Portal Berita Ekonomi Sabtu, 17 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:47 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Dikhawatirkan tudingan pemasang poster 'raja Jokowi' menjadi fitnah.
  • 17:47 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Menyarankan petinggi PDIP meminta maaf atas tuduhan pemasang poster 'raja Jokowi'.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Jika penangganan Bawaslu tak sesuai kode etik, silahkan dilaporkan ke DKPP.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Kami akan sangat hati-hati terhadap laporan tipa timses capres-cawapres.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Tren saat ini masing-masing timses capres-cawapres saling melaporkan pelanggaran.
  • 17:42 WIB. Said Aqil Siradj - Perda Agama dikeluarkan sesuai dengan konteksnya seperti banyak pelacuran, minuman keras.
  • 17:41 WIB. Said Aqil Siradj - Saya tidak sependapat dengan PSI soal penolakan Perda Agama.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Agama tidak boleh dijadikan sebagai alat politik.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Penolakan Perda Agama karena ingin menempatkan agama di tempat tertinggi.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - PSI tidak anti-agama mana pun.
  • 16:31 WIB. Grace Natalie - Kita siap mengikuti proses hukum yang dilaporkan Eggi Sudjana.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PKI dilarang di Indonesia dan sudah dibubar sejak 1965.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - Isu mengenai PDIP disebut PKI selalu muncul di tahun politik.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP berideologi Pancasila dan melawan komunisme.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP tidak identik dengan PKI.

DPR Minta Pemerintah Aktif Atasi Pengeboran Minyak Ilegal

Foto Berita DPR Minta Pemerintah Aktif Atasi Pengeboran Minyak Ilegal
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung menginginkan pemerintah bisa mengatasi aktivitas permasalahan illegal drilling atau pengeboran minyak secara ilegal yang disinyalir kerap terjadi di Jambi.

"Kami berkesimpulan bahwa perlu segera ada rapat dengan Kementerian ESDM serta menyertakan juga Komisi Pengawas SKK Migas, dan di dalamnya ada unsur-unsur kementerian lain, termasuk juga Kapolri yang bisa menyelesaikan masalah illegal drilling," kata Tamsil Linrung dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (27/8/2018).

Tamsil yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan hal tersebut saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Jambi, 23 Agustus 2018.

Menurut dia, persoalan pengeboran minyak secara ilegal mengakibatkan kerugian dari masalah produktivitas Pertamina serta berdampak kepada kerusakan lingkungan di daerah tersebut.

"Ini semua mempunyai implikasi yang bisa menelan korban," paparnya.

Ia menyebutkan telah ada proyek perintis yang sudah dlakukan oleh Pertamina EP, yakni adanya kerja sama operasional antara koperasi Pertamina dengan koperasi masyarakat, di mana sistem bagi hasilnya pun sudah ditentukan yaitu 70% untuk masyarakat.

Tamsil mengutarakan harapannya bahwa bila hal itu bisa dilakukan, maka dimungkinkan kondisinya akan menjadi lebih baik.

Ia juga berharap dalam waktu dekat akan ada keputusan terkait dengan hal tersebut setelah ada pembicaraan dengan Komisi Pengawas SKK Migas.

Sementara usai melihat kinerja yang dilakukan oleh Pertamina EP Asset 1 Field Jambi, Tamsil menyatakan bahwa pihak Pertamina EP Asset 1 Field Jambi sudah luar biasa dalam mengoptimalkan dan mengupayakan peningkatan produksinya.

"Kami sudah menyaksikan secara langsung kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan hasil produksi yang dilakukan oleh pihak Pertamina EP di wilayah Kenali Asam Atas Jambi ini," paparnya.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Reuters/Amit Dave

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35