Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:14 WIB. Ekspor - Kemenko maritim menyambut baik dukungan BPOM untuk ekspor garam kristal.
  • 19:12 WIB. Listrik - Diskon tarif listrik 900 VA tingkatkan daya beli.
  • 19:11 WIB. Ekspor - Kemenperin memacu ekspor lima sektor industri yang pertumbuhannya di atas 5%.
  • 19:10 WIB. Debat - Debat kedua diamankan 2.981 personel gabungan.
  • 19:09 WIB. AirAsia - AirAsia indikasikan ada intervensi kompetitor ke agen perjalanan online.
  • 19:08 WIB. VAR - Kementan kirim 9.000 dosis VAR ke NTB.
  • 19:07 WIB. Debat - Jokowi bukan hanya menekankan soal infrastruktur saat debat capres kedua.
  • 19:06 WIB. TCL - TCL sedang membuat 5 gawai yang bisa dilipat jadi jam tangan.
  • 19:03 WIB. Bola - Persija 2-2 Tira-Persikabo.
  • 19:03 WIB. Debat - Jokowi bakal All Out di debat capres kedua (17/2/2019).

BPK Diminta Audit Investigatif Program Pertanian

Foto Berita BPK Diminta Audit Investigatif Program Pertanian
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Polemik soal perberasan yang kini mengemuka sejatinya harus dituntaskan serius. Persoalan impor, berapa sebenarnya produksi beras, dugaan korupsi cetak sawah dan penyalahgunaan bantuan petani bukan hanya harus diselidiki penegak hukum di setiap wilayah, melainkan harus dilakukan di tingkat nasional.

Sudah seharusnya KPK menggandeng auditor negara atau BPK untuk mengaudit investigasi atas berbagai proyek di Kementerian,  Pertanian, utamanya perberasan.

"Seharusnya KPK harus turun tangan untuk menyelidiki kasus-kasus terkait program beras, seperti cetak sawah sampai bantuan kelompok tani ini," ujar Direktur Eksekutif Center for Badget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam keterangan yang diterima Minggu (26/8/2018).

Ia mendesakkan KPK harus bertindak serius. Apalagi, belakangan kasus cetak sawah mengemuka kembali.

"KPK juga harus segera melakukan pemanggilan kepada Menteri Pertanian Amran ke kantor KPK. karena sudah ada kasus korupsi seperti kasus di Pelalawan," tuturnya.

Uchok menuturkan, jika program cetak sawah bermasalah pada tingkat petani maka patut diduga juga bermasalah di kementerian. "Kalau pogram bantuan kelompok tani ini bisa bocor di kelompok tani, beraerti akan lebih besar bocornya pada tingkat kementerian tuh," ujarnya.

Sementara itu, Komisi IV DPR RI tengah melakukan evaluasi program cetak sawah baru. Pasalnya, tidak sedikit cetak sawah yang dibuat di titik-titik yang tidak memiliki sumber air untuk dijadikan saluran irigasi.

"Harusnya kalau cetak sawah baru itu dekat dengan sumber air, dekat mata air, dalam rangka untuk saluran irigasi tersier. Tapi (ada cetak sawah baru) itu tidak ada sumber air, tidak ada mata air, tidak ada sungai, dibangun. Artinya kan salah itu," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi.

Oleh karena itu, guna melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program cetak sawah baru, pihaknya telah membentuk Panja Pengawasan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah Baru.

"Kami di DPR banyak menerima aduan dari masyarakat mengapa lokasinya tidak tepat, tidak sesuai, tidak ada irigasi," ungkapnya.

Evaluasi dan pengawasan program cetak sawah itu memang harus dilakukan, mengingat anggaran yang digunakan bersumber dari APBN. Jangan sampai, penggunaan APBN itu tidak tepat sasaran.

"Karena ini menyangkut APBN. Kami dalam rangka melakukan pengawasan, agar APBN efektif dan tepat sasaran," tandas politisi PAN itu.

Dikatakan, Panja akan melakukan monitoring terkait dengan realisasi lapangan. Karena cetak sawah baru yang dibangun di lahan yang tidak memiliki sumber air merupakan kesalahan pemetaan dan data awal.

"Kalau terjadi manipulasi, kecurangan, dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan mekanisme seperti yang ada dalam ketentuan Kementan, akan kami laporkan dan proses evaluasi," tandasnya.

Terkait dengan luasnya lahan cetak sawah baru yang telah dilaporkan oleh Kementan, dia mengatakan bahwa tidak semua cetak sawah itu berhasil. Hal itu juga diketahui saat Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja lapangan ke sejumlah titik koordinat cetak sawah baru.

"Laporannya tinggi, sekedar laporan, kita bisa menilai ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Dari pemeriksaan memang ada yang berhasil dan tidak berhasil," tutur Viva.

Pengamat ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Muhammad Firdaus menjelaskan bahwa penambahan luas tanam baru merupakan salah satu upaya untuk menahan alih fungsi lahan yang semakin luas. Namun, sebelum membuat cetak sawah baru, diperlukan pemetaan yang jelas dan sesuai dengan peruntukkannya sebagai lahan pertanian produktif.

"Dipetakan dulu potensi lahan sawahnya dimana," ujar Firdaus.

Menurutnya, penambahan luas tanam baru sebaiknya dilakukan di luar Pulau Jawa. Namun, ketepatan penentuan titik lahan menjadi penting, karena berkaitan dengan masalah pengairan. Pasalnya dibutuhkan investasi anggaran yang tidak sedikit oleh pemerintah untuk membuka cetak sawah baru, khususnya untuk sistem irigasi.

"Pengembangan luas tanam harus diluar Jawa, akibatnya pemerintah harus investasi, karena biayanya tinggi. Karena kalau tanpa irigasi tidak akan mungkin juga," ucapnya.

Tag: Pertanian

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,783.30 3,744.53
British Pound GBP 1.00 18,150.85 17,967.77
China Yuan CNY 1.00 2,097.95 2,076.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,187.00 14,045.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,058.58 9,952.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.88 1,789.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.06 10,334.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,015.70 15,848.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,472.95 3,433.99
Yen Jepang JPY 100.00 12,861.03 12,731.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6389.085 -30.933 627
2 Agriculture 1592.350 -13.090 21
3 Mining 1834.293 -25.732 47
4 Basic Industry and Chemicals 878.558 -9.993 71
5 Miscellanous Industry 1329.578 -2.798 46
6 Consumer Goods 2604.636 -24.378 51
7 Cons., Property & Real Estate 450.557 -6.160 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.805 7.307 71
9 Finance 1216.771 -0.391 91
10 Trade & Service 811.391 -5.665 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,300 1,625 325 25.00
2 PEHA 2,110 2,630 520 24.64
3 SIMA 330 400 70 21.21
4 LMAS 58 69 11 18.97
5 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
6 LUCK 585 660 75 12.82
7 CASS 640 720 80 12.50
8 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
9 BHIT 84 94 10 11.90
10 DWGL 101 113 12 11.88
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 81 54 -27 -33.33
2 HDFA 165 130 -35 -21.21
3 KONI 498 398 -100 -20.08
4 BALI 1,060 860 -200 -18.87
5 PUDP 410 338 -72 -17.56
6 CANI 218 180 -38 -17.43
7 KBLV 585 484 -101 -17.26
8 GLOB 448 372 -76 -16.96
9 JIHD 585 490 -95 -16.24
10 NATO 585 505 -80 -13.68
No Code Prev Close Change %
1 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
2 BMTR 398 420 22 5.53
3 BHIT 84 94 10 11.90
4 WSKT 1,865 1,765 -100 -5.36
5 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
6 ERAA 1,950 1,955 5 0.26
7 MNCN 855 910 55 6.43
8 TLKM 3,740 3,790 50 1.34
9 ANTM 1,000 950 -50 -5.00
10 BUMI 153 151 -2 -1.31