Pukat UGM 'Serang' Ketua KPK

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo yang meminta agar pihak luar tidak ikut campur dalam urusan rotasi internal KPK mendapat banyak tanggapan, salah satunya Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM yang mengkritisi pernyataan tersebut. Bahkan Ketua KPK dinilai terlalu berani mengambil langkah itu.

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, menjelaskan keberadaan KPK yang masih bertahan sampai saat ini, tidak lain karena dukungan publik. Karena itu, pihaknya menyayangkan pernyataan Ketua KPK agar pihak luar tidak mencampuri internal KPK.

"Tanpa campur tangan atau dukungan publik bisa jadi KPK sudah lama dibubarkan, setidaknya dipreteli kewenangan ampuhnya," tegasnya di Yogyakarta, Selasa (21/8/2018).

Menurutnya, soal banyaknya pihak yang mengkritisi rotasi pegawai KPK, hal itu merupakan upaya publik agar lembaga anti rasuah tidak disetir kekuatan eksternal, sehingga tetap independen. Sebenarnya rotasi pegawai di KPK adalah hal biasa dalam sebuah organisasi. Namun harus disertai dengan catatan, salah satunya berdasarkan penilaian kinerja pegawai. 

"Mutasi harus didasarkan sistem manajemen SDM yang dituangkan dalam aturan tertulis. Artinya prosedur, dasar, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya. 

Ia menambahkan, sebenarnya telah ada PP No 63 tahun 2005 rentang manajemen SDM KPK terkait pengaturan mutasi dan promosi yang disesuaikan dengan beban kerja. Namun KPK belum memiliki aturan teknis yang menjabarkan PP tersebut. Hal itu menjadi salah satu kekurangan, sehingga menyulitkan pengukuran terhadap akuntabilitas mutasi dan promosi di internal KPK. 

"KPK seharusnya menjadi teladan penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja," ujarnya.