Pembangunan Infrastruktur Harus Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, pembangunan infrastruktur harus ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang. 

"Prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen Kementerian PUPR mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan," kata Basuki Hadimuljono dalam rilisnya kepada redaksi Warta Ekonomi, Jumat (24/8/2018).

Untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan, Basuki mengatakan, harus diperhitungkan secara cermat daya dukung lingkungan serta mengoptimalkan pengembangan seluruh potensi wilayah yang tersedia. Sebagai contoh, beberapa provinsi di Pulau Kalimantan tidak memiliki batu pecah dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. 

"Untuk mengatasi kondisi tersebut, dikembangkan berbagai teknologi dan material lokal dalam pembangunan infrastruktur, di antaranya pemanfaatan sandbase lapis pondasi aspal sebagai pondasi badan jalan, timbunan ringan dengan material dasar pasir untuk badan jalan di atas tanah lunak. Contoh lain, penggunaan batang pohon lontar sebagai bahan bangunan perumahan," jelas Basuki. 

Dalam restorasi lingkungan, Kementerian PUPR saat ini melakukan revitalisasi danau, embung, reservoir air alami atau buatan yang mengalami sedimentasi dan pertumbuhan eceng-gondok, di antaranya revitalisasi  Danau Rawa Pening, Danau Limboto, Danau Tempe, dan Danau Tondano.

Kegiatan revitalisasi juga dikombinasikan dengan kegiatan-kegiatan yang didesain untuk menurunkan laju masukan sedimen ke tampungan air, seperti di Waduk Wonogiri, Bendungan Wlingi, dan Bendungan Batujai.

"Pengurangan sedimen pada tampungan air akan memberikan tambahan volume air. Manfaatnya sama dengan pembangunan bendungan atau embung baru dengan masalah sosial dan biaya yang bisa jauh lebih rendah," katanya.

Di kawasan perkotaan, Kementerian PUPR melakukan perbaikan kualitas air sungai, seperti restorasi Sungai Cikapundung di Bandung, Banjir Kanal Timur di Semarang, dan pengendalian pencemaran lingkungan akibat bau air Kali Sentiong menggunakan Bioremediasi.

"Untuk pengendalian banjir rob di Semarang akan ditangani melalui pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan pembangunan tanggul lautnya," ujarnya. 

Kota-kota yang ramah lingkungan juga didorong dengan membangun ruang terbuka hijau, ruang publik, termasuk pembangunan kebun raya bersama LIPI. Selain itu, Kementerian PUPR aktif mendorong pembangunan Green Buildings dan Green Roads di berbagai lokasi di Tanah Air.