'Pemimpin Militer Myanmar Harus Diadili untuk Kejahatan Genosida'

Warta Ekonomi, Yangon -

Sebuah laporan PBB mengatakan, tokoh militer di Myanmar harus diselidiki untuk kejahatan genosida di negara bagian Rakhine dan kejahatan terhadap kemanusiaan di daerah lain.

Laporan itu, berdasarkan ratusan wawancara, adalah kecaman terkuat dari PBB sejauh ini terhadap kekerasan terhadap Rohingya.

Taktik militer "secara konsisten dan tidak proporsional terhadap ancaman keamanan yang sebenarnya", lapornya, sebagaimana dikutip dari BBC, Senin (27/8/2018).

Laporan tersebut juga menyebutkan enam nama tokoh militer senior yang diyakini harus diadili.

Laporan PBB tersebut juga sangat kritis terhadap pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, karena gagal campur tangan untuk menghentikan kekerasan.

Laporan itu kemudian menyerukan agar kasus itu diserahkan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Pemerintah secara konsisten mengatakan operasinya menargetkan ancaman militan atau pemberontak.

Namun laporan itu mengatakan kejahatan yang didokumentasikannya mengejutkan tingkat penyangkalan, kenormalan dan impunitas yang melekat pada mereka.

"Kebutuhan militer tidak akan pernah membenarkan sebuah aksi pembunuhan tanpa pandang bulu, aksi pemerkosaan terhadap pengungsi wanita, menyerang anak-anak, dan membakar seluruh desa." pungkasnya.