Portal Berita Ekonomi Minggu, 20 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:51 WIB. PLN - PLN sedang mengupayakan pemenuhan daya listrik untuk kompor listrik.
  • 18:49 WIB. PLN - PLN masih mempunyai batas hutang 300% atau hingga Rp2.000 triliun.
  • 18:46 WIB. Kemenpupera - Kemenpupera menargetkan pembangunan 51.000 unit rumah untuk MBR melalui skema pembiayaan BP2BT.
  • 18:22 WIB. AFPI - AFPI menargetkan penyaluran pinjaman Rp40 triliun pada 2019.
  • 17:55 WIB. AP I - Bandara NYIA sudah mencapai 30% fisik pembangunan.
  • 17:54 WIB. AP I - AP I buka peluang rute penerbangan dari Asia dan Timur Tengah via Bandara NYIA.
  • 17:53 WIB. Telkomsel - Telkomsel melalui T-Cash jalin kerja sama strategis dengan CRP Group.
  • 17:09 WIB. Minyak - Harga minyak nabati diramalkan naik US$50-US$100 per ton.
  • 17:07 WIB. BTN - BTN mengincar pendanaan sebesar Rp14 triliun tahun ini.
  • 17:06 WIB. BTN - BTN masih belum memerlukan pendanaan dari ekuitas.
  • 16:52 WIB. BNI - BNI menargetkan kredit modal kerja tumbuh 12%-14% tahun ini.
  • 16:51 WIB. BCA - BCA akan memprioritaskan penyaluran kredit kepada nasabah yang memiliki hubungan dengan bank.
  • 16:50 WIB. BCA - BCA yakin kredit modal kerja masih moncer di 2019.
  • 16:49 WIB. BI - BI memprediksi penghimpunan DPK 2019 tidak akan melesat jauh dibandingkan tahun sebelumnya.
  • 16:48 WIB. Fintech - Penyaluran pinjaman fintech lending pada 2018 mencapai Rp22,67 triliun.

CIPS: Indonesia Perlu Mentaati Aturan WTO

Foto Berita CIPS: Indonesia Perlu Mentaati Aturan WTO
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sebagai anggota dari World Trade Organization (WTO), Indonesia perlu mentaati aturan yang berlaku. Salah satunya adalah mengurangi seluruh restriksi (pembatasan) non-tarif dalam perdagangan internasional. 

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman, mengatakan pemerintah sebaiknya tetap mengutamakan negosiasi perdagangan dan tidak melakukan retaliasi (tindakan balasan terhadap produk impor) karena retalisasi pada akhirnya akan memicu perang dagang yang tak berkesudahan.

”Kasus sengketa dagang Indonesia yang digugatkan oleh AS dan Selandia Baru pada hakikatnya memberikan gambaran bahwa Indonesia belum sepenuhnya dapat terbuka dengan perdagangan Internasional, terutama di bidang perdagangan holtikultura dan daging sapi,” ujar Ilman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/08/2018). 

Ilman mengungkapkan, di satu sisi pemerintah dituntut untuk melakukan perlindungan terhadap petani dalam negeri melalui penerapan berbagai peraturan yang dianggap menghambat perdagangan internasional tersebut. Namun di saat yang bersamaan, Indonesia dianggap masih membiarkan adanya hambatan non-tarif pada perdagangan internasional dengan negara lain.

"Hal inilah akhirnya yang membuat Indonesia harus melakukan revisi dan penyesuaian terhadap sejumlah peraturan. Misalnya saja revisi atas Permendag nomor 59 tahun 2016 menjadi Permendag nomor 20 tahun 2018," pungkasnya.

Di sisi lain, peningkatan restriksi pada akhirnya berbuah gugatan oleh negara-negara pengekspor. Amerika Serikat bahkan mengancam akan melakukan evaluasi ulang atas kebijakan Generalized System of Preference (GSP) yang selama ini dianggap membantu pertumbuhan volume ekspor Indonesia ke sebesar 9,3%. 

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Penulis/Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56