Fahri: Silakan Kalau Pusat Mau Lempar Handuk Terkait Gempa Lombok

Warta Ekonomi, Jakarta -

Melalui akun Twitternya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengunggah dua buah screen shot surat yang diduha dari Kementerian Dalam Negeri yang berisi soal bantuan keuangan kepada Pemprov Nusa Tenggara Barat.

Dalam surat tertanggal 20 Agustus 2018 bernomor 977/6131/SJ tertulis permintaan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan keuangan kepada Pemprov NTB terkait bencana gempa yang terjadi. 

Menanggapi hal tersebut, Fahri menilai setiap daerah memiliki Silpa yang berbeda-beda dan  jumlah nominal bantuan seakan tidak optimal.

Lanjutnya, Ia juga melihat pemerintah pusat mau lepas tangan terkait bencana gempa di NTB tersebut.

"Bagi saya, ini nampaknya pemerintah pusat mau lepas tangan: karena surat itu belum tentu mendapat sambutan dari Pemda lain karena kondisi keuangan Pemda juga tidak merata bahkan tidak mampu. Selama ini pusat sudah terlalu membebani daerah dengan alokasi-alokasi anggaran operasional," tutur Fahri dalam akun twitternya.

 

Bagi saya, ini nampaknya pemerintah pusat mau lepas tangan: karena surat itu blm tentu mendapat sambutan dr pemda lain krn kondisi keuangan pemda juga tdk merata bahkan tdk mampu. Selama ini pusat sudah terlalu membebani daerah dgn alokasi2 anggaran operasional.

— #KopiRevolusi (@Fahrihamzah) August 20, 2018

Tegas Fahri, jika benar ada upaya seperti itu dari Kemendagri terkait surat edaran, maka keuangan pusat sudah cukup tertekan. 

"Sehingga lagi-lagi harus "meminta ke daerah". Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku, baik DAU, DAK atau Dana Bagi Hasil. Inikah alasan sebenarnya?," Fahri bertanya dalam kicaunya.

Tambahnya, Kalau pemerintah pusat mau lempar handuk, lebih baik terbuka dan jujur. "Biar kita sekalian galang sumber daya masyarakat saja. Negara enggak usah ikut. Kalau memang enggak sanggup," tambahnya.