Portal Berita Ekonomi Rabu, 08 April 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:01 WIB. IHSG - IHSG melemah 3,18% di akhir sesi II.
  • 13:30 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,27% terhadap Poundsterling pada level 1,2299 USD/GBP.
  • 13:29 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,50% terhadap Euro pada level 1,0837 USD/EUR.
  • 13:25 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,14% terhadap Yen pada level 108,91 JPY/USD.
  • 13:12 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.645 USD/troy ounce.
  • 13:11 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 32,75 USD/barel.
  • 13:11 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 25,13 USD/barel.
  • 11:31 WIB. IHSG - IHSG melemah 3,16% di akhir sesi I.

BPK Diminta Audit Investigatif Program Pertanian

BPK Diminta Audit Investigatif Program Pertanian - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Polemik soal perberasan yang kini mengemuka sejatinya harus dituntaskan serius. Persoalan impor, berapa sebenarnya produksi beras, dugaan korupsi cetak sawah dan penyalahgunaan bantuan petani bukan hanya harus diselidiki penegak hukum di setiap wilayah, melainkan harus dilakukan di tingkat nasional.

Sudah seharusnya KPK menggandeng auditor negara atau BPK untuk mengaudit investigasi atas berbagai proyek di Kementerian,  Pertanian, utamanya perberasan.

"Seharusnya KPK harus turun tangan untuk menyelidiki kasus-kasus terkait program beras, seperti cetak sawah sampai bantuan kelompok tani ini," ujar Direktur Eksekutif Center for Badget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam keterangan yang diterima Minggu (26/8/2018).

Ia mendesakkan KPK harus bertindak serius. Apalagi, belakangan kasus cetak sawah mengemuka kembali.

"KPK juga harus segera melakukan pemanggilan kepada Menteri Pertanian Amran ke kantor KPK. karena sudah ada kasus korupsi seperti kasus di Pelalawan," tuturnya.

Uchok menuturkan, jika program cetak sawah bermasalah pada tingkat petani maka patut diduga juga bermasalah di kementerian. "Kalau pogram bantuan kelompok tani ini bisa bocor di kelompok tani, beraerti akan lebih besar bocornya pada tingkat kementerian tuh," ujarnya.

Sementara itu, Komisi IV DPR RI tengah melakukan evaluasi program cetak sawah baru. Pasalnya, tidak sedikit cetak sawah yang dibuat di titik-titik yang tidak memiliki sumber air untuk dijadikan saluran irigasi.

"Harusnya kalau cetak sawah baru itu dekat dengan sumber air, dekat mata air, dalam rangka untuk saluran irigasi tersier. Tapi (ada cetak sawah baru) itu tidak ada sumber air, tidak ada mata air, tidak ada sungai, dibangun. Artinya kan salah itu," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi.

Oleh karena itu, guna melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program cetak sawah baru, pihaknya telah membentuk Panja Pengawasan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah Baru.

"Kami di DPR banyak menerima aduan dari masyarakat mengapa lokasinya tidak tepat, tidak sesuai, tidak ada irigasi," ungkapnya.

Evaluasi dan pengawasan program cetak sawah itu memang harus dilakukan, mengingat anggaran yang digunakan bersumber dari APBN. Jangan sampai, penggunaan APBN itu tidak tepat sasaran.

"Karena ini menyangkut APBN. Kami dalam rangka melakukan pengawasan, agar APBN efektif dan tepat sasaran," tandas politisi PAN itu.

Dikatakan, Panja akan melakukan monitoring terkait dengan realisasi lapangan. Karena cetak sawah baru yang dibangun di lahan yang tidak memiliki sumber air merupakan kesalahan pemetaan dan data awal.

"Kalau terjadi manipulasi, kecurangan, dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan mekanisme seperti yang ada dalam ketentuan Kementan, akan kami laporkan dan proses evaluasi," tandasnya.

Terkait dengan luasnya lahan cetak sawah baru yang telah dilaporkan oleh Kementan, dia mengatakan bahwa tidak semua cetak sawah itu berhasil. Hal itu juga diketahui saat Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja lapangan ke sejumlah titik koordinat cetak sawah baru.

