Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Penguatan Kontribusi UMKM Harus Jadi Program Capres-Cawapres

Penguatan Kontribusi UMKM Harus Jadi Program Capres-Cawapres Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Peningkatan kontribusi UMKM terhadap pendapatan nasional harus terus diupayakan. Sebagai sektor yang berperan dalam membuka lapangan kerja bagi 96,87% angkatan kerja di Indonesia, UMKM memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, kontribusi UMKM pada PDB mencapai 60,34% pada 2017. Kontribusi ini pada dasarnya masih dapat ditingkatkan, mengingat peran UMKM dalam porsi ekspor di Indonesia hanya mencapai 15,7%. Pengalaman pada 1998 dan 2012 membuktikan UMKM dapat bertahan dari krisis ekonomi, ditunjukkan dengan pertumbuhan positif yang dicapai UMKM pada saat-saat krisis.

"Dengan memperkuat peran UMKM sebagai punggung perekonomian, diharapkan kondisi makroekonomi Indonesia juga menjadi lebih tahan banting terhadap ketidakpastian global di tahun-tahun mendatang. Kebijakan pro-UMKM yang dapat diberikan dapat terfokus pada bantuan modal dan pemasaran, di mana dua fokus ini berpotensi menghambat pertumbuhan UMKM," jelas dia dalam keterangannya kepada redaksi Warta Ekonomi, Selasa (21/8/2018).

Ilman menjelaskan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih kelak harus menyediakan skema permodalan yang ramah terhadap UMKM. Selama ini, UMKM seringkali sulit mendapatkan modal dari bank karena sulitnya UMKM memenuhi syarat Creditworthiness (5C) yang menjadi standar bank dalam memberikan pinjaman. Creditworthiness diartikan sebagai syarat-syarat kelayakan untuk mendapatkan kredit dari bank.

Aset yang dimiliki UMKM, umumnya tidak cukup memadai untuk dijadikan jaminan kepada pihak bank. Hal ini yang membuat mereka dikenai bunga tinggi. Sementara untuk KUR, usaha skala kecil dan mikro masih sulit mendapatkannya. Usaha skala menengah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan KUR.

"Penguatan peran Peer to Peer Lenders harus dilakukan untuk memberikan UMKM akses ke permodalan dengan skema pembayaran yang ramah UMKM. Peran mereka sebagai perantara bisa turut memberikan manfaat untuk bank melalui produk-produk keuangan yang mereka beli sekaligus bisa memberikan UMKM akses ke permodalan," ungkapnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rosmayanti
Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: