Portal Berita Ekonomi Sabtu, 17 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:47 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Dikhawatirkan tudingan pemasang poster 'raja Jokowi' menjadi fitnah.
  • 17:47 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Menyarankan petinggi PDIP meminta maaf atas tuduhan pemasang poster 'raja Jokowi'.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Jika penangganan Bawaslu tak sesuai kode etik, silahkan dilaporkan ke DKPP.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Kami akan sangat hati-hati terhadap laporan tipa timses capres-cawapres.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Tren saat ini masing-masing timses capres-cawapres saling melaporkan pelanggaran.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Agama tidak boleh dijadikan sebagai alat politik.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Penolakan Perda Agama karena ingin menempatkan agama di tempat tertinggi.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - PSI tidak anti-agama mana pun.
  • 16:31 WIB. Grace Natalie - Kita siap mengikuti proses hukum yang dilaporkan Eggi Sudjana.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PKI dilarang di Indonesia dan sudah dibubar sejak 1965.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - Isu mengenai PDIP disebut PKI selalu muncul di tahun politik.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP berideologi Pancasila dan melawan komunisme.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP tidak identik dengan PKI.
  • 16:26 WIB. Tjahjo Kumolo - Kepala daerah tidak boleh membawa ajudan dan staf PNS saat acara dukungan paslon capres-cawapres.
  • 16:25 WIB. Tjahjo Kumolo - Kepala daerah harus cuti jika melakukan deklarasi paslon capres-cawapres.

Pemprov Sumut Segera Rampungkan Izin Usaha Via OSS

Foto Berita Pemprov Sumut Segera Rampungkan Izin Usaha Via OSS
Warta Ekonomi.co.id, Medan -

Masalah pengintegrasian perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS) diharapkan dapat segera dituntaskan. Apabila belum bisa diintegarasikan sepenuhnya, minimal diusahakan hingga para pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Sabrina saat memimpin Rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jumat (24/8/2018).

“Kalau tidak segera kita selesaikan, maka perekonomian di Sumut bisa mandek,” katanya.

Sistem OSS yang diluncurkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution pada bulan Juli lalu memperlihatkan banyak kendala dalam proses pengaplikasian di lapangan. Salah satunya, tidak bisa melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Hanya sampai pada tahap pemberian NIB.

"Saya selaku Ketua Satgas merekomendasikan agar sistem OSS dijalankan hingga tahap NIB saja. Kemudian untuk izin usaha diproses menggunakan prosedur lama dan berpayung pada peraturan-peraturan yang ada,“ ujarnya.

Dikatakannya agar Tim Satgas menyurati pusat terkait langkah yang diambil ini. Karena kalau tidak mengeluarkan surat izin usaha, perekonomian terhambat dan ini menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Selain menyurati pusat, Tim Satgas juga diminta untuk berkordinasi dan berkomunikasi dengan provinsi lain terkait penyelesaiaan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik ini. 

“Selain itu, sembari menunggu jawaban dan arahan dari pusat, saya harapkan agar tiap OPD yang melayani masalah perizinan mendalami Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Nomor 24 Tahun 2018). Kemudian, nanti adakan sosialisasi khususnya pada pelaku usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Satgas sekaligus Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu  Arief S Trinugroho menyampaikan agar dinas-dinas yang telah menerima Surat Edaran dari Kementerian terkait mengenai teknis pengaplikasian OSS untuk bertumpu pada Surat Edaran.

“Sedangkan dinas yang masih menemukan kendala, untuk sementara kita jalankan sesuai arahan Ibu Sekda, kemudian kita tunggu jawaban dari pusat,” ujarnya.

Diketahui, OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik.

Tag: Sumatera Utara (Sumut)

Penulis: Khairunnisak Lubis

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Mike Blake

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35