Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Pihak kepolisian menegaskan tetap bersikap netral menghadapi masa Pilpres 2019. Adapun, putusan Polri untuk tidak memberi izin kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah disebabkan belum masuk masa kampanye.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal, Setyo Wasisto, membantah pihaknya berpihak kepada salah satu kubu terkait penolakan pemberian izin deklarasi. Ia menegaskan deklarasi semacam itu boleh digelar asalkan sudah memasuki jadwal kampanye. Ia meminta semua pihak untuk saling menghormati agar pegelaran Pilpres 2019 bisa berlangsung damai.
"Demokrasi itu saling menghormati dan bukan main menang sendiri. Polisi sebagai penengah, tapi kalau semuanya memanfaatkan curi-curi start bisa repot juga," katanya di Jakarta kepada wartawan, Sabtu (25/8/2018) malam.
Setyo mengatakan pertimbangan lain polisi tidak memberi izin deklarasi #2019GantiPresiden yakni untuk menghindari bentrokan di tengah masyarakat. Hal tersebut karena ada beberapa organisasi masyarakat yang menolak kegiatan tersebut digelar di daerah mereka. Sekali lagi ia menegaskan pihak kepolisian tak akan memberikan izin kegiatan serupa yang dilakukan oleh kelompok lain.
"Kita sudah tahu kalau ini berlangsung pasti terjadi clash di lapangan. Oleh sebab itu, polisi tidak menerima dan tidak memberikan pengamanan untuk kegiatan itu," pungkasnya.
Sebelumnya, pihak kepolisian tidak memberikan izin serta meminta pembatalan acara deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa daerah seperti di Surabaya, Pekanbaru, dan Bangka Belitung. Selain itu, terjadi pula aksi demonstrasi dan penolakan terhadap kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden oleh organisasi masyarakat di daerah tersebut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
