BNPB siap dikucurkan sesuai kebutuhan. Jika kurang Pemerintah siap akan menambahkan dengan dibahas bersama DPR RI. Kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok diperkirakan lebih dari Rp7 triliun juga akan dianggarkan oleh pemerintah pusat," katanya.

Bahkan, presiden akan mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Penanganan Dampak Gempa Lombok. Pemerintah pusat total memberikan dukungan penuh bantuan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota serta tentu saja yang paling penting kepada masyarakat.

"Pesiden terus memantau perkembangan penanganan gempa Lombok. Bahkan presiden telah hadir ke Lombok dan memberikan arahan penanganan bencana. Jadi, tidak usah berpolemik soal status bencana nasional," demikian Sutopo Purwo Nugroho.

Tag: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Zabur Karuru

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20