Portal Berita Ekonomi Jum'at, 16 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:01 WIB. KAI - KAI menegaskan tidak ada sengketa aset dalam proyek Skybridge Tanah Abang.
  • 22:00 WIB. KAI - KAI menyatakan pihaknya segera mencopot iklan rokok di areal stasiun.
  • 20:31 WIB. Himbara - Himpunan Bank Milik Negara berencana merilis produk QR code di awal tahun depan.
  • 20:30 WIB. TLKM - Telkom dikabarkan akan menyuntik Go-Jek senilai Rp4 triliun.
  • 20:30 WIB. TLKM - Merebaknya kabar akan menyuntik Go-Jek, berhasil melesatkan saham Telkom.
  • 20:29 WIB. BNI - BNI gelar forum bisnis bersama KJRI New York dengan tema Business Forum on TTI in Indonesia.
  • 20:29 WIB. BNI - BNI mencatatkan pertumbuhan transaksi trade finance di cabang New York sebesar 24,62% yoy pada kuartal III-2018.
  • 20:27 WIB. AXA - AXA Mandiri memperluas akses keuangan generasi milenial yang sejalan dengan program Insurance Day 2018.
  • 20:27 WIB. TLKM - Telkom tengah menjajaki pembelian sejumlah saham di Go-Jek.
  • 20:25 WIB. Mandiri - Mandiri: ke depan akan ada perubahan transaksi di merchant dari menggunakan mesin EDC digantikan mesin dan kode QR.
  • 20:22 WIB. Telkom - Telkom meraih penghargaan ASEAN Engineering Award dalam CAFEO-36.
  • 20:21 WIB. Soeta - Bandara Soekarno-Hatta masuk Top 10 Megahub dunia.

PHK Karyawan Freeport Pengaruhi Penerimaan Pajak

Foto Berita PHK Karyawan Freeport Pengaruhi Penerimaan Pajak
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Timika Hery Sumartono mengatakan, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya pada 2017 sangat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak pada 2017.

Hery Sumartono menjelaskan, penerimaan pajak terutama dari jenis pajak penghasilan pribadi berkurang pada 2017 lantaran kasus PHK massal karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktornya.

"Sudah tentu pasti berdampak pada penerimaan kita kalau ada wajib pajak yang terkena PHK dan kondisi itu terjadi pada 2017. Kalau sekarang sudah mulai stabil lagi sejak awal tahun hingga sekarang karena belum ada lagi kasus PHK," kata Hery.

Menurut Hery, potensi penerimaan pajak penghasilan pribadi akan hilang jika para karyawan yang mengalami kebijakan PHK tersebut tidak lagi memiliki penghasilan dari usaha mereka.

Namun, jika para karyawan yang di-PHK itu membuka usaha baru, maka mereka tetap menjadi wajib pajak KPP Pratama Timika dengan berkontribusi memberikan sumbangsih pada penerimaan negara dalam bentuk lain.

Sebagaimana diketahui, pada 2017 PT Freeport dan perusahaan subkontraktornya melakukan PHK massal sepihak sekitar 8.300 karyawan.

Keputusan PHK massal diambil manajemen perusahaan lantaran ribuan karyawan menggelar mogok kerja sejak April-Mei 2017.

Pada 2017, KPP Pratama Timika ditargetkan untuk menghimpun pajak dengan total mencapai lebih dari Rp2,7 triliun. Namun hingga akhir tahun, penerimaan pajak yang terealisasi hanya sekitar Rp2,5 triliun atau minus Rp200 miliar.

Adapun tahun ini, KPP Pratama Timika ditargetkan menghimpun pajak dengan total Rp2,782 triliun. Hingga akhir Juli lalu, sudah terealisasi 45% dari target Rp1,251 triliun.

Guna mendongkrak penerimaan pajak, KPP Pratama Timika gencar melakukan kunjungan ke para wajib pajak untuk memberikan pembinaan, monitoring, dan evaluasi mengenai kewajiban pajak mereka agar tidak sampai menunggak.

KPP Pratama Timika juga lebih intensif menggali potensi pajak dari para wajib pajak yang selama ini belum terdata secara baik, terutama di luar Kabupaten Mimika, seperti di Kabupaten Paniai, Deiyai, dan Intan Jaya.

"Tahun ini kami baru sekali mengunjungi kabupaten-kabupaten itu karena terkendala faktor cuaca dan keamanan. Sejauh ini, koordinasi kami dengan pemda setempat sudah berjalan baik, demikian pun dengan pemotongan pajak oleh para bendaharawan sudah berjalan dengan baik," ujar Hery.

Tag: PT Freeport Indonesia, Pajak

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35