"Laporannya tinggi, sekedar laporan, kita bisa menilai ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Dari pemeriksaan memang ada yang berhasil dan tidak berhasil," tutur Viva.

Pengamat ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Muhammad Firdaus menjelaskan bahwa penambahan luas tanam baru merupakan salah satu upaya untuk menahan alih fungsi lahan yang semakin luas. Namun, sebelum membuat cetak sawah baru, diperlukan pemetaan yang jelas dan sesuai dengan peruntukkannya sebagai lahan pertanian produktif.

"Dipetakan dulu potensi lahan sawahnya dimana," ujar Firdaus.

Menurutnya, penambahan luas tanam baru sebaiknya dilakukan di luar Pulau Jawa. Namun, ketepatan penentuan titik lahan menjadi penting, karena berkaitan dengan masalah pengairan. Pasalnya dibutuhkan investasi anggaran yang tidak sedikit oleh pemerintah untuk membuka cetak sawah baru, khususnya untuk sistem irigasi.

"Pengembangan luas tanam harus diluar Jawa, akibatnya pemerintah harus investasi, karena biayanya tinggi. Karena kalau tanpa irigasi tidak akan mungkin juga," ucapnya.

Ada jutaan anak yang terkendala belajar online karena keterbatasan akses internet. Ada banyak tenaga medis yang tidak dibekali APD lengkap. Mari kita sama-sama sukseskan kampanye #AmanDiRumah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Donasi Anda akan disalurkan untuk membantu pengadaan APD dan fasilitas pendidikan online anak-anak Indonesia. Informasi soal donasi klik di sini.

Baca Juga

Tag: Pertanian

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,343.24 4,297.73
British Pound GBP 1.00 20,125.34 19,917.01
China Yuan CNY 1.00 2,311.19 2,286.57
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 16,326.23 16,163.78
Dolar Australia AUD 1.00 10,037.37 9,929.41
Dolar Hong Kong HKD 1.00 2,106.01 2,084.92
Dolar Singapura SGD 1.00 11,445.76 11,327.90
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,749.88 17,568.41
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,757.48 3,711.97
Yen Jepang JPY 100.00 15,012.63 14,859.15
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4778.639 -33.188 686
2 Agriculture 1012.487 28.878 22
3 Mining 1262.596 6.021 49
4 Basic Industry and Chemicals 676.943 -3.768 78
5 Miscellanous Industry 759.171 1.911 51
6 Consumer Goods 1756.664 -33.329 57
7 Cons., Property & Real Estate 347.664 -1.666 89
8 Infrastruc., Utility & Trans. 853.285 -17.792 78
9 Finance 1024.623 -3.220 92
10 Trade & Service 608.266 -0.049 170
No Code Prev Close Change %
1 BTPS 2,230 2,780 550 24.66
2 MTPS 270 336 66 24.44
3 SQMI 200 248 48 24.00
4 ERAA 990 1,210 220 22.22
5 AMIN 284 342 58 20.42
6 MFIN 1,030 1,240 210 20.39
7 ESTA 105 125 20 19.05
8 GSMF 100 116 16 16.00
9 PPRO 50 58 8 16.00
10 BFIN 290 334 44 15.17
No Code Prev Close Change %
1 SSIA 400 372 -28 -7.00
2 ARTA 400 372 -28 -7.00
3 LTLS 488 454 -34 -6.97
4 MARI 158 147 -11 -6.96
5 TNCA 230 214 -16 -6.96
6 ATIC 720 670 -50 -6.94
7 DFAM 346 322 -24 -6.94
8 SKBM 346 322 -24 -6.94
9 HRME 464 432 -32 -6.90
10 INDS 1,740 1,620 -120 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,020 3,030 10 0.33
2 REAL 77 72 -5 -6.49
3 MNCN 1,050 1,040 -10 -0.95
4 TLKM 3,330 3,220 -110 -3.30
5 BBCA 28,675 28,275 -400 -1.39
6 BTPS 2,230 2,780 550 24.66
7 PPRO 50 58 8 16.00
8 WSKT 635 665 30 4.72
9 BBNI 4,290 4,310 20 0.47
10 ANTM 540 555 15 2.78