CIPS: Indonesia Perlu Mentaati Aturan WTO

Sebagai anggota dari World Trade Organization (WTO), Indonesia perlu mentaati aturan yang berlaku. Salah satunya adalah mengurangi seluruh restriksi (pembatasan) non-tarif dalam perdagangan internasional. 

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman, mengatakan pemerintah sebaiknya tetap mengutamakan negosiasi perdagangan dan tidak melakukan retaliasi (tindakan balasan terhadap produk impor) karena retalisasi pada akhirnya akan memicu perang dagang yang tak berkesudahan.

”Kasus sengketa dagang Indonesia yang digugatkan oleh AS dan Selandia Baru pada hakikatnya memberikan gambaran bahwa Indonesia belum sepenuhnya dapat terbuka dengan perdagangan Internasional, terutama di bidang perdagangan holtikultura dan daging sapi,” ujar Ilman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/08/2018). 

Ilman mengungkapkan, di satu sisi pemerintah dituntut untuk melakukan perlindungan terhadap petani dalam negeri melalui penerapan berbagai peraturan yang dianggap menghambat perdagangan internasional tersebut. Namun di saat yang bersamaan, Indonesia dianggap masih membiarkan adanya hambatan non-tarif pada perdagangan internasional dengan negara lain.

"Hal inilah akhirnya yang membuat Indonesia harus melakukan revisi dan penyesuaian terhadap sejumlah peraturan. Misalnya saja revisi atas Permendag nomor 59 tahun 2016 menjadi Permendag nomor 20 tahun 2018," pungkasnya.

Di sisi lain, peningkatan restriksi pada akhirnya berbuah gugatan oleh negara-negara pengekspor. Amerika Serikat bahkan mengancam akan melakukan evaluasi ulang atas kebijakan Generalized System of Preference (GSP) yang selama ini dianggap membantu pertumbuhan volume ekspor Indonesia ke sebesar 9,3%.