Portal Berita Ekonomi Minggu, 18 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

BPK Diminta Audit Investigatif Program Pertanian

Foto Berita BPK Diminta Audit Investigatif Program Pertanian
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Polemik soal perberasan yang kini mengemuka sejatinya harus dituntaskan serius. Persoalan impor, berapa sebenarnya produksi beras, dugaan korupsi cetak sawah dan penyalahgunaan bantuan petani bukan hanya harus diselidiki penegak hukum di setiap wilayah, melainkan harus dilakukan di tingkat nasional.

Sudah seharusnya KPK menggandeng auditor negara atau BPK untuk mengaudit investigasi atas berbagai proyek di Kementerian,  Pertanian, utamanya perberasan.

"Seharusnya KPK harus turun tangan untuk menyelidiki kasus-kasus terkait program beras, seperti cetak sawah sampai bantuan kelompok tani ini," ujar Direktur Eksekutif Center for Badget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam keterangan yang diterima Minggu (26/8/2018).

Ia mendesakkan KPK harus bertindak serius. Apalagi, belakangan kasus cetak sawah mengemuka kembali.

"KPK juga harus segera melakukan pemanggilan kepada Menteri Pertanian Amran ke kantor KPK. karena sudah ada kasus korupsi seperti kasus di Pelalawan," tuturnya.

Uchok menuturkan, jika program cetak sawah bermasalah pada tingkat petani maka patut diduga juga bermasalah di kementerian. "Kalau pogram bantuan kelompok tani ini bisa bocor di kelompok tani, beraerti akan lebih besar bocornya pada tingkat kementerian tuh," ujarnya.

Sementara itu, Komisi IV DPR RI tengah melakukan evaluasi program cetak sawah baru. Pasalnya, tidak sedikit cetak sawah yang dibuat di titik-titik yang tidak memiliki sumber air untuk dijadikan saluran irigasi.

"Harusnya kalau cetak sawah baru itu dekat dengan sumber air, dekat mata air, dalam rangka untuk saluran irigasi tersier. Tapi (ada cetak sawah baru) itu tidak ada sumber air, tidak ada mata air, tidak ada sungai, dibangun. Artinya kan salah itu," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi.

Oleh karena itu, guna melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program cetak sawah baru, pihaknya telah membentuk Panja Pengawasan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah Baru.

"Kami di DPR banyak menerima aduan dari masyarakat mengapa lokasinya tidak tepat, tidak sesuai, tidak ada irigasi," ungkapnya.

Evaluasi dan pengawasan program cetak sawah itu memang harus dilakukan, mengingat anggaran yang digunakan bersumber dari APBN. Jangan sampai, penggunaan APBN itu tidak tepat sasaran.

"Karena ini menyangkut APBN. Kami dalam rangka melakukan pengawasan, agar APBN efektif dan tepat sasaran," tandas politisi PAN itu.

Dikatakan, Panja akan melakukan monitoring terkait dengan realisasi lapangan. Karena cetak sawah baru yang dibangun di lahan yang tidak memiliki sumber air merupakan kesalahan pemetaan dan data awal.

"Kalau terjadi manipulasi, kecurangan, dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan mekanisme seperti yang ada dalam ketentuan Kementan, akan kami laporkan dan proses evaluasi," tandasnya.

Terkait dengan luasnya lahan cetak sawah baru yang telah dilaporkan oleh Kementan, dia mengatakan bahwa tidak semua cetak sawah itu berhasil. Hal itu juga diketahui saat Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja lapangan ke sejumlah titik koordinat cetak sawah baru.

"Laporannya tinggi, sekedar laporan, kita bisa menilai ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Dari pemeriksaan memang ada yang berhasil dan tidak berhasil," tutur Viva.

Pengamat ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Muhammad Firdaus menjelaskan bahwa penambahan luas tanam baru merupakan salah satu upaya untuk menahan alih fungsi lahan yang semakin luas. Namun, sebelum membuat cetak sawah baru, diperlukan pemetaan yang jelas dan sesuai dengan peruntukkannya sebagai lahan pertanian produktif.

"Dipetakan dulu potensi lahan sawahnya dimana," ujar Firdaus.

Menurutnya, penambahan luas tanam baru sebaiknya dilakukan di luar Pulau Jawa. Namun, ketepatan penentuan titik lahan menjadi penting, karena berkaitan dengan masalah pengairan. Pasalnya dibutuhkan investasi anggaran yang tidak sedikit oleh pemerintah untuk membuka cetak sawah baru, khususnya untuk sistem irigasi.

"Pengembangan luas tanam harus diluar Jawa, akibatnya pemerintah harus investasi, karena biayanya tinggi. Karena kalau tanpa irigasi tidak akan mungkin juga," ucapnya.

Tag: Pertanian

Penulis: Redaksi

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35