Respon MUI Riau Soal Aksi Penolakan Deklarasi #2019GantiPresiden

Warta Ekonomi, Pekanbaru -

Terkait rencana organisasi masyarakat (ormas) yang ingin mendatangi bandara sebagai bentuk penolakan terhadap deklarasi ganti presiden, mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) area Riau. MUI menghimbau agar aksi mendatangi bandara tersebut dibatalkan.

Menurut Sekretaris Umum MUI Riau, Zulhusni Domo, bentuk penolakan terhadap deklarasi ganti presiden tak mesti dilakukan dengan menutup dan bermalam di bandara.

"Ini tidak sesuai dengan budaya Melayu. Bila ingin melakukan penolakan cukup mengajak kelompoknya untuk tidak menghadiri acara deklarasi," sebut Husni kepada Warta Ekonomi, Jumat (24/8/2018).

Sebelumnya, ormas Pemuda Pancasila (PP) area Riau mengancam akan menutup bandara terkait penyelenggaraan deklarasi ganti presiden di Pekanbaru. Adapun kegiatan deklarasi itu akan diselenggarakan di Kota Pekanbaru akhir pekan ini dengan lokasi di salah satu ruas jalan protokol.

Zulhusni menambahkan, pihaknya juga menghimbau para politisi, tokoh masyarakat, ormas dan parpol untuk ikut memantapkan suasana damai dalam menyongsong pesta demokrasi 2019 mendatang.

"Selain itu bagi kelompok yang mendukung acara itu (deklarasi ganti presiden) mesti mengemas acara dengan damai dan sejuk," sambungnya.

Adapun rencana aksi ganti presiden di Pekanbaru, ikut menghangatkan suhu politik di kota ini beberapa pekan belakangan. Deklarasi tersebut memunculkan kubu pro dan kontra pada masing-masing pihak. Bahkan Neno Warisman selaku figur nasional yang dijadwalkan ikut menyemarakkan aksi itu, sempat dilaporkan ke pihak berwajib dengan tudingan melakukan aksi makar (laporan ini kemudian dicabut Desmaniar selaku pelapor pada Jumat 24/8).

MUI Riau pun menghimbau seluruh lapisan masyarakat Riau untuk tidak terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Paguyuban ulama ini berpesan, seluruh proses demokrasi harus dihargai dan dihormati, karena hal tersebut merupakan bagian dari resiko demokrasi.

"Dalam setiap pemilihan pemimpin pasti ada pro kontra. Maka kegiatan deklarasi ganti presiden adalah upaya demokrasi yang dilakukan sekelompok orang yang tidak mendukung petahana, dan itu hak mereka. Kalau ada deklarasi 2019 tetap Jokowi juga harus dihormati."