Masa Pemulihan Pascagempa Lombok 6 Bulan

Warta Ekonomi, Mataram -

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rosiady Sayuti mengatakan masa pemulihan pascagempa Lombok diharapkan tuntas 6 bulan menyusul berakhirnya masa tanggap darurat bencana gempa bumi sejak 29 Juli hingga 25 Agustus 2018.

"Kami akan melakukan launching peralihan ini dari masa transisi tanggap darurat menjadi masa pemulihan bertemakan 'Lombok Bangun Kembali' pada hari Sabtu (27/8) di Lombok Utara," kata Rosiady Sayuti di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Sabtu (25/8/2018).

Sekda menjelaskan, usai masa tanggap darurat ini, unsur TNI dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah tanggap darurat tersebut, baik yang sudah selesai dan yang belum selesai pada masa tanggap darurat.

"Intinya sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan evakuasi dan penyelamatan, semua sudah dilaksanakan, korban sudah teridentifikasi dan dalam proses pemulihan, baik di Rumah Sakit maupun tempat masing-masing," ujarnya.

Saat ini yang perlu dilakukan, kata Sekda, bagaimana membangun kembali rumah-rumah rakyat maupun fasilitas publik yang terdampak ketika bencana gempa. Terlebih lagi, kegiatan ini diperkuat dengan keluarnya Inpres Nomor 5 tahun 2018.

"Dengan keluarnya Inpres tersebut, maka masa pemulihan diharapkan dapat selesai dalam masa waktu 6 bulan," ucap Rosiady Sayuti.

Ia menambahkan, salah satu instrumen pemerintah yang akan membatu masa pemulihan rumah masyarakat di NTB adalah istrumen dari Panglima TNI dengan dibentuknya Komando Satuan Tugas Gabungan yang akan meliputi seluruh kabupaten terdampak, dibawah Komando Mayor Jenderal TNI Madsuni, yang membawahi 4 sektor. Sektor tersebut antara lain, Sektor Sambalia dan Sumbawa, Sektor Kayangan dan sekitarnya, Sektor Pamenang, dan Sektor Gunung Sari meliputi Kota Mataram dan Lombok Tengah.

"Saat ini secara umum semua kebutuhan mendasar masyarakat sudah dapat tertangani dengan baik. Adapun kekurangan-kekurangan seperti Tenda, MCK dan Air Bersih. Pemerintah akan segera memastikan masyarat untuk mendapatkan fasilitas yang layak untuk dapat bertahan selama paling tidak dua atau tiga bulan ke depan," katanya.