Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:18 WIB. UMKM - Ada sekitar 54.000 UMKM yang ada di Kabupaten Klaten.
  • 17:17 WIB. UMKM - Pemkab Klaten siapkan anggaran yang disiapkan untuk pinjaman UMKM tersebut sekitar Rp3-5 miliar.
  • 17:16 WIB. UMKM - Pemkab Klaten akan beri pinjaman UMKM tanpa bunga.
  • 16:03 WIB. Elnusa - Hery: dua proyek ini nilainya signifikan, lebih dari Rp1 triliun.  
  • 16:02 WIB. Elnusa - Elnusa raih dua kontrak strategis sekaligus, kinerja perusahaan makin positif.
  • 16:00 WIB. PPN - Kasi Operasional PPN: nilai pendapatan itu didominasi oleh penjualan hasil tangkapan jenis cumi-cumi mencapai total Rp2,181 miliar.
  • 15:58 WIB. Ikan - nilai penjualan ikan hasil tangkapan nelayan di PPN Sungailiat mencapai volume produksi sebanyak 301.731 kg.
  • 15:57 WIB. Ikan - Nilai penjualan ikan di PPN Sungailiat mencapai Rp6,8 miliar lebih.
  • 15:56 WIB. Bawang - Para petani bawang di Karo berharap terus dibina BI. 
  • 15:54 WIB. Beras - Bulog: stok beras di gudang Bulog saat ini sekitar 12.000 ton cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran.
  • 15:53 WIB. Beras - Bulog pastikan stok beras di Sulteng aman.
  • 15:51 WIB. Bursa - RBMS tambah 9,7 juta saham hasil HMETD.
  • 15:51 WIB. Beras - Palu menerima tambahan beras 500 ton dari pemerintah.
  • 15:50 WIB. Padi - Barito Utara targetkan tanam padi 10.200 Ha.
  • 15:49 WIB. UPT - Riau bentuk UPT khusus peremajaan sawit.

Indef: Sinergi OJK-Kominfo Mampu Hindarkan Fraud di Dunia Fintech

Foto Berita Indef: Sinergi OJK-Kominfo Mampu Hindarkan Fraud di Dunia Fintech
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk membuat aturan yang memudahkan penyelenggara Financial Tecnology (Fintech).

Peneliti INDEF Andry Satrio Nugroho, mengatakan sinergi tersebut dinilai mampu membuat penyelenggara fintech bisa segera memvalidasi data single identity dan meminimalisir fraud.

“Problemnya, sekarang dinas Dukcapil itu tidak terlalu terbuka kepada swasta. Kan Dukcapil sendiri data-datanya hanya untuk pihak pemerintah dan kepolisian saja sebenarnya,” katanya di Jakarta, dalam keterangan resminya, Jumat (24/8/2018).

Lanjutnya, Ia menjelaskan, sulitnya pemerolehan akses tersebut terkait juga dengan infrastruktur di Dukcapil. Pasalnya, server Dukcapil tidak terlalu mendukung diadakannya validasi single identity. Padahal validasi yang melibatkan instutusi kependudukan sudah dilakukan negara lain di dunia.

“Nah, seharusnya dari pihak OJK, Kementerian Komunikasi, dua-duanya harus bersinergi. Mau dibawa ke mana nih fintech kalau misalnya proses seperti ini, yang sudah dilakukan beberapa negara,” imbuhnya.

Selain itu, Andry menuturkan, selain daripada yang diatur oleh OJK dalam POJK Nomor 77 Tahun 2017, perlu dibuat aturan yang lebih rigid mengenai kerja sama fintech dengan perbankan. Apalagi saat ini, banyak bank yang telah berkolaborasi dengan penyelenggara fintech.

Ia menjelaskan, di beberapa negara, regulasi terkait kolaborasi perbankan dan fintech telah ada. Aturan ini bahkan bisa menekan disrupsi yang dihasilkan fintech terhadap perbankan.

“Jadi lebih baik ada regulasi yang memang mendukung dari sisi inovasi dan kolaborasi antara bank dan fintech itu sendiri. Jadi banknya jalan, fintechnya juga jalan,” ucapnya,

Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Aji Satria Suleiman pun mengatakan, sebenarnya aturan yang ada saat ini sudah cukup di atas kertas. Tinggal bagaimana pengimplementasiannya di lapangan.

“Terkait verifikasi identitas penting untuk mencegah fraud sudah ada aturan soal KYC (knowing your customer) untuk biometrik di OJK ATAU BI. Sekarang hanya masalah implementasi di Dukcapil,” tuturnya

Akses ke Dukcapil ini dianggap Aftech memang mampu memberikan validasi data yang akurat. Dari sisi asosiasi, itu kaitannya dengan akses kepada informasi yang harapkan bisa membuat analisisnya lebih valid.

Untuk mengurangi persentase non-perfoming loan (NPL) sendiri, Aji menerangkan, sejatinya sudah ada aturan terkait SLIK dan biro kredit. Namun lagi-lagi, tinggal masalah implementasi teknis untuk koneksi ke sistem OJK dan masing-masing biro kredit.

Tag: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Financial Technology (FinTech)

Penulis: Redaksi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,068.72 4,027.56
British Pound GBP 1.00 19,989.95 19,789.37
China Yuan CNY 1.00 2,203.25 2,181.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,263.00 15,111.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,877.94 10,768.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.23 1,927.82
Dolar Singapura SGD 1.00 11,073.79 10,961.92
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,549.40 17,371.61
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.29 3,634.20
Yen Jepang JPY 100.00 13,565.91 13,424.84

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94