Demi Program Tol Laut, KKP Harus Turun Tangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu memberdayakan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di berbagai daerah agar dapat membantu mengefektifkan program tol laut yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

"KKP bisa mengambil peran jika lokasi-lokasi SKPT yang dilalui oleh tol laut sudah beroperasi," kata Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Rabu.

Menurut Abdi Suhufan, hal tersebut dapat mengefektifkan tol laut karena SKPT merupakan suatu kawasan terpadu dalam produksi dan distribusi dari komoditas kelautan dan perikanan Nusantara.

Apalagi, ia berpendapat bahwa rencana untuk dapat mengekspor langsung komoditas perikanan dari lokasi SKPT ke luar negeri sepertinya belum bisa terealisasi dalam waktu dekat, sehingga keberadaan tol laut bisa dimanfaatkan pelaku usaha perikanan yang berada di lokasi SKPT.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan kapal tol laut harus berisi muatan berupa hasil pertanian, perkebunan serta ikan dari Maluku ke provinsi lain di Tanah Air.

"Target kita kapal tol laut saat kembali harus terisi 50 hingga 60 persen hasil-hasil perkebunan, pertanian dan terutama perikanan dari Maluku untuk dibawa ke daerah lain, terutama Pulau Jawa," kata Menhub saat menjadi pembicara pada fokus grup diskusi Manajemen Pemerintah Era Digital digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, di Ambon, Senin (13/8).

Namun hingga saat ini kapal tol laut yang menyinggahi sejumlah kabupaten/kota di Maluku, saat kembali hanya bisa mengangkut 35 persen barang dan hasil produksi masyarakat dan umumnya milik pengusaha setempat.

Menurut dia, pemanfaatan jasa tol laut untuk mendistribusikan hasil produksi masyarakat Maluku ke sentra pemasaran di Pulau Jawa, jauh lebih mudah karena harga angkut relatif murah serta berdampak mendongkrak produktivitas dan membuka lapangan pekerjaan lebih luas.

"Karena itu saya sudah bicara dan minta tolog Gubernur Maluku Said Assagaff agar bisa didorong peningkatan kapasitas angkut hasil produksi masyarakat dari Maluku hingga mencapai 60 persen melalui jasa tol laut, terutama produk kopra dan berbagai jenis hasil perikanan mengingat kualitasnya sangat baik dan diminati baik di dalam maupun luar negeri," katanya.

Menhub menegaskan, program tol laut selain mewujudkan konektivitas antardaerah juga menekan kesenjangan harga antara wilayah Barat dan Timur Indonesia yang disebabkan tidak adanya kepastian ketersediaan barang